Pemkab Maksimalkan Peran Dewan Ketahanan Pangan

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 221

Pemkab Maksimalkan Peran Dewan Ketahanan Pangan
SAMBUTAN - Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara, Idrus menyampaikan kata sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara, di Gedung Balai Praja, Selasa (28/11). (Humas)
SUKADANA, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara melalui Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara, di Gedung Balai Praja, Selasa (28/11). 

Kegiatan ini dalam rangka merumuskan kebijakan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka ketersediaan, distribusi, konsumsi dan penganekaragaman keamanan pangan dan gizi di Kabupaten Kayong Utara.

“Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kayong Utara, diperlukan integritas dan koordinasi program dari dinas terkait, lembaga dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan," ujar Wakil Bupati KKU, Idrus. 

Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan dalam menggerakan, merumuskan serta mengawal impelemtasi kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan, mendorong keikut sertaan masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan program.

Ia menjelaskan kondisi ketahanan pangan saat ini, sedang dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan meningkatnya permintaan pangan lebih cepat dari pertumbuhan penyediaanya. 

Kekhawatiran dunia ini, menurutnya lambat laun akan terjadi, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Sebab, letak geografisnya di kelilingi oleh kawasan hutan lindung, sehingga minimnya lahan yang bisa digarap. Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, maka bisa menyebabkan rawannya ketersedian pangan di Bumi Bertuah Raye ini.

“Laju permintaan pangan yang meningkat, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Persoalan ini, menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dengan cepat," terang Idrus. 

Ia mengatakan, perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang sedang dihadapi. 

"Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang diitegrasikan ke dalam pembangunan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Idrus yang tergabung didalam struktur Dewan Ketahanan Pangan menjelaskan, untuk penyelenggaraan sistem ketahanan pangan yang baik, diperlukan mobilitas yang dinamis dari semua pihak terkait. 

Dalam hal ketersediaan pangan, menurut Idrus hendaknya sudah dirumuskan, agar kebijakan untuk pemenuhannya dari perkiraan kebutuhan, produksi, hingga pasokan bahan pangan dari luar daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehingga masyarakat yang berada di kepulauan memiliki pasokan pangan pada saat cuaca ekstrem.

“Pendistribusiannya harus sudah dirumuskan untuk tahun depan, melalui forum ini saya berharap, khususnya anggota Dewan Ketahanan Pangan, agar dapat berperan aktif mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, menjaga iklim usahan, agar berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan,” tutup Idrus. (hms/ble/bob)