Langganan SP 2

Pemda Kayong Utara Dukung Program Sejuta Rumah

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 98

Pemda Kayong Utara Dukung Program Sejuta Rumah
Ilustrasi
SUKADANA, SP – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mendukung program nasional sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kayong Utara, Tommy Djunaidi mengatakan, pemerintah saat ini mencoba menekan angka jual rumah yang dibangun pengembang (developer) yaitu dengan melalui subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pemerintah dikatakannya berupaya mempercepat warga negara memiliki rumah yang nyaman dan sehat, salah satunya yang ditarget perumahan MBR. Di sini terdapat beberapa skema subsidi, pemerintah memberikan subsidi perumahan kepada pengembang dengan harapan harga rumah bisa ditekan, dan  masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah tinggal.

“Harga rumah itu sudah ditentukan pemerintah pusat. Di tahun 2017 ini, harga rumah di Kalbar Rp135 juta. Itu maksimal," ungkap Tommy Djunaidi, Minggu (29/10). Selain memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui perumahan/komplek yang dibangun pengembang (developer) yang saat ini mulai menjamur di beberapa daerah, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa rehap rumah, hingga bangunan baru bagi masyarakat yang  belum memiliki rumah.

"Selain itu, bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga ada yang bersifat rehap, ringan,  sedang dan berat. Maksimal bantuan itu Rp15 juta per unit rumah. Sementara untuk bangunan baru kalau tidak salah Rp30 juta, dan itu disesuaikan kondisi rumah dan daerahnya," tambahnya.

Di tahun 2017 ini, Kabupaten Kayong Utara mendapat kuota 150 unit untuk bantuan rehap. Sedangkan di tahun 2018 mendatang, kuota rehap mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 300 sampai 600 unit rumah. Nantinya data rumah yang diberikan pemkab akan diverifikasi kembali.

"2018 kita juga mendapatkan kuota, tapi belum dapat dipastikan berapa,  tapi bergerak diangka 300 sampai 600 unit untuk yang rehap. Tahun 2018 kita mendapatkan bantuan dari dana DAK yang dikelola oleh pemda dan dari dana pusat yang dikelola oleh Satker Perumahan di provinsi. Jadi ada dua skema,” katanya. (ble/ind)