Jumat, 06 Desember 2019


Pengadaan Tanah Pemkab Kapuas Hulu, Sertifikat Tanah Agustianus Palsu

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2435
Pengadaan Tanah Pemkab Kapuas Hulu, Sertifikat Tanah Agustianus Palsu

PUTUSSIBAU, SP – Agustinus Sawing Narang (ASN), warga Kapuas Hulu ditahan Polres Kapuas Hulu dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah milik Pemkab Kapuas Hulu yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara. Tanah tersebut merupakan sumber kasus sengkarut pengadaan lahan seluas 21 hektar yang menyeret mantan Bupati Kapuas Hulu 2000-2010, Abang Tambul Husin jadi tersangka.

Dari informasi yang dihimpun, selain Agustinus Sawing Narang (ASN), satu orang lain yakni Syamsul Bakhri juga ditangkap. Keduanya jadi bagian dari sembilan orang yang dilaporkan Pemkab Kapuas Hulu terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah milik Pemkab Kapuas Hulu yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara.

Berdasarkan informasi, Agustinus Sawing Narang telah ditahan Polres Kapuas Hulu, Selasa (12/11). Dia dijemput petugas kepolisian di Pontianak dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu. Penahanan Agustianus sendiri dibenarkan oleh Polres Kapuas Hulu.

“Iya memang benar yang bersangkutan kami bawa ke Polres, namun untuk detailnya nanti kami sampaikan, sebab saat ini masih dilakukan pendalaman dulu,” kata Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Iptu Siko, Selasa (12/11).

Laporan ini bermula dari sengketa tanah dalam proyek pembangunan komplek pemerintahan di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara tahun 2006 silam. Kasusnya sendiri dilaporkan sejak 2017. Tanah yang akan dibangun Pemda Kapuas Hulu itu, diklaim oleh beberapa warga. Salah satunya, Agustinus Sawing Narang.

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Elisabeth Roslin menjelaskan pelaporan terhadap Agustianus cs merupakan salah satu proses hukum dari kasus pengadaan tanah di tahun 2006.

“Kasus tersebut berjalan dari sisi hukum perdata, PTUN, serta hukum pidana. Terkait dengan laporan pemalsuan dokumen oleh ASN dan beberapa orang lainnya ke Polres Kapuas Hulu. Sekarang ini dari sisi hukum pidananya," tuturnya.

Sementara Kepala Bagian Pertanahan Setda Kapuas Hulu, Adji Winursito menambahkan Pemda Kapuas Hulu melalui Bagian Hukum dan Bagian Pertanahan memang telah melaporkan sejumlah orang terkait pemalsuan dokumen ke Polres Kapuas Hulu.

"Tahun 2017 awalnya kami lapor, namun masih belum ada progres, jadi tahun 2019 dilaporkan lagi," paparnya.

Terkait status tanah dari proses hukum yang berjalan, ada sembilan warga yang bersengketa dengan Pemda Kapuas Hulu. Dari proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pemda Kapuas Hulu menang atas sembilan warga yang punya sertifikat atas tanah yang disengketakan tersebut.

"Dari peradilan PTUN itu Pemda menang hingga tingkat kasasi. Kemudian diputuskan agar sertifikat sembilan warga tersebut dibatalkan atau dicabut," tuturnya.

Dari sisi proses hukum perdata, Pemda Kapuas Hulu juga rebutan tentang legalitas tanah. Pada proses hukum ini Pemda Kapuas Hulu menang atas tiga warga tersebut, sisanya masih proses kasasi. Ketiganya adalah Agustianus Sawing Narang, Syamsul Bakhri dan Hendrikus Bali.

"Kalau di perdata, info dari lawyer Pemda Kapuas Hulu ada tiga sudah menang kemudian enam kita lanjut kasasi," katanya.

Dari sisi pidana, Pemda Kapuas Hulu telah melapor mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu, Hifni, dan sembilan warga. Laporan pertama kali dilayangkan tahun 2017 terkait penggunaan dokumen palsu tahun 1968. Di tahun 2019, laporan kembali dibuat. Dari laporan itu, Hifni sudah ditahan, sedang sembilan lain masih dalam proses hukum.

