DPD Dorong Hildi Lengkapi Persyaratan Bangun Bandara di Kayong Utara

Kayong Utara

Editor hendra anglink Dibaca : 505

DPD Dorong Hildi Lengkapi Persyaratan Bangun Bandara di Kayong Utara
PROGRAM - Oesman Sapta bersama Parlindungan Purba saat memaparkan pengembangan Bandara di Kayong Utara untuk dimasukkan sebagai program strategis nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). (GOSUMBAR)
JAKARTA, SP - Ketua DPD RI, Oesman Sapta  mendukung pengembangan Bandar Udara (Bandara) di Kayong Utara, persisnya di Desa Riam Berasap, untuk dimasukkan sebagai program strategis nasional.  

"Pengembangan bandara di Kayong Utara ini akan menguntungkan rakyat Kalimantan, karena menghubungkan Kalimantan bagian barat dengan bagian lain wilayah Indonesia," ujar Oesman, seusai mendengarkan penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso, dan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).  

Oesman meyakini, pelayanan transportasi udara melalui bandara di Kayong Utara akan memberikan nilai tambah. Karena penyelenggaraan transportasi udara mendorong pertumbuhan daerah melalui iklim usaha yang kondusif, bagi berkembangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha.  

Keuntungan lain adalah melancarkan mobilitas orang dan distribusi barang dari Kayong Utara ke daerah lain, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, terutama sektor yang mendapat manfaat karena pelayanan transportasi udara.  

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba (senator asal Sumatera Utara) yang mendampingi Oesman mendorong Pemkab Kayong Utara untuk melengkapi sejumlah dokumen atau persyaratan lainnya dalam Undang-undang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah Kebandarudaraan. Termasuk di dalamnya ada penetapan lokasi, rencana induk, dan rancangan teknis.

"Kami berharap segera dilaksanakan, karena menjadi pembicaraan Pak Oesman dan Pak Jokowi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Oesman dan Parlindungan mendengarkan penjelasan teknis Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan dan pengendalian penggunaannya, serta pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Adapun dari penjelasan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Bandara Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan menyebutkan, perlunya penyelenggaraan navigasi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan lingkungan penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan.

Tujuannya agar tercipta penyelenggaraan transportasi udara yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, tercukupi, serta menjangkau pelosok tanah air. (gos/loh)