KPU Ajak Masyarakat Berpatisipasi Penuh di Pilkada

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 205

KPU Ajak Masyarakat Berpatisipasi Penuh di Pilkada
Ilustrasi. Net
SUKADANA,SP - Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara, Dedy Efendy berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan hak suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2018. Salah satunya, dengan melapor kepada petugas PPS di desa masing-masing saat tahapan pemutakhiran data berlangsung. 

"Pemutakhiran data pemilih ada tahapannya, saat petugas melakukan pemutakhiran data nantinya, cepat lapor ke petugas supaya terdata dalam daftar pemilih," pesannya ketika Sosialisasi Tahapan Pilkada di Desa Riam Berasap Jaya, belum lama ini. 

Dedy menyampaikan, Pilkada 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun depan, selain memilih Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat juga akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Selain itu, Pilkada serentak tahun 2018 merupakan gelombang ketiga secara nasional. Gelombang pertama dimulai pada tahun 2015, digelar Pilkada serentak termasuk Kabupaten Ketapang.  Kemudian, 2017 atau gelombang kedua yang salah satunya Pilkada DKI Jakarta yang paling heboh. 

"Untuk 2018, atau gelombang ketiga meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Untuk 2018, berkaitan dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara pada 2018 sampai dengan 2019," jelasnya. 

Nantinya, ada Pilkada serentak pada 2027 secara nasional. Dimana, hanya ada satu Pilkada secara nasional dan tidak ada lagi gelombang untuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk pemilu legislatif sudah mulai secara nasional.  

Berkenaan dengan gelombang atau Akhir Masa Jabatan (AMJ), dijelaskan Dedy,  untuk Kayong Utara masa tugas Bupati hingga 25 Juni 2018. Terkait dengan tahapan Pilkada ini, KPU telah menetapkan dua tahapan yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Untuk tahapan persiapan, terdiri dari perencanaan program dan anggaran. 

"Untuk besaran anggaran telah kita sepakati dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nilai lebih dari Rp17 miliar. Kemudian, penyusunan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Termasuk, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan tekhnis kepada KPU, PPK, PPS, dan KPPS. Serta pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, pendaftaran pemantau pemilihan dan pengelolaan DP4 serta pemutakhiran data dan daftar pemilih," terangnya memaparkan tahapan Pilkada.

Dikatakannya, dalam pembentukan PPK dan PPS dilakukan secara terbuka dan melalui tes. Beda dengan sebelumnya, masih dibantu oleh camat dan kepala desa. Untuk KPPS akan dibentuk satu bulan sebelum pemilihan. 

Sedangkan di tahapan penyelenggaraan terdiri atas syarat dukungan paslon perseorangan 25-29 November 2017, dan pendaftaran pasangan calon pada 8-10 Januari 2018. 

"Untuk syarat dukungan paslon perseorangan minimal 7.545 dukungan dan tersebar minimal 4 kecamatan," ucapnya.

Dedy mengakui, tak menutup kemungkinan terjadinya sengketa ketika diterima atau ditolak syarat dukungan oleh KPU. Jika terjadi sengketa, ia menyarankan yang bersangkutan bisa membawa ke jalur Peradilan Tata Usaha Negara Pemilihan.

Sementara anggota KPU KKU, Rudi Handoko menambahkan, Pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Kalbar diikuti 6 kabupaten/kota. Salah satunya, Kabupaten Kayong Utara.

"Dalam Pilkada ada tahapan yang harus dilalui. Bahkan, ada kemungkinan juga dalam proses Pilkada ini ada tahapan sengketa. Tahapan sengketa ini bisa sampai di MK, dan ini dibenarkan," katanya.

Maka dari itu,  Rudi berharap masyarakat ikut mendukung menyukseskan Pilkada serentak ini. Bisa dengan mengawasi secara langsung tahapan Pilkada, termasuk saat penghitungan suara di tingkat TPS. (ble/bob)