Sengkarut Lahan

Pengadaan tanah seluas 21 hektar yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara oleh Pemkab Kapuas Hulu jadi masalah hingga menyeret Abang Tambul Husin, lantaran diklaim dimiliki oleh Seriang, Hendrikus Bali, Yuliana, Novelius Yudhi Hardi, Theresia Tena, Giling Sawing, Agustinus Sawing Narang, Syamsul Bakhri dan Sawing Narang.

Sebelumnya, pada Suara Pemred, Abang Tambul Husin sempat bercerita, kasus ini terjadi lantaran adanya klaim dari seseorang terhadap lahan yang dimaksud.

“Sekarang konflik Pemda dengan dia yang mengaku ini belum selesai. Kalau sudah selesai barulah ketahuan adanya kerugian negara,” katanya.

Sementara kasus berjalan, dalam kasus pengadaan lahannya, sudah enam orang divonis. Mereka adalah pemilik tanah Daniel alias Ateng; Antonius Husin, Kepala Desa Pala Pulau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; Raden Amas Sungkalang, Asisten I Setda KKH sebagai Sekretaris I, bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah; Wan Mansyor Andi Mulia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kapuas Hulu sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; M Arifin, Kepala Kantor Badan Pertahanan Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan; M Mauluddin, Camat Putussibau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyatakan Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Kapuas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di antaranya, dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut tanpa menggunakan surat keputusan, namun berdasarkan penetapan lokasi secara lisan; Panitia Pengadaan Tanah juga tidak melakukan kegiatan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah baik secara bersama-sama maupun kepada petugas yang bertanggung jawab.

“Panitia  Pengadaan  Tanah  tidak melakukan kegiatan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya, sehingga akibat dari tidak dilakukannya tugas ini, menyebabkan adanya pembayaran ganti rugi atas tanah yang diberikan kepada ke- 13 (tiga belas) orang yang tidak berhak atas tanah, dan adanya klaim kepemilikan atas tanah dari orang lain yaitu Agustinus Sawing Narang, Sawing Narang, Theresia Tena, Yuliana dan lainnya dengan dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mereka masing-masing,” tulis risalah sidang kasasi Ateng di Mahkamah Agung dengan Nomor:2148K/PID.SUS/2015.

Kemudian, Panitia  Pengadaan  Tanah  Pemda  Kab.  Kapuas  Hulu  dalam menaksir dan mengusulkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan  atau  diserahkan di lokasi  Desa Pala Pulau, tidak mendasarkan besarnya ganti rugi atas tanah dari nilai nyata atau sebenarnya  atas tanah tersebut dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga riil atas tanah di lokasi tersebut. Penentuan besarnya ganti rugi hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Panitia Pengadaan Tanah yang juga bertindak sebagai instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang ternyata dilakukan oleh terdakwa Daniel alias Ateng sendiri, tanpa adanya surat kuasa tertulis dari pemilik–pemilik tanah lainnya.

Di mana kemudian harga yang disepakati adalah sebesar Rp8.000,00/m2 untuk tanah seluas 21 Ha yang secara riil kondisinya di lapangan masih berupa semak-semak, bawas dan hutan.

Terakhir, Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para pemilik tanah akan adanya rencana Pemda Kab. Kapuas Hulu untuk membebaskan tanah di lokasi Desa Pala Pulau  Kecamatan  Putussibau Utara untuk pembangunan rumah dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu maupun Komplek Perkantoran Pemda Kab.Kapuas Hulu.

Namun dalam Putusan Kasasi Nomor 434 K/TUN/2016, perkara tata usaha negara tingkat kasasi itu memutuskan pembatalan penerbitan sejumlah sertifikat hak milik berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kantor BPN Kapuas Hulu. 

“Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap netral, oleh karena sebelumnya sejak bulan April 2008 atas tanah sengketa telah dimohonkan kepada Tergugat (BPN Kapuas Hulu) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk kepentingan Penggugat (Pemkab Kapuas Hulu), akan tetapi tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata oleh Tergugat, diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik atas tanah a quo kepada Seriang, Hendrikus Bali, Yuliana, Novelius Yudhi Hardi, Theresia Tena, Giling Sawing, Agustinus SN, BSc., Sawing Narang dan Syamsul Bakhri dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293, 294, 304, 282, 284, 582, 581, 580 dan HM No.531,” tulis risalah Putusan Kasasi Nomor 434 K/TUN/2016 di Mahkamah Agung tersebut.

