Warga Eks Gafatar Kabupaten Kayong Utara Bingung

Kayong Utara

Editor sutan Dibaca : 1013

Warga Eks Gafatar Kabupaten Kayong Utara Bingung
BINGUNG- Husaini, warga eks anggota Gafatar memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) miliknya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, Jumat (22/1). SUARA PEMRED/SYAHAR BANU
SUKADANA, SP – Kelompok warga  eks  anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) kebingungan. Pasalnya, mereka diusir masyarakat dari Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU). 
“Pertanian sawah kami sudah mau panen. Kalau masyarakat tidak senang dengan keberadaan kami, saya tidak tahu itu masyarakat dari mana. Akibat persoalan ini, panen kami harus tertunda, dan aset kami hasil dari patungan mencapai Rp 100 juta pun terbengkalai,” k
ata Husiani Gusiani, seorang eks anggota Gafatar , Jumat (22/1).

Menurut Husiani, warga sekitar kamp di Desa Sedahan Jaya, selama ini berhubungan erat dengan mereka. Kebijakan pemerintah melarang menetap di KKU, merupakan keputusan yang sulit diterima.  Sebab, seluruh harta benda yang dimiliki sudah dipertaruhkan untuk membuka lahan pertanian dan kamp.
 
“Kebijakan bupati untuk menyuruh kami pergi merupakan kebijakan yang sangat pelik.
Permasalahan ini membuat saya stres, karena harus memikirkan aset kami di sini,” tutur pria  yang sudah delapan bulan bermukim di kamp.
 
Jika memang Bupati Kayong Utara mengeluarkan kebijakan deportasi terhadap warga eks Gafatar  ke daerah asalnya, maka hal tersebut semakin membuat dirinya bingung  karena tidak lagi memiliki harta benda.
Selain itu, belum tentu masyarakat di tempat asalnya dapat menerimanya kembali. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar Bupati KKU dapat memberikan lokasi baru, walaupun berada di tengah hutan, ia mengaku tidak keberatan.
 
“Kami di kampung halaman sudah jual aset dan ditolak, jadi kami harus pulang kemana?. Harapan kami kepada pemerintah daerah, berikanlah kami kebijakan, apakah (tinggal) di tengah hutan yang jauh dari keramaian,”
pinta Husaini yang sudah memiliki KTP dan KK Kabupaten Kayong Utara.
 
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid saat melakukan peninjauan barak Kepolisian Sukadana mengatakan, saat ini seluruh masyarakat eks Gafatar terpaksa harus diungsikan,  guna menghindari hal yang tidak diinginkan.
Bahkan saat ini, Hildi Hamid sudah mendata tempat asal warga eks Gafatar, yang akan dikembalikan ke daerah masing-masing.
 
“Ini permintaan dari masyarakat yang menolak mereka. Pemerintah daerah sendiri telah berupaya untuk melindungi warga eks anggota Gafatar, karena mereka juga merupakan warga Indonesia. Ditakutkan adanya tindakan anarkis dari masyarakat, maka pemerintah terpaksa harus mengambil langkah ini. Sebab, ini merupakan keinginan masyarakat kita, yang menginginkan mereka keluar dari Kayong Utara,” terang Hildi Hamid.
 
Sementara itu, terkait sejumlah aset milik warga eks Gafatar, Hildi Hamid  memerintahkan kepala desa setempat untuk melakukan pendataan.
“Dilihat dulu legalitasnya, seperti perjanjian dengan kepala desa. Pada prinsipnya,  kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja sejumlah aset yang mereka miliki ini,” terangnya.
 
Untuk kepulangan warga eks Gafatar ini, pemda sudah berkoordinasi dengan Pemprov  Kalimantan Barat, dan 
sudah mempersiapkan tempat penampungan di Kota Pontianak, begitu juga dengan proses pemulangannya ke tempat asal.
 
“Kami akan buatkan surat pindah, itu sudah saya sampaikan ke Dukcapil. Tidak mungkin Pemda membiayai semua, tapi kami sudah berkoordinasi dengan provinsi, mereka akan dipulangkan dengan menggunakan kapal,” tuturnya. (ble/bob/sut)