Langganan SP 2

Nelayan Kayong Terkendala Listrik

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 93

Nelayan Kayong Terkendala Listrik
Ilustrasi
SUKADANA, SP – Nelayan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) terpaksa menjual tangkapannya dengan harga sangat murah, akibat tak adanya pasokan es untuk ikan hasil tangkapan. Kondisi itu terjadi karena listrik untuk membuat es, tak mencukupi di sana.    

Padahal, KKU merupakan wilayah dengan potensi hasil penangkapan hasil laut yang luar biasa besar. Wilayahnya yang berhadapan dengan perairan Laut Natuna Utara (red, dulu Laut China Selatan), menjadikan wilayah ini memiliki potensi ikan yang besar.  

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara,  Santun Simorangkir mengatakan, pasokan es selama ini didatangkan dari Ketapang dan Pontianak.  

Sebenarnya, KKU sudah punya cold storage, namun bermasalah dengan listrik yang tegangannya rendah. Ada juga pabrik es di Teluk Batang dan di Sukadana.  

“Tapi masalah listrik, kalau tegangannya tak stabil, pasti es tak tersedia, meskipun sudah menggunakan genset. Gensetnya malah rusak pabrik es yang di Sukadana," kata Santun kepada Suara Pemred, Selasa (17/10). 
 

Ditambahkannya, jika listriknya stabil, persoalan es batu bisa teratasi. Pabrik es di Teluk Batang bisa berproduksi hampir 30 ton, DKP 10 ton, TPI 5 ton per hari.  Kelangkaan ini baru terjadi tahun ini, dan secara kebetulan tangkapan ikannya sangat banyak. Sekarang pihak DKP KKU sedang memperbaiki genset yang rusak.  

Terkait dengan rencana pembangunan sentra perikanan di Pulau Pelatih Kecamatan Karimata, Santun mengatakan, menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, DKP KKU, sudah tidak boleh lagi mengelola laut.     

"Kewenangan kita sudah tidak ada. Tapi kita kan tetap memperhatikan. Kita tetap pertahankan agar Kayong punya aset. Berbeda dengan Tanjung Satai sudah diambil alih provinsi," tambahnya.    Jadi, dari nol mil, DKP KKU sudah tidak memiliki kewenangan. Sedangkan produksi ikan di KKU 32 ribu ton per tahun.    

" Selama dua bulan terakhir ini mencapai 15 ribu ton, bisa dibayangkan bagaimana mengaturnya. Memang sekarang ini lagi musimnya. Lihat saja di laut sekarang, banyak kapal-kapal, bahkan dari provinsi juga ke Kayong," kata Santun.  

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan, Daniel Johan menilai, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), belum menunjukkan keberpihakannya terhadap nelayan.
 

"Untuk mengantisipasi berbagai masalah di tingkat nelayan, pemerintah seharusnya mengurai persoalan mulai dari hilir. Sehingga seperti masalah harga jual ikan, nelayan tetap mendapatkan untung," ujarnya.   Wilayah perairan yang cukup luas, seyogyanya Kalbar menjadi salah satu provinsi dengan potensi perikanan yang besar pula. Namun, hal itu belum tampak di Kalbar. Bahkan, tak satu pun investor yang menginvestasikan dananya, untuk bisnis di sektor pengelolaan ikan.  

Daniel berpandangan, keengganan investor untuk berinvestasi lantaran faktor infrastruktur di Kalbar belum memadai. "Infrastrukturnya yang masih sulit," ungkap Legislator RI Dapil Kalbar ini.   Seperti diberitakan sebelumnya, nelayan di Tanjung Satai, Kabupaten Kayong Utara (KKU), pasrah menjual ikan jenis kembung hasil tangkapan mereka dengan harga miring, Rp10 ribu-Rp20 ribu perkarungnya (sekitar 50 kg). Padahal, biasanya harga per kilo kembung berkisar Rp25 ribu-Rp30 ribu.  

Di saat hasil tangkapan nelayan melimpah, keberadaan cold storage sangatlah penting. Stok ikan yang berlebih, dapat disimpan di tempat pendingin ini sehingga apabila ketersediaan ikan berkurang, maka masih ada pasokan di cold storage.
  Mengenai obral ikan di KKU, Suara Pemred berusaha mengonfirmasi perihal tersebut ke instansi terkait di tingkat provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar. Akan tetapi, tak satu pun pihak yang dapat dimintai tanggapannya.   Sebelumnya, Kepala DKP Kalbar Gatot Rudiyono mengatakan, sesungguhnya hasil tangkapan ikan yang berlimpah, merupakan keuntungan jika dapat ditata dengan benar.   Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran, kelebihan ikan yang disimpan, juga menjadi solusi saat persediaan berkurang.  

"Bagaimana kita mengelola ikan-ikan di saat musim puncak, masukkan ke cold storage seharusnya. Musim seperti ini dikeluarkan, seharusnya begitu," ujarnya di Pontianak.
 

Hulu dan Hilir

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kalbar, Heri Mustari mengatakan, pemerintah mestinya memperbaikinya sektor hulu dan hilir kenelayanan, untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.  

"Pertama, penguatan di hulunya. Artinya, ketersediaan sarana dan prasarana untuk nelayan. Inovasi alih teknologi yang lebih ramah, karena kita bicara keberlanjutan," ujarnya.  

Ia menjelaskan, inovasi alih teknologi ramah lingkungan menjadi penting, agar aktivitas nelayan lebih efektif kedepannya. Namun, dibutuhkan waktu khususnya bagi nelayan tradisional agar konversi teknologi berjalan sesuai harapan.   "Baik itu teknologi tangkap, maupun teknologi budidaya," ucapnya.  

Sementara di sektor hilir, yakni dengan mengembangkan inovasi dan kreasi pasca panen, melalui berbagai macam bentuk usaha.   Pelibatan selain nelayan terutama para wanita yang tinggal di kawasan pesisir, turut memiliki peran di sektor hilir ini.  

"Usaha pasca panen terutama untuk ibu-ibu nelayan, itu juga harus lebih ditingkatkan lagi. Produksi-produksi dari olahan ikan itu yang biasa dikelola oleh ibu-ibu, itu bisa dipromosikan," paparnya.  

Berkenaan dengan upaya antisipasi kekurangan stok ikan di Kalbar, pemerintah hendaknya menambah fasilitas penyimpanan hasil produksi ikan. Penambahan fasilitas ini, ditempatkan di setiap spot aktivitas nelayan. 
 

"Cold storage harusnya berada di semua titik aktivitas nelayan. Artinya, di sepanjang garis pantai Kalbar ini mestinya pemerintah menyediakan cold storage untuk ketahanan pangan Kalbar dari sumber daya ikan," sarannya.
(bls/umr/ble/lis)