Pemkab KKU Komitmen Perbaiki RTH

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 195

Pemkab KKU Komitmen Perbaiki RTH
MENINJAU - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (Net)

Tahun ini Ada 516 Rumah


Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jumiati
"Pada tahun 2018 ini, ada 516 rumah yang akan diperbaiki."

SUKADANA, SP - Pada tahun ini, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara akan melakukan perbaikan pada rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah.  

Demikian dikatakan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jumiati saat ditemui awak media, kemarin.

"Pada tahun 2018 ini, ada 516 rumah yang akan diperbaiki," katanya. 

Dalam program ini ada dua pendanaan, yakni dari SMPT dan DAK. Untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sistemnya sudah berganti. Dicairkan 45 persen,  tapi harus selesai 100 persen,  baru bisa mengusulkan sisanya.

Diakui Jumiati,  untuk SMPT,  Kayong Utara sudah dua kali mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni,  di tahun 2017 ada bantuan untuk 161 rumah,  dan tahun 2018 ini, Kayong Utara mendapat penambahan dua kali lipat. 

Tahun ini, diakuinya menjadi acuan awal untuk mendapatkan DAK yang lebih besar, karena jika program ini berjalan dengan baik,  maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan. 

"SMPT tahun kemarin, kita dapat, dan tahun ini juga dapat. Tahun 2017 dapat 161 rumah,  alhamdulillah tahun ini menjadi 300 rumah, jadi ada kemajuan.  Untuk DAK ini kalau progres kita bagus,  bisa ada penambahan. Makanya, kita tunjukan kinerja di tahun 2018 ini," jelasnya.  

Adapun syarat dasar agar rumah tidak layak huni dapat terakomodir,  yakni rumah tersebut tidak berdiri di bantaran sungai,  dan tidak berdiri di dalam kawasan hutang lindung. 

"Tanah rumah harus milik sendiri (pribadi)," tambahnya.

Diakuinya,  saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara,  melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan memprioritaskan rumah tidak layak huni dengan skala rusak berat,  dengan total bantuan sebesar Rp15 juta.

Target Tuntas Tahun 2019


Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Hilaria Yusnani mengatakan, sampai saat ini  belum memiliki data yang valid terkait perumahan tidak layak huni di kabupaten tersebut.  

"Selama ini kita memang belum memiliki data yang valid, tentang rumah yang layak huni dan tidak layak huni, sehingga target pembangunan masih samar-samar. Target kita semoga saja dapat tuntas pada tahun 2019," kata Hilaria Yusnani  di Sukadana.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh stakeholder agar dapat berpartisipasi dalam menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kayong Utara ini.

"Ini tidak akan tuntas kalau hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, penuntasan rumah tidak layak huni ini sebagian ada di pihak PUPERA, sebagian ada di Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada bapak ibu kades, ini juga dapat mengalokasikan ADD (Anggaran Dana Desa) untuk melakukan rehabilitasi atau bantuan kepada masyarakatnya yang rumahnya tidak layak huni, agar target ini tercapai," kata dia. (ble/ant/bob)