Pemkab Kayong Utara Validasi Data Perumahan

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 250

Pemkab Kayong Utara Validasi Data Perumahan
RAKOR – Peserta Rakor Validasi Data Rumah Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Data Perumahan di Kabupaten Kayong Utara. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab menargetkan mengentasan rumah tak layak huni di tahun 2019. (Humas)

Targetkan Pengentasan Rumah Tak Layak Huni Tahun 2019 


Sekda KKU, Hilaria Yusnani
"Selama ini kita belum punya data valid rumah yang layak huni dan tidak layak huni, sehingga target pembangunan masih samar-samar. Target kita semoga saja dapat tuntas pada tahun 2019"

SUKADANA, SP - Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani Rapat Koordinasi (Rakor) Validasi Data Rumah Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Data Perumahan di Kabupaten Kayong Utara, belum lama ini. 

Dalam kegiatan tersebut, Hilaria mengatakan, rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa faktor, di antaranya faktor sosiologi, filosofi, kesehatan, legalitas dan fisik. 

"Adapun kriteria rumah yang layak huni harus memenuhi persyaratan, dari sisi keselamatan bangunan, kecukupan dari bangunan, kesehatan penghuni rumah.  Jadi ini kriteria yang dikatakan rumah layak huni, " tutur Hilaria Yusnani.

Kehadiran camat dan kepala desa dalam kegiatan rapat koordinasi validasi data rumah dinilai Hilaria penting, karena permukiman rumah tidak layak huni tentunya berada di desa.
 
"Camat dan kepala desa yang menjadi lofus dari kegiatan ini, karena yang mempunyai masyarakat ini kepala desa, sehingga seyogyanya yang memahami kondisi rumah penduduknya, apakah itu layak huni atau tidak, itu adalah kepala desa," terangnya. 

Menurut Hilaria, saat ini Pemkab Kayong Utara belum memiliki data valid terkait jumlah rumah tidak layak huni, sehingga target yang harus dicapai diakuinya masih samar. 

"Selama ini kita belum punya data valid rumah yang layak huni dan tidak layak huni, sehingga target pembangunan masih samar-samar. Target kita semoga saja dapat tuntas pada tahun 2019, " tambahnya. 

Target yang disampaikan Hilaria Yusnani, bila melihat kondisi saat ini, baik dari data perumahan hingga anggaran yang ada, tentu tidak mudah diselesaikan di tahun 2019 mendatang, sehingga ia mengajak seluruh kepala desa agar dapat berpartisipasi menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kayong Utara. 

"Ini tidak akan tuntas kalau hanya di bebankan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, Tommy Djunaidi mengatakan, dalam langkah awal melakukan penuntasan rumah tidak layak huni, Pemkab Kayong Utara telah membuat tiga peraturan daerah (perda).
 
"Tahun ini kita membuat tiga Perda, pertama Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman, kedua Perda Penanganan Kawasan Kumuh, ketiga Perda Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman," ungkapnya. 

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Kayong Utara, Tommy berharap kerja sama legal antara pemerintah desa dan Pemkab Kayong Utara dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Kayong Utara.

Ia juga berharap kerja sama tersebut dihadiri pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga segala kegiatan yang dilakukan ini tidak melanggar aturan yang berlaku. 

"Termasuk pemukiman di desa, jadi dalam Perda Perumahan, Kawasan dan Permukiman, kita akan turunkan melalui peraturan bupati yang menetapkan deliniasi kawasan permukiman," tutur Tommy.

Kementerian PUPR Lakukan Pendataan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mendapat bantuan dana berupa Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PLHN) sebesar Rp250 miliar dari Bank Dunia. Dana tersebut akan digunakan oleh Direktorat Rumah Swadaya sebesar Rp240 miliar dan Rp 10 miliar untuk Direktorat Perencanaan.

Direktorat Rumah Swadaya akan menggunakan dana bantuan tersebut untuk mendukung program pembangunan rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdulhamid mengatakan, bantuan lebih besar dialokasikan ke Direktorat Rumah Swadaya karena tingginya kebutuhan akan perbaikan rumah tidak layak huni.

"Kita lihat banyak untuk percepatan itu banyak di rumah yang tidak layak huni," ungkapnya, belum lama ini.

Karena itulah perbaikan peningkatan kualitas rumah masyarakat mendapatkan perhatian lebih dari pihaknya.

"Bank dunia itu melihat pengentasan pada yang tidak layak huni dulu," katanya.

Diketahui, dalam rencana pembangunan 2018 Direktorat Rumah swadaya menargetkan pembangunan 180.300 rumah dengan klasifikasi 6.000 rumah swadaya baru dan 174.300 peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Ada pun Direktorat Rumah Swadaya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 3,25 triliun dari total pagu anggaran kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 9,63 triliun. Dengan demikian bantuan dana Rp 240 miliar akan menambah anggaran bagi tercapainya program pembangunan rumah swadaya. (mrd/jee)