Langganan SP 2

KKU Bersih dari Penyelewengan DD

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 76

KKU Bersih dari Penyelewengan DD
Ilustrasi
SUKADANA, SP - Kabupaten Kayong Utara sudah  tiga tahun berjalan menerapkan  Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, belum ada pelanggaran yang berarti, atau membawa aparatur desa ke ranah hukum.   

Ini diakui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara, Masdar.  

"Setelah 3 tahun Kabupaten Kayong Utara melaksanakan UU tentang Desa, memang belum ada masalah-masalah, khususnya pemanfaat dana desa yang membawa kepala desa maupun TPK berurusan dengan persoalan hukum," jelas Masdar, Rabu (25/10).     

Berdasarkan kebijakan baru, institusi Polri dilibatkan langsung dalam pengawasan dana desa yang terjalin melalui (MoU) antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Polri.    

Bahkan, diakuinya pemerintah daerah sudah terlebih dahulu menetapkan mekanisme dalam penanganan dana desa yang ada. Ini sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kayong Utara. 
   

"Sebenarnya sudah ada mekanisme tentang penanganan, baik itu dari pembinaan maupun pengawasan terhadap penggunaan dana desa, yang diatur dalam beberapa regulasi, antara lain dituangkan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara, yang mengatur tentang Pedoman-pedoman Penyusunan APBDes di setiap tahun anggaran," tambahnya.  

Sebelumnya, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengatakan siap mempertahankan dan meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa, karena saat ini dinilai baik dalam penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Pada saat pelaksanaan kegiatan Sail Karimata lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan kalau Kayong Utara sebagai kabupaten yang baik dalam penggunaan dana desa. Makanya ini akan kita pertahankan ke depan," kata Hildi.

Dia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kayong Utara sejak tahun anggaran 2015 hingga sekarang sudah merealisasikan anggaran setiap tahun kepada desa. Ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

"Pertama memberikan 10 persen ADD dari dana perimbangan kepada desa. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp44.336.038.600. Kemudian tahun anggaran 2016 sebesar Rp49,456,160,400," tuturnya.

Kedua, lanjutnya, memberikan 10 persen dari dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. Untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp406.240.880. Lalu tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.342.876.000.

"Ketiga, mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada desa dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.492.188.000. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp30.268.920.000," kata Hildi. (ble/bob)