Sejarah Petikah, Warga Tuntut Kompensasi Jepang

Kapuas Hulu

Editor Angga Haksoro Dibaca : 226

Sejarah Petikah, Warga Tuntut Kompensasi Jepang
Survei situs sejarah di Petikah
Putussibau, SP - Paulus Alexander, penggagas pengungkapan sejarah Petikah menyampaikan permintaan masyarakat agar pemerintah Jepang bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada para keluarga korban.  

Pemerintah Jepang dituntut memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Nanga Dua yang pernah menjadi korban perang. “Selain itu, sejarah ini harus diakui dengan dibuatkan monumen,” kata Paulus Alexander.  

Di Kalimantan Barat, kata Paulus ada dua lokasi bersejarah tempat terjadinya kekejaman tentara Jepang yakni di Mandor dan Nanga Dua. Mandor menjadi tempat bersejarah pusat penculikan tokoh-tokoh politik pro kemerdekaan.  

“Untuk di Petikah ini pusat kerja paksa. Jepang mengeruk hasil kekayaan alam di sini,” kata Paulus Alexander.  

Paulus telah mengajukan permohonan menjadikan Desa Nanga Dua sebagai tempat bersejarah kepada Presiden Joko Widodo. Permohonan serupa juga disampaikan kepada Komnas HAM, Kapolri, Panglima TNI, Kedutaan Jepang, Gubernur Kalbar dan bupati serta camat agar menjadikan Desa Nanga Dua sebagai situs sejarah.  

“Saya sudah membuka situs sejarah, namun Petikah ini tidak terdeteksi. Saya khawatir apakah konpensasinya sudah dibayar oleh Jepang pada masa pemerintahan Orde Baru atau presiden sebelumnya. Sehingga hal ini dirahasiakan sampai saat ini.”  

Paulus menerangkan Jepang masuk ke Desa Nanga Dua sekitar tahun 1942. Tiga tahun setelahnya, Indonesia merdeka dan tentara Jepang kembali ke negaranya meninggalkan semua hasil pertambangan batu sinabar.  

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim menyampaikan sudah seharusnya warga berinisiatif mengungkap sejarah Petikah. Hasil temuan warga harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.  

“Ini bukan ranah pemda lagi. Pemda hanya memfasilitasi yang berkompeten dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, termasuk TNI, Polri, Kehakiman dan lain-lain,” ujar Fabianus Kasim. Kasim berharap pihak berwenang segera membuat tim investigasi untuk mencari fakta lapangan. “Saya sebagai wakil rakyat akan memulai komunikassi dengan bupati, Pengadilan Putussibau dan pihak terkait lainnya.”  

Jika fakta tersebut terungkap, diharapkan masyarakat Desa Nanga Dua mendapat konpensasi seperti yang terjadi di Mandor. “Bisa dalam bentuk pembangunan fisik.” (sap)