Minggu, 17 November 2019


Supardi Depositokan Uang Negara

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2429
Supardi Depositokan Uang Negara

PUTUSSIBAU, SP- Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Uncak Kapuas ditahan di Rutan Kelas II B Putussibau, kemarin sore, terkait dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu

Diketahui, PD Uncak Kapuas merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Kasi Pidsus Kejari Kapuas Hulu, Martino Andreas Manalu menyampaikan, terduga pelaku, Supardi ditahan sementara di Rutan Putussibau untuk proses penyidikkan.

”Dia ditahan sementara sekitar 20 hari ke depan, dimana nantinya setelah berkas lengkap langsung kami limpahkan ke Kejati Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut,”sampainya.

Dijelaskannya, kasus tersebut buntut awal dari adanya penyertaan modal dari APBD Kapuas Hulu tahun 2015 sebesar Rp9 miliar. Dana miliar itu digunakan untuk pembangunan hotel sesuai peruntukannya.

Namun, di tangan terduga pelaku tidak melaksanakan pembangunan fisik, justru didepositokan ke bank.

”Dana tersebut didepositokannya ke bank, dan bunganya digunakan terduga pelaku untuk operasional pribadi," tuturnya.

Lebih lanjut, bunga deposito tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, dengan besaran bunga berkisar Rp500 juta.

”Uang Rp500 juta ini dianggap sebagai kerugian negara. Terhadap terduga pelaku diancam dengan Undang Undang Tipikor dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,”tegasnya.

Jaksa Penyidik Kejari Kapuas Hulu, Adi Setiawan mengatakan, Dirut PD Uncak Kapuas, Supardi ditahan, dikarenakan diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penyertaan modal yang diberikan oleh Pemda Kapuas Hulu untuk pembangunan Hotel Uncak Kapuas pada 2015 lalu sebesar Rp9 milIar.

”Dana untuk pembangunan Hotel Uncak Kapuas tersebut tidak terealisasikan sampai saat ini, justru uangnya didepositokan,” katanya.

Lanjutnya, bunga dari deposito tersebut digunakan untuk oprasional kantor dan pribadi, penggunaan uang tersebut sebagian besar tidak bisa mereka pertanggungjawabkan penggunaannya.

”Hasil pemeriksaan BPK kerugian negara sekitar Rp550 juta, pendalaman keterlibatan pelaku lain masih terus dikembangkan,”tuturnya.

Penahanan terhadap Supardi dilakukan dengan alasan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, dimana pihaknya mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti.

Sejauh ini dijelaskannya, sudah 20 saksi yang diperiksa termasuk pihak Bank Kalbar Putussibau.

Sementara itu, Dirut PD Uncak Kapuas, Supardi ketika ditanya apakah akan melakukan upaya hukum, ia hanya mengatakan mengikuti proses hukum yang berlaku saja sesuai ketentuan.

”Kita ikuti saja," katanya singkat saat ditanya sebelum masuk ke Rutan Kelas II B Putussibau, Jumat (8/11).

Kepala Rutan Kelas II B Putussibau, Mulyoko menyampaikan, pihaknya siap untuk menampung tahanan tersebut dengan catatan Kejari Kapuas Hulu harus menyertakan surat keterangan kesehatan dari pihak rumah sakit. 

”Jangan sampai tahanan itu kami terima dalam keadaan sakit, khawatirnya menimbulkan permasalahan nantinya,”katanya singkat.

Dijelaskannya, sejauh ini hanya satu orang tersebut saja tahanan kasus Tipikor yang ada di dalam Rutan Kelas II B Putussibau.

Tak Beri Bantuan Hukum

Terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Hotel Uncak Kapuas, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum.

"Pemda tidak akan memberikan bantuan hukum untuk kasus tindak pidana korupsi,”tegasnya, Sabtu (9/11).

Pada intinya, Nasir mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

”Kendala pembangunan hotel itu terletak pada aturan, dimana terdapat banyak pembenahan terkait persyaratannya, kemudian ada juga aturan yang berubah ubah,”ungkap Nasir.

Di mana, sebelumnya pelaksanaan pembangunan tersebut melalui pelelangan Pokja, namun kemudian berubah, pembangunannya bisa dilakukan melalui lelang secara langsung dengan Perbub.

”Makanya banyak konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke pusat terkait hal itu, sehingga mempengaruhi jadwal pembangunannya,”tuturnya.

Saat ditanya apakah pembangunan hotel tersebut akan berlanjut, Bupati menyampaikan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

”Pembangunan ini perencanaannya sudah berjalan,  nanti kita minta pertimbangan hukum lagi, kita akan menyurati Kejari,”tuturnya.

