Kayong Utara Petakan Dampak Tambang

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 154

Kayong Utara Petakan Dampak Tambang
GALIAN C - Satu unit alat berat tengah menjalankan aktifitas galian C di wilayah Kalimantan Barat.
SUKADANA, SP - Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat (LHPR) Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, saat ini tengah mempercepat pemetaan dampak tambang terhadap lingkungan setempat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas LHPR Kabupaten Kayong Utara, Tommy Djunaidi  di Sukadana, kemarin, terkait tambang galian C di Kayong Utara yang semakin hari semakin banyak dan diduga tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

"Kita mulai memetakan dan mendata jenis, dampak ke lingkungan dari pertambangan di Kayong Utara, mulai dari air baku, kualitas udara, lingkungan serta dampak lainnya," kata Tommy.

Dijelaskannya, dengan dipetakannya kawasan pertambangan tersebut akan diperoleh data lengkap terkait kelayakan sebuah pertambangan beroperasi di salah satu kawasan tertentu atau justru sebaliknya.

"Kami hanya mengkaji dampak lingkungannya, tidak lebih dari itu, karena terkait perizinan, bukan menjadi ranah lingkungan hidup melainkan ranah ESDM yang kini menjadi kewenangan provinsi," kata Tommy.

Tommy Djunadi menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendata 12 lokasi pertambangan yang ada di Sukadana.

Namun dirinya enggan menyebutkan tambang tersebut merupakan tambang berizin atau tidak, karena kewenangan menyatakan tambang tersebut berizin atau tidak adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar.

Sementara itu, sebelumnya, Anggota DPR RI dapil Kalbar Lasarus mengkritik peraturan Galian C di Provinsi Kalbar, karena dianggap dipersulit aturannya, sementara di provinsi lain tak ada persoalan masalah peraturan galian C tersebut.
"Ini regulasi ada di daerah, sehingga seluruh kegiatan terkena efeknya. Persoalan ini pasti saya bawakan ke kementeran pekerjaan umun. Supaya bisa disampaikan ke Presiden," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/11).

Dimana menurut Lasarus, sekarang sudah bulan November harus waktunya, para pekerja kontruksi untuk mengebut kerja, supaya penyelesaian kontrak bisa berakhir bulan Desember 2017. "Sirklus anggaran kita bulan Januari-Desember. Sekarang sudah November 2017, waktu paling efektif sekitar 50 hari," ucapnya.

Politisi PDIP itu menyatakan, hasil di lapangan para kontraktor akan memperpanjangkan kerja kontrak, apabila penyelesaian tak tercapit. Itupun kalau dibolehkan aturan tersebut. "Kalau tak boleh maka akan putus kontrak dan sebagainya, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat juga," jelasnya. Masah galian C katanya, ada persoalan di daerah dan tidak ada di pemerintah pusat. Karena perizinan dan segalanya proses di daerah.

 "Harusnya daerah bijak menyikapi persoalan tersebut. Masalah ini yang akan saja bawa ke pusat, untuk dibahas sama-sama ke kementerian terkait," ucapnya. Menurutnya, persoalan galian C di daerah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tak menjadi persoalan. Hanya saja Kalimantan Barat yang kesulitan masalah perizinan galian C. "Jadi kita akan sampaikan ke pusat masalah ini," ungkapnya. (ant/ble/trp/bob)