Langganan SP 2

PAUD Kayong Utara Minim dari Pengawasan

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 100

PAUD Kayong Utara Minim dari Pengawasan
Ilustrasi
SUKADANA, SP - Kepala Bidang Pengembangan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Rahma Idrus menyatakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) di Kayong Utara tidak terkontrol dengan baik. Hal ini, dikarenakan belum adanya lembaga pengawasan, seperti penyelenggaraan satuan pendidikan lainnya.

 “Inilah kendala dan permasalahan yang adi di Kayong Utara. Kami di tingkat PAUD belum memiliki penili atau pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Kalau di SD,SMP dan SMA sudah ada tim pengawasnya," ungkapnya, Kamis (26/10).   Banyaknya PAUD yang ada di Kayong Utara, menurutnya, membuat pelaksanaannya tidak terkontrol, seperti masalah administrasi dan operasional di lapangannya.  

“Jumlah PAUD seluruhnya ada 79, PAUD nonformal ada 74  dan formal ada lima saja,” terangnya.  

Hal ini,menurut dia, dikarenakan kurangnya peminat untuk menjadi penilik. Pasalnya, sebagian besar tenaga pengajar sudah memiliki sertifikasi.  

“Jadi kemarin ada yang ikuti tes dan lulus mereka mengundurkan diri sehingga sampai sekarang kita tidak punya penilik ,” kata dia.   Di samping itu, ia tak mempungkiri banyak PAUD di Kayong Utara belum terakreditasi.  

“Terkait akreditasi, memang baru sekitar 20 persen itu pun masih C, masih sangat jauh dari standar,” jelasnya.    Sebelumnya, keprihatinan terjadi pada PAUD di daerah Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara yang sampai saat ini tidak difungsikan.

"Tidak difungsikan saat ini karena tidak adanya tenaga pengajar yang ingin mengajar di daerah terluar tersebut," ujar Rahma Idrus.

Ia menambahkan, kondisi minim tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi guru S-1 PAUD juga menjadi permasalahan.

"Kami mau mengirim tenaga honorer ke sana tidak mungkin karena tidak sesuai dengan anggarannya," kata dia.

Menurutnya, juga keengganan ingin menjadi tenaga pendidik di sana dikarenakan honor yang kecil.

"Jadi, standar Dinas Pendidikan untuk stimulan tenaga honor PAUD itu hanya Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Mereka di sana lebih memilih menjadi perangkat desa karena honornya lebih besar yakni sekitar Rp700 ribu," kata dia.

Permasalahan yang ada tentu menjadi perhatian pihaknya dan akan dicarikan solusi yang tepat agar bangunan yang ada bisa dimanfaatkan.

"Terpenting lagi dengan PAUD berfungsi, maka anak-anak bisa mengenyam pendidikan dini, sehingga SDM yang ada akan lebih baik," tuturnya. (ble/ant/bob)