Langganan SP 2

KPU Kayong Utara Gencar Lakukan Sosialisasi

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 126

KPU Kayong Utara Gencar Lakukan Sosialisasi
ilustrasi
 SUKADANA, SP - Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, tinggal menghitung hari . Banyak agenda yang dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kayong Utara, di antaranya melakukan sosialisi ke masyarakat, terkait syarat memilih.  

"Masyarakat perlu mengetahui syarat dasar memilih, yakni harus berusia 17 tahun,  atau sudah pernah menikah,  dan bukan anggota Polri dan TNI, serta terdaftar sebagai pemilih ialah harus memiliki e-KTP. Semua itu sudah tertuang dalam aturan dan ketentuan," terang Ketua KPU Kayong Utara, Dedy Effendy, kemarin.   Lebih lanjut, Deddy mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Capil Kayong Utara terkait jumlah pemilih. Namun, jumlah warga yang sudah memiliki e-KTP baru sekitar 60 persen.   

"Memang persentase perekaman dan mereka yang sudah memiliki e-KTP masih sangat kecil,  hampir kurang lebih 60 persen, itu koordinasi kita terakhir pada awal tahun lalu," katanya.    Untuk itu, dirinya berharap peran media dapat memberikan informasi kepada masyarakat, agar segera melakukan pembuatan e-KTP.  Kalaupun, diakuinya ketersediaan blanko e-KTP masih sangat terbatas, maka warga yang belum melakukan perekaman, masih bisa menggunakan surat keterangan. 

  "Kita akan gencar melakukan imbauan dan sosialisasi ke masyarakat. Dalam Peraturan KPU, Surat Keterangan (Suket) berlaku untuk data pemilih. Jadi kalau mereka sudah melakukan perekaman, maka akan dikeluarkan surat keterangan itu," tambahnya.    

Selain itu, tahapan awal juga telah dilakukan KPU Kayong Utara, yakni Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan pada 15 Juni 2017 lalu.    Bahkan, diakuinya penandatanganan NPHD penyelenggaran Pilkada Kabupaten Kayong Utara lebih awal dari kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat.   

"Persiapan atau proses tahapan yang kita lakukan ada dua, yakni tahapan persiapan dan penyelenggaraan," terangnya.   Saat ini beberapa produk dari Peraturan KPU sudah ditetapkan, atau diterbitkan sehingga sudah ada petunjuk teknis Peraturan KPU dalam Pilkada ke depan.   

"sudah ada lima PKPU yang terbit," tutupnya. (ble/bob)