DPPKAD KKU: Pantai Pulau Datok Dikelola Pihak Ketiga

Kayong Utara

Editor sutan Dibaca : 665

DPPKAD KKU: Pantai Pulau Datok Dikelola Pihak Ketiga
MACET - Jalur menuju ke tempat wisata Pantai Pulau Datuk, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Minggu (1/1), macet. (SP/ BULE).
SUKADANA, SP- Pengelolaan kawasan wisata Pantai Pulau Datok masih menjadi pertanyaan berbagai pihak, khususnya wewenang  penarikan tiket masuk.

Informasi yang diterima, tiket masuk diterbitkan  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten  Kayong Utara,  diserahkan ke Dinas Kebudayaan, Pariwasata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) sebagai pengelola, dan hasil penjualannya dimasukkan Kas Daerah melalui DPPKAD.

“Ya, kami (DPPKAD) yang mengeluarkan atau menerbitkannya, kemudian diserahkan ke pihak ketiga untuk mengelola yaitu Disbudparora. Yang nantinya penjualan tiket itu akan diserahkan ke DPPKAD sepenuhnya,” kata  Junaidi, Kepala DPPKAD Kayong Utara kepada wartawan.


Sementara itu,  Kepala Disbudparpora Mas Yuliandi mengaku tidak mengelola langsung penarikan retribusi tiket, pihaknya hanya memonitoring di lapangan, namun dikatakannya, pihak Desa Sutera lah yang mengelola langsung di lapangan.


“Tiket itu dikeluarkan oleh DPPKAD kemudian dikelola oleh Desa Sutera, masyarakat di Tanah Merah, dan Sungai Mengkung. Kemarin dirapatkan itu, dan mereka kemarin ke DPPKAD. Di sini Dinas Pariwisata hanya memonitoring," kata Mas Yuliandi.

Menurutnya, selama ini pihak pengelola melakukan penarikan sesuai Perda yang sudah ditetapkan, yaitu perorangan Rp 5.000 untuk sekali masuk. Dan hasil penjualan tiket nantinya akan diserahkan DPPKAD sebagai pendapatan daerah di lokasi wisata. 

Kepala Desa Sutra Ripa’i membantah mengelola tempat pawisata Pantai Pulau Datok yang masuk dalam kawasan Desa Sutera. "Pihak desa hanya mengusulkan, bukan menjadi pihak pengelola," katanya

Menurutnya,  berdasarkan hasil rapat, yang juga dihadiri Sekda Kayong Utara Hilaria Yusnani, pihak Pemda sudah menyetujui pengelolaan Pantai Pulau Datok diserahkan ke pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut diusulkan dari desa.
 

“Walaupun dikelola pihak ketiga, kalau perlu pihak Disbudparpora harus turun juga, jangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga,”ujar Ripa'i. (ble/ind)