Proyek di Halaman Kantor DPRD Kayong Utara Dianggap Siluman

Kayong Utara

Editor sutan Dibaca : 1158

Proyek di Halaman Kantor DPRD Kayong Utara Dianggap Siluman
PENGERJAAN PROYEK- Kegiatan pembangunan halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara, dipertanyakan oleh Anggota Komisi III DPRD KKU. Proyek tidak disertai plang kegiatan, yang berisi Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi
SUKADANA, SP – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), Haripin mempertanyakan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di halaman kantor DPRD setempat.  

Haripin menilai, pelaksanaan pembangunan tersebut tidak disertai dengan plang kegiatan yang berisi Surat Perintah Kerja (SPK) dari salah satu intansi. “Kenapa di halaman kantor DPRD ini sudah ada kegiatan pembangunan. Petunjuk dari mana? Kalau memang ini resmi, bupati atau kepala dinas tentunya sudah memberikan perintah,” ungkap Haripin saat ditemui di ruang Komisi III DPRD KKU, Rabu (24/2).

Lebih lanjut, Haripin mempertanyakan, jika memang sudah ada perintah dari pemerintah daerah, maka tentunya pembangunan tidak hanya dilaksanakan di halaman gedung DPRD KKU. "Tetapi juga harus dilakukan di seluruh wilayah di KKU," lanjutnya.

Menurutnya, saat ini muncul berbagai stigma dari masyarakat luas terkait pembangunan di halaman DPRD KKU ini karena terkesan berlebihan. Pasalnya, pemerintah seolah mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Sedangkan di satu sisi, DPRD merupakan lembaga yang menjadi garda terdepan dalam suatu kegiatan pembangunan.  “Dan kalau memang benar dari APBD, maka ini akan menjadi pertanyaan, atas perintah dinas mana?"kata wakil rakyat Dapil Simpang Hilir ini.

Dirinya bahkan menganggap ini merupakan pekerjaan siluman. Sebab, kegiatan tersebut tanpa persyaratan. Ia menegaskan, tidak ingin mengetahui, apakah pemilik kegiatan tersebut adalah anggota DPRD.

Saat ini, dirinya akan segera meminta kepada dinas terkait, untuk menginformasikan sejumlah kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah. “Saya dari kemarin sudah memperingatkan pihak pekerja untuk memasang plang nama kegiatan. Ini bukan kegiatan darurat. Masih banyak fasilitas yang lebih memerlukan perhatian,” tutur Haripin.

Haripin menambahkan, DPRD bukan merupakan lembaga diktator yang bisa seenaknya melakukan kegiatan pembangunan, tanpa mekanisme yang benar. DPRD sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawas setiap pembangunan sehingga harus bisa menjadi contoh bagi yang lain. (ble/bob)