Langganan SP 2

Polda Kalbar Sosialisasi UU Ormas di Kayong Utara

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 106

Polda Kalbar Sosialisasi UU Ormas di Kayong Utara
SOSIALISASI - Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, AKBP A Widihandoko membuka Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum berkaitan dengan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas di Gedung Balai Praja, Kamis (19/10).
SUKADANA, SP - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk berkat perjuangan segenap anak bangsa yang terdiri dari berbagai etnis dan agama.  

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol Andreas Widhi Handoko saat kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum berkaitan dengan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas di Gedung Balai Praja, Kamis (19/10). 
 

Perpu No 2/2017, disampaikan Widhi Handoko, muncul dan dipersoalkan oleh sekelompok orang. Sebagaimana diketahui, dengan terbitnya Perpu No 2/2017 secara langsung membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.     

"Kita semua tahu bahwa pemerintah telah tegas membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, seperti HTI yang memiliki ideologi khilafah, dan tak mengakui Pancasila," terang mantan Kapolres Sekadau dan Kapolres Singkawang.     

Diingatkannya, anak bangsa sepenuhnya sudah sepakat dengan Pancasila. Bahkan, Pancasila juga sebagai hadiah dari umat Islam kepada bangsa Indonesia.     

"Jadi jangan anggap Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam, justru Pancasila lahir juga karena pemikiran para ulama di antaranya KH Hasyim As'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, dengan Pancasila kita bisa bersatu," paparnya.    

Menurut Widhi Handoko, jika Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, maka tidak akan terjadi kebencian sesama anak bangsa yang mengatasnamakan etnis dan agama. Justru, sambungnya, dengan keragaman etnis dan agama di negeri ini menjadi kebanggaan tersendiri sebagai bangsa Indonesia.     

"Kita patut bersyukur bisa hidup di Indonesia. Negeri yang aman, subur dan makmur. Walaupun berbeda beda kita bisa hidup rukun berdampingan. Tidak sedikit di negara luar yang terjadi kekerasan karena tidak bisa menerima perbedaan," ujar pria asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini.    Menurut dia, hadirnya Perpu No 2/2017 untuk lebih menegaskan kepada tiap anak bangsa di negeri ini untuk cinta terhadap Pancasila dan NKRI.     

"Kalau ada kelompok yang menolak Perpu No 2/2017 tentang Ormas patut dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Mungkin mereka dan leluhur mereka tidak pernah berjuang demi bangsa ini," timpalnya.     

Dalam kesempatan itu, Widhi Handoko juga mengingatkan kepada seluruh anggota Polri di Kayong Utara yang memiliki masalah hukum, diharapkan untuk segera menyelesaikannya. Jika tidak, maka selamanya tidak akan bisa naik pangkat.     

"Tolong Waka Polres dibantu selesaikan masalah hukum tiap anggota. Jangan merasa aman tidak dihukum,  dan itu jadi catatan dan menghambat karir, jangan sampai seperti pepatah jasa tak terhimpun dan dosa tak terampun, satu kali kesalahan jadi sia sia pengabdian yang diberikan puluhan tahun, " pesannya.  

Sosialisasi dihadiri Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan. Hadir pula Waka Polres menjadi moderator dalam sosialisasi itu. Sosialisasi juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kayong Utara, serta segenap jajaran anggota Polri. (ble/bob)