Kapolsek: Jalur Angkut CPO Ditutup karena PT SKM Langgar Perjanjian

Kapuas Hulu

Editor Indra W Dibaca : 1003

Kapolsek: Jalur Angkut CPO Ditutup karena PT SKM Langgar Perjanjian
Ilustrasi. (Net)
PUTUSSIBAU, SP - Kapolsek Badau, AKP P Tino menjelaskan, penutupan akses jalan pengangkutan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat di Dusun Sungai Tembaga, Desa Tinting Seligi Kacamatan Badau pada Kamis (13/7) lalu, dikarenakan PT Sentral Karya Manunggal (SKM) melanggar perjanjian dengan masyarakat. Dijelaskannya bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan saat dilakukan pertemuan di Kantor Bappedda Kapuas Hulu pada 11 Desember 2017 terkait pembebasan lahan masyarakat. Namun hingga kini belum semua diselesaikan perusahaan. "Waktu itu kesepakatannya sudah ditandatangani kedua belah pihak, rapat itu pun dipimpin langsung oleh Sekda Kapuas Hulu," terangnya. Tuntutan masyarakat saat itu, meminta pihak perusahaan mengeluarkan tanah pertanian masyarakat dari hak guna usaha (HGU), mengingat dalam perjanjian dulu itu tidak termasuk ke dalam HGU. "Awal mula permasalahan ini mencuat sebab adanya bantuan dari pemerintah masalah pembuatan setifikat tanah gratis," terangnya. Pada saat itu, ketika masyarakat hendak membuat sertifikat gratis, pihak BPN Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan jika tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan telah masuk HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit. "Setelah diselidiki oleh masyarakat, ternyata tanahnya sudah termasuk dalam HGU perusahaan sawit," katanya. Menurutnya, dari pertemuan di Kantor Bapedda itu, kesepakatan waktu yang dijanjikan oleh perusahaan dan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu sudah lewat yaitu selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2017. "Permasalahan ini sudah dua kali terjadi dan untuk yang kali ini jika tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu dan perusahaan, maka jalan tersebut tidak akan mereka buka lagi," katanya. Pihaknya berharap agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Kapuas Hulu dalam hal ini BPN, perusahaan dan Pemda Kapuas Hulu. (sap)