Auditor Temukan Pelanggaran pada Pembangunan di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, KKU, Kalbar

Kayong Utara

Editor sutan Dibaca : 890

Auditor Temukan Pelanggaran pada Pembangunan di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, KKU, Kalbar
ILUSTRASI- (www.fadlie.web.id)
Inspektorat Temukan Pelanggaran pada Proyek Tanjung Gunung

SUKADANA, SP
– Inspektorat Kabupaten Kayong Utara (KKU) angkat bicara, mengenai kegiatan pembangunan di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, yang pengerjaannya belum selesai, namun anggarannya sudah dicairkan sebesar 100 persen.


Sekretaris Inspektorat KKU, Irfan mengatakan, dari hasil investigasi awal, pihak auditor menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan. Satu di antaranya, terkait pembayaran yang telah dicairkan sebesar 100 persen, namun pengerjaannya belum tuntas.

“Inilah yang menjadi fokus pengawasan kami, namun hasil dari temuan Inspektorat tidak bisa menjadi konsumsi publik. Inspektorat hanya menyampaikan atau melaporkannya ke Kepala Pemerintahan, dalam hal ini Bupati,” papar Irfan, Sabtu (13/2).

Dirinya juga menjelaskan dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan kabupaten, merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati.

Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang dan mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantu-pembantunya.
“Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam,” tambahnya saat menerangkan mengenai fungsi adanya pengawasan.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi, ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup.

Masyarakat mengharapkan lebih dari sekadar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi, agar tidak hanya dikoreksi dan diperbaiki, akan tetapi harus dimintai pertanggungjawabannya kepada yang bersalah.
“Inspektorat menjadi sebuah lembaga pengawas daerah yang merupakan salah satu yang bertanggung jawab menjalankannya,” katanya.

Ia menambahkan, jika para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  Konsultan dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan bisa berfungsi juga sebagai pengawas, tentunya pekerjaan Inspektorat daerah menjadi berkurang.

“Untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang ada di KKU, Inspektorat masih terkendala dengan minimnya personil,” tuturnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan tersebut, yang juga merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Rahadi mengaku, tidak mengetahui bahwa ada pekerjaan proyek lelang di Tanjung Gunung, yang belum diselesaikan.

Namun berdasarkan informasi yang diperolehnya dari PPHP (Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), bahwa semua pekerjaan poyek tersebut sudah diselesaikan.
 
“Kemarin sudah diperiksa Inspektorat, memang fisik yang saya terima dari PPHP sudah selesai. Nanti saya suruh mereka cek kembai kondisi di lapangan,” terang Rahadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/2) lalu.

Dirinya membenarkan, jika pencairan pekerjaan tersebut sudah 100 persen dibayarkan kepada kontraktor pemenang tender atau lelang. Bahkan, pihaknya juga memberikan denda kepada pelaksana proyek, atas keterlambatan penyelesaian proyek.

“Pagu dananya sekitar Rp 700 juta. Proyek sempat ditunda selama satu bulan, akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan,” terangnya. (ble/bob)