Panwaslu Ajak Parpol Kawal Pemutakhiran Data Pemilih

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 95

Panwaslu Ajak Parpol Kawal Pemutakhiran Data Pemilih
Ilustrasi. (Net)
PUTUSSIBAU, SP - Komisioner Panwaslu Kapuas Hulu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Arief Wardhani, mengimbau kepada seluruh Partai Politik (Parpol) untuk bersama-sama mengawal pemutakhiran data pemilih.

Dijelaskannya, saat ini sudah memasuki tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Dalam beberapa hari ke depan, KPU beserta jajaran akan mengumumkan nama-nama yang sudah masuk dalam DPSHP, pihaknya juga meminta Parpol dan masyarakat untuk bersama-sama mencermati DPSHP yang akan diumumkan.

"Biasanya di dalam DPSHP itu masih terdapat pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal atau keluarga yang belum terdaftar," katanya.

Lanjutnya, karena dalam segi pemutakhiran data, bukan hanya tanggungjawab Panwas dan KPU, tetapi ada juga tanggungjawab masyarakat bersama.

"Kami juga meminta pengurus Parpol di tingkat kecamatan untuk berkoordinasi dengan Panwascam dan PPK kecamatan," pintanya.

Kepada seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), dimintanya agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU.

Ia mengatakan, hal tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ketua Bawaslu RI, sesuai dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana sanksinya berupa pidana satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

"Jadi unsur setiap orang, berarti bukan hanya peserta Pemilu, tetapi siapa saja yang melakukan kampanye di luar jadwal akan dipidana," tegasnya.

Karena ada sanksi tegas, pihaknya meminta kepada seluruh peserta Pemilu tidak melakukan kampanye dari tanggal 27 Februari 2018 sampai 22 September 2018.

"Kegiatan kampanye bisa dilakukan 23 September sampai 13 April 2019," katanya.

Jika melakukan kampanye dalam rentang waktu 7 bulan sampai 22 September 2018, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana 1 tahun kurungan dan denda maksimal Rp20 juta.

"Kampanye yang dimaksud seperti sosialisasi, penyampaian visi misi dan program Parpol yang dilakukan calon anggota legislatif," ungkapnya.

Metode kampanye bisa berupa petemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, rapat umum, iklan di media massa elektronik dan online.

"Kampanye di tempat umum dan iklan di media massa elektronik serta internet difasilitasi oleh KPU dengan dana yang bersumber dari APBN. Iklan dan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum masa tenang dari 24 maret 2019 sampai 13 April 2019," paparnya.

Ditegaskan Arief, Khusus di Kapuas Hulu, sudah dilakukan pemetaan dan sudah melihat adanya embrio-embrio Bacaleg yang sudah mulai melakukan kampanye sebelum tahapan dimulai. (rls/sap/pul)