Dewan Minta ULP Perketat Syarat Lelang

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 333

Dewan Minta ULP Perketat Syarat Lelang
MENINJAU - Ketua Komisi II DPRD KKU, Alhusaini meninjau proyek pembangunan jalan di sejumlah lokasi yang ada di Kayong Utara, kemarin.
SUKADANA, SP - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara, Alhusaini meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memperketat syarat lelang. Hal tersebut dikatakan saat rapat kerja dengan ULP di ruang rapat DPRD, Kamis (28/9). Dikatakan Alhusaini, banyak proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara dilaksanakan kurang profesional dan diketemukan kejanggalan pelaksanaan.

"Kami minta ULP menitikberatkan persyaratan bagi peserta lelang yang berat dan detil, seperti menunjukkan peralatan kerja dan bukan hanya janji - janji dapat dukungan peralatan dari pihak lain," kata Alhusaini. Menurut dia, selama ini rumor yang beredar, banyak oknum kontraktor yang tidak memiliki peralatan kerja sendiri dan hanya mengandalkan pinjaman dari pihak lain. Kondisi meminjam alat yang didominasi dari luar Kayong Utara tersebut membuat kendala dalam pekerjaan dan menurunnya kualitas pekerjaan.

"Dengan pengetatan persyaratan dalam dokumen lelang, menjadikan para kontraktor lebih serius dan tidak asal-asalan dalam pelaksanaan kegiatan," imbuhnya. Jika memang tidak siap, lanjut dia, tidak ada salahnya jika kontraktor dari luar Kayong Utara yang mengerjakan. Demikian juga dengan permodalan, banyak kontraktor di Kayong Utara yang mengandalkan modal dari 30 persen uang muka dan pinjaman bank, sehingga banyak kelemahan dari kontraktor luar yang lebih profesional.

"Pengetatan syarat lelang bukan menghalangi memenangkan lelang, namun untuk memotivasi kontraktor lokal meningkatkan kualitas dan manfaat pembangunan," harapnya. Sebelumnya, Komisi II DPRD KKU yang membidangi Pembangunan, melakukan sidak ke lapangan dan peninjauan pembangunan jalan di sejumlah lokasi yang ada di Kayong Utara, Rabu (27/9). Alhusaini mengatakan, sidak yang dilakukan merupakan sebuah kewajiban bagi Anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan.   

"Pengawasan bagi DPRD tentang peranan yang menangani bidang menyangkut proyek fisik. Maka dari itu, kita meninjau beberapa ruas badan jalan yang dikerjakan pada tahun 2017 ini," terangnya.   Adapun sasaran sidak, yakni melihat fisik serta waktu pengerjaan pembangunan, apakah ada kejanggalan. Ini bertujuan untuk meminimalisir adanya ketumpang tindihan pada proyek 2018 yang akan datang.   

"Dari beberapa lokasi yng ditunjau, hampir semuanya memiliki catatan. Misalnya, proyek di Begasing, pembuatan batu kalinya atau turab beton, pengerjaannya dasarnya tidak memiliki kekuatan.  Sebagai contoh, pengecoran di dalam air. Itu yang menjadi salah satu catatan kita," ungkapnya.  

Alhusaini mengaku akan segera memanggil dinas terkait. Dan meminta pertanggungjawaban, sikap mereka terhadap perusahaan-perusahan yang mengerjakan proyek tersebut.   

"Jika nantinya dinas tidak mengambil tindakan, kita akan rekomemdasikan dan ditindaklanjutkan sampai kepada proses hukum, pihak penyidik," tegas Alhusaini.   Dengan kata lain, pihaknya bisa saja meminta kepada pihak aparat penegak hukum untuk memproses atau menindaklanjuti temuan ini.   

"Kebetulan, kita lakukan peninjauan dengan mengundang dan turut hadir pihak dari Polres Kayong Utara. Sehingga laporan yang nantinya akan dibuat legislatif, bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan fakta di lapangan," terangnya. (ant/ble/bob)