Senin, 17 Februari 2020


Pengurangan Distribusi Gas Melon di Semitau Instruksi Pertamina

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 362
Pengurangan Distribusi Gas Melon di Semitau Instruksi Pertamina

Ilustrasi

PUTUSSIBAU, SP - Manager Operasional Gas Elpiji 3 kilogram PT Energi Khatulistiwa Kapuas Hulu, Ferdi Ilham Saputra, menyampaikan pemecahan pangkalan gas melon di Kecamatan Semitau berdasarkan instruksi Pertamina.

"Pada 27 Agustus 2019 lalu Pertamina melalui SR Elpiji 3 Kilogram mengirim lis daftar pemecahan pangkalan," terangnya, Selasa (21/1).

Pemecahan pangkalan itu sesuai dengan program One Village One Outlet (OVOO) atau satu desa satu pangkalan dari Pertamina. Hal ini memang mengakibatkan adanya pengurangan distribusi lantaran jatahnya dibagi ke desa lain.

"Kami ditugaskan untuk memecah pangkalan gas elpiji 3 kilogram yang ada, untuk pemerataan penyaluran" tuturnya.

Sebelumnya, di Kecamatan Semitau hanya ada dua pangkalan PT.Energi Khatulistiwa. Ke depan, dipecah menjadi lima.

"Dua pangkalan awal itu di Desa Semitau Hulu dan Desa Kenepai Komplek. Pangkalan itu dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.

Sedang lima pangkalan sesuai rencana berada di Desa Semitau Hulu, Desa Kenepai Komplek, Desa Marsedan Raya, Desa Semitau Hilir dan Desa Tua. Semuanya dikelola BUMDes.

"Di Kecamatan Semitau terdapat 14 desa, di luar desa yang lima itu di bawah naungan agen yang lain," katanya.

Tujuan pemecahan tersebut adalah untuk pemerataan pendistribusian di kecamatan tersebut dan juga dilakukan di wilayah lainnya.

"Kuotanya dibagi ke tiga pangkalan yang baru. Pemecahan pangkalan memang sudah kami lakukan, namun pemerataan kuota ke pangkalan Desa Semitau Hulu dan Kenepai Komplek belum dilakukan," jelasnya.

Rencana pembagian belum bisa dilakukan karena sampai kini, kontrak kerja sama yang belum diperpanjang antara agen dan pangkalan. Selain itu, baru-baru ini ada pergantian Direktur BUMDes di Desa Semitau. Namun agen belum menerima SK terbaru pergantian tersebut.

"Padahal saat ini masa izinnya sudah habis pada 31 Desember 2019 lalu. Perihal komplain, kami akan berkoordinasi dengan Pertamina dan Pemda untuk mencarikan solusinya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu dan perangkat desa lain mendatangi Kantor Pertamina Kalbar untuk menyampaikan petisi atas permasalahan penyaluran tabung gas elpiji 3 kilogram di desa mereka, Senin (20/1).

 

Pasalnya, PT Energy Khatulistiwa yang selama ini mendistribusikan tabung gas melalui pangkalan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mereka, memangkas jatah dari yang sebelumnya 2.400 tabung menjadi 200 tabung per bulan.

"Hanya tersisa 200 tabung, tidak ada alasan yang jelas (pemangkasan). Padahal kami tidak membuat kesalahan apa-apa," kata Kepala Desa Semitau Hulu, Sajuliarto saat bertamu ke Kantor Suara Pemred usai melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina.

Pengurangan jatah itu diberlakukan sejak 10 Januari 2020 kemarin. Namun pihak desa belum bersedia menandatangani perjanjian kerja sama tersebut hingga sekarang. Meski, pihak perusahaan meminta akhir Januari 2020 keputusan sudah harus final.

Sebetulnya, Desa Semitau Hulu memiliki tiga pangkalan gas. Dua lainnya milik swasta. Kerja sama antara BUMDes dengan pihak agen dimulai sejak 2017 lalu. Atau satu tahun setelah BUMDes dibentuk.

