Komisi II Cek Data Infrastruktur

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 125

Komisi II Cek Data Infrastruktur
TAMAN KOTA - Seorang pekerja tengah menyelesaikan pembangunan Taman Kota Sukadana, beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat ini, Komisi II DPRD Kayong Utara akan turun ke kelapangan untuk meninjau seluruh proyek pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemer
SUKADANA, SP - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara, Alhusaini mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan meninjau sejumlah pembangunan jalan di daerah itu. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pasca banyaknya permasalahan infrastruktur jalan.

Ini buntut dari hasil audensi warga Batu Barat yang mempermasalahan status pembangunan badan jalan usulan jalan strategis nasional. "Permasalahan di beberapa kecamatan di Kayong Utara terkait infrastruktur jalan yang masuk ke DPRD perlu ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi," katanya, kemarin.

Menurut dia, itu sebagai salah satu amanat undang-udang terkait peran DPRD sebagai fungsi kontrol atau pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan di Kayong Utara. Seperti yang terjadi di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir terjadi perbedaan persepsi antara pengalihan jalan usulan strategis nasional dengan pembangunan jalan baru yang menimbulkan gejolak di masyarakat.  

"Hal tersebut tidak cukup ditinjau di atas kertas dan mendengarkan penjelasan dari beberapa pihak, namun lebih dari itu, sebagai langkah tepatnya kita akan menjadwalkan turun ke lokasi," kata Alhusaini.
Ia menjelaskan, tidak hanya di Kecamatan Simpang Hilir, peninjauan lokasi juga akan dilakukan di beberapa lokasi lain yang merupakan implementasi hasil reses serta informasi masyarakat yang masuk ke meja anggota DPRD sekaligus audensi dari masyarakat,  seperti jalan Telok Batang, Tanjung Satai dan beberapa lokasi lain.

"Kita tidak akan turun sendiri, kita akan undang untuk turun bersama sama dengan pihak  terkait, sehingga dapat gambaran jelas bagaimana status, data serta progres saat ini, sehingga akan diperoleh data yang lebih akurat setelah peninjauan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara yang salah satu tupoksinya membidangi infrastruktur ini menyampaikan, dalam pembangunan infrastruktur sering terjadi tarik ulur. "Ini ada unsur kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, yang keduanya terkadang memiliki sudut padang yang berbeda dalam menafsirkan sehinga sering muncul pertentangan di antara keduanya yang sejatinya bermula tidak adanya sosialisasi serta penyamaan pendapat," tuturnya. (ble/ant/bob)