Bupati menegaskan, untuk dana penyertaan modal dari Pemda ke BUMD tidak bisa dipindahkan ke rekening pribadi.

”Uang negara yang ada bank BUMD, tidak boleh dipindahkan ke rekening pribadi,”tegasnya.

Nasir menjelaskan untuk total keseluruhan penyertaan modal yang diberikan Pemda untuk pembangunan Hotel Uncak Kapuas, seingatnya sekitar belasan miliar rupiah.

”Tujuan pembangunan hotel itu dulunya untuk memberikan fasilitas yang layak terhadap para tamu yang berkunjung ke Bumi Uncak Kapuas, karena selama ini ketika ada kunjungan kita kesulitan menampung tamu,”katanya.

Untuk lokasi tanah perencanaan pembangunan hotel tersebut, dikatakannya tidak bermasalah dan bukan menjadi kendala belum terbangunnya hotel tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero mengatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke proses hukum yang sedang berjalan.

”Karena sudah masuk ranah hukum, maka kita tunggu saja proses lebih lanjut,”katanya singkat, Sabtu (9/11). (sap/bob)

Ungkap Pelaku Lainnya

Tokoh Pemuda Kapuas Hulu, Andi Ibrahim menyanyayangkan atas kasus tersebut. Menurutnya, terjadinya kasus ini, dikarenakan lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh PD Uncak Kapuas dan eksekutif selaku pemodal.

”Sehingga dana tersebut tidak bisa diserap untuk pembangunan, dan terus mengendap sehingga memberi ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi,”kesalnya.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) periode 2011-2013 ini, menerangkan, terjadinya kasus ini menunjukkan dampak dari ketidakprofesionalan para pengambil kebijakan dalam hal ini eksekutif serta lemahnya pengawasan dari legislatif Kapuas Hulu.

”Harusnya uang rakyat sebesar itu tidak boleh luput dari kontrol legislatif. Hal ini harus diambil sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali,”pintanya.

Untuk itu, ia meminta pihak Kejari Kapuas Hulu untuk mengusut tuntas keterlibatan terduga pelaku lainnya.

”Jangan pilih kasih dalam penegakkan hukum,”tegasnya.

Tokoh Pemuda Kapuas Hulu lainnya, Haris Zulkarnain menyampaikan, 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. 

"Ini adalah ranah otonomi daerah, daerahlah yang membentuk dan mengelolanya sedemikian rupa dengan kebijakan dan manajemennya,”kata dia.

Sebagian besar, bahkan keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Bentuk BUMD ini bermacam-macam, bisa di bidang transportasi (bus kota), bidang pengelolaan pasar (rumah potong hewan), bidang air bersih (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) dan lain-lain. 

”Peran dan fungsi BUMD sangat besar dan bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik dan transparan, karena akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri dan masyarakatnya,”jelasnya.

Untuk menciptakan suatu perusahaan yang baik dan sehat, tentu utamanya melalui proses perekrutan dan penempatan orang-orang yang akan bekerja di BUMD tersebut, jangan sampai prosesnya tertutup, sehingga membuka peluang terjadinya praktik nepotisme, dan mengabaikan aspek profesionalitas, kinerja dan kemampuan.

"Di sini saya meminta agar pemerintah daerah mengawasi BUMD dengan teliti, berkala dan transparan,  karena segala risiko yang terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pemerintah. Jangan hanya mengejar keuntungan yang sangat besar, tetapi merugikan masyarakat, tetapi jadikan keuntungan yang diperoleh bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kapuas Hulu,”katanya.

Intinya, ia mempercayakan dengan para penegak hukum dalam bekerja secara progresif dan berintegritas, menegakkan keadilan, karena segala perbuatan yang dilakukan dengan menindas dan merampas hajat hidup orang banyak merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus menerus. 

”Penegak hukum dituntut untuk menerapkan elemen pokok dari pengadilan yang bebas (Independence Judiciary), bebas dari pengaruh subjektivitas kepentingan pihak eksekutif, legislatif atau pihak tertentu dalam mengadili perkara korupsi,”paparnya.

Ditambahkannya,  banyak hak-hak masyarakat yang dirampas dan tidak tersalurkan dari kekuasaan yang disalahgunakan. Institusi politik dan ekonomi lah yang menciptakan kesejahteraan ataupun kemiskinan dalam aspek kehidupan masyarakat sekarang.

”Intinya arus uang tersebut harus diselidiki sampai tuntas, apakah untuk keperluan pribadi, kelompok, golongan, atau bahkan politis,”tutupnya. (sap/bob)