Tujuan penyaluran melalui pangkalan BUMDes dikarenakan masyarakat banyak yang mengeluh mengenai tingginya harga. Per tabung kerap dijual Rp35-40 ribu di pangkalan swasta. Hal ini masih terjadi, terlebih ketika BUMDes kehabisan stok.

"Atas dasar itu, kami dengan masyarakat dan tokoh masyarakat memiih badan usaha di BUMDes terkait pemenuhan gas elpiji bersubsidi. Semua aturan kami ikuti, seperti menjual dari pangkalan dan menjual sesuai HET, tidak menjual ke luar desa. Artinya kami tidak berani menjual di luar aturan karena ini BUMDes tangan terakhir dari pemerintah," ungkapnya.

Pada perjalanannya, hingga akhir Desember 2019 lalu semua baik-baik saja. Jatah pun tidak berkurang. Total 2.400 tabung dengan skema empat kali penyaluran dalam sebulan. Namun, permasalahan muncul perusahaan sosialisasi beberapa waktu lalu. Desa diwakili Ketua BPD desa, Malindo Nasution yang juga pengawas BUMDes.

"Kami mendapat rasa kecewa, dari 2.400 tabung untuk 1.200 konsumen, tersisa 200 tabung saja yang akan didistribusikan ke desa," ungkap Malindo.

Alasan perusahaan, mereka membagi jatah dengan dua desa sebelah. Namun dari informasi yang mereka miliki, pangkalan di salah satu desa tersebut berizin untuk pangkalan tabung gas 5,5 kg.

"Artinya ada indikasi dimainkan. Keanehan kedua, mereka akan membuat dua pangkalan dalam satu desa. Yang satu BUMDes dan satunya pribadi tapi gudangnya bersebelahan," ungkapnya.

Agar jatah tidak berubah, pihak perusahaan meminta desa mendata KTP dan KK seluruh konsumen dua desa tersebut. Sehingga ketika didistribusikan mengatasnamakan masyarakat desa.

"Sementara notabennya mereka punya izin yang 5,5 kg," ungkapnya.

Sebenarnya, Desa Semitau Hulu memiliki jumlah penduduk sekitar 900 KK. Sementara total 1.200 konsumen merupakan total konsumen pedagang UMKM dan pelajar yang tinggal di sana. Jika hanya diberi 200 tabung sebulan, 1.000 masyarakat tak terlayani BUMDes. Sementara pangkalan swasta bisa saja memanfaatkan situasi.

Apalagi katanya, selama ini modus pangkalan swasta tersebut akan lebih dulu menjual stok tabung gas ke tengkulak.

"Setelah tabung gas di BUMDes habis, maka baru akan dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi," katanya.

Atas permasalahan ini, 11 Januari kemarin pihak desa berkoordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu. Bupati menyarankan pihak desa menyampaikan persoalan ini kepada Pertamina dan didisposisikan ke Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, DPRD Kapuas Hulu, DPMD serta Disperindagkop.

"Dan hari ini kami berangkat membawa petisi ini ke Pertamina dan meminta solusi. Karena saluran tabung gas terakhir yang kami dapatkan sekitar 14 hari yang lalu saat ini tersisa 194 tabung. Artinya dalam dua atau tiga hari ke depan akan kosong,” jelasnya.

Sayangnya, pertemuan antara desa dan Pertamina itu dirasa tidak menemukan jalan keluar. Justru pihaknya merasa solusi yang ditawarkan tidak masuk akal dan terbilang aneh.

"Kami yang di bawah OPD Kapuas Hulu harus menjadwalkan mediasi antara desa, Disperindagkop, Bupati, DPRD dan PT termasuk Pertamina. Kami agak keberatan karena kami tidak ada ranah hal itu. Seharusnya Pertamina secara vertikal berkoordinasi dengan Disperindakop Provinsi dan nanti dari Disperindagkop mengarahkan ke kabupaten. Toh mereka (Pertamina) sudah jelas apa yang kami sampaikan ini," tutupnya. (sap/sms/bls)