Merasa Korban

Sebelumnya, Abang Tambul Husin menjelaskan, kasus yang kini menjeratnya akibat kesalahan dari Pemerintah Pusat. Dijelaskannya, dalam pembebasan lahan di Desa Pala Pulau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat menyarankannya untuk membuat tim.

“Pada saat pembuatan Surat Keputusan (SK) saya menolak menjadi ketua tim, karena kok Menteri BPN menugaskan Bupati, sedangkan saya anak buah Menteri Dalam Negeri. Bentuk penolakan saya, tugas-tugas sebagai ketua saya serahkan kepada staf saya Asisten I. Dan saya tidak pernah ikut rapat panitia,” tegas Tambul Husin kepada Suara Pemred, Senin malam (9/9).

Cara itu dilakukannya karena tidak ingin ikut campur dalam urusan Panitia Pengadaan Lahan karena adanya kesalahan prosedur tersebut. Menurutnya, kesalahan penunjukan dirinya sebagai ketua terbukti dengan telah direvisinya aturan itu oleh Pemerintah Pusat.

“Sekarang SK BPN yang menunjuk Bupati sebagai ketua (pengadaan lahan) itu sudah dicabut. Sudah dua kali perubahan. Berarti apa yang saya takutkan benar. Kini diganti dari yang mula-mula ke Sekda, sekarang jadi Kepala BPN,” jelasnya.

Tambul menegaskan, apa yang menjerat dirinya karena kesalahan teknis. Dalam pembebasan tanah menyangkut sertifikasi, pengukuran dan penilaian. Sertifikasi tupoksinya adalah kepala desa. Pengukuran jadi tupoksi BPN.

“Akibat keteledoran, ketidaktahuan Pemerintah Pusat, pejabat daerah yang kena. Buktinya SK itu sudah dicabut. Artinya, itu pengakuan dari Pemerintah Pusat kalau (SK itu) keliru. Tapi hanya karena nama saya dicantumkan sebagai ketua tim, lalu saya salah,” ujarnya.

“Sementara tanah itu, dari dana Rp1,7 miliar, di tempat yang sama dan dengan budget APBD 10 hektar, dia mendapat 21 hektar. Jadi kita pun nda tahu kerja yang benar gimana lagi,” pungkas Tambul Husin.

Tambul sendiri resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Senin (4/11). Penahanan terhadap Abang Tambul Husin dilakukan sekitar pukul 13.40 WIB. Dia dipanggil secara resmi oleh Kejati. Untuk proses lebih lanjut, yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak.

"Tersangka atas nama Abang Tambul Husin resmi ditahan di Rutan Pontianak (Senin) hari ini," kata Kasi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy.

Selain Tambul Husin, satu tersangka lain turut ditahan atas kasus yang sama. Dia adalah Musta'an F. Harlan. Pada masa itu, dia menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu, dan anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Tambul Husin dan Musta’an Harlan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, 22 Agustus 2019 lalu.

Kejaksaan menjerat Abang Tambul Husin dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jaksa juga mengenakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. (sms/bls)

Kondisi Lahan

AKIBAT tersangkut masalah hukum, lahan yang kini dibangun Kantor Bupati Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau pun terbengkalai. Di lokasi sudah didirikan bangunan Kantor Bupati yang megah, hanya sejak selesai dibangun sampai saat ini, bangunan tersebut belum difungsikan oleh Pemda Kapuas Hulu.

Bangunan yang jauh dari pemukiman penduduk tersebut tak terurus. Beberapa bagian yang didominasi dinding kaca pun hancur lebur dilempar orang. Parahnya, area itu malah dijadikan lokasi  pacaran sampai pesta miras. Halamannya yang luas pun sempat jadi arena balap liar.

Tidak jauh dari kemegahan tersebut, terdapat bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kapuas Hulu yang sama besarnya. Hanya saja, bangunan Bina Marga ini sangat terurus dan dilengkapi dengan pengamanan serta pagar untuk membentengi tindakan kriminal yang mungkin terjadi.

Untuk mencapai lokasi, akses jalan masih berbatu. Bangunan-bangunan itu pun berdampingan dengan bangunan Rumah Adat Dayak Kapuas Hulu. Dari Kantor Bupati Kapuas Hulu lama, jaraknya kurang lebih dua kilometer.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero tak berani komentar banyak soal status lahan dan bagaimana kelanjutan pembangunan.

"Saya belum bisa komentar karena masih dalam proses, kita tunggu saja hasilnya sampai final," katanya. (sap/bls)