Masalah Gaji Guru Honorer Kalbar Diharapkan Tuntas

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 864

Masalah Gaji Guru Honorer Kalbar Diharapkan Tuntas
Ilustrasi. Net
SUKADANA, SP – Pengalihan kewenangan pendidikan menengah masih menyisakan masalah bagi sistem pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali pendidikan di Kalbar. Meski sudah setahun dipersiapkan, masih banyak terjadi miss komunikasi di lapangan.  

Pengambilalihan kewenangan menyangkut Pendidikan Tingkat SMA, SMK dan sederajat, merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi memang harus diterangkan. Kewenangan tersebut tentulah memiliki kelebihan dan kekurangannya. 

Kabupaten Kayong Utara, yang memiliki komitmen tinggi kepada dunia pendidikan, jauh hari sudah terlihat mempersiapkannya. Hingga kini, program 12 tahun wajib belajar, tidak terlalu pengaruh dengan regulasi tersebut.

"Sudah hampir dua tahun, Kayong Utara tetap menerapkan hal itu. Selama ini pemerintah Kabupaten Kayong memberikan dana hibah kepada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi menyalurkannya," terang Masdar, Bapaslon Bupati Kayong Utara, Selasa (16/1).

Dilanjutkannya, jika nanti dirinya dipercaya memimpin Kabupaten Kayong Utara, program tersebut tetap dilanjutkan. Termasuk pula tenaga pendidiknya, terutama guru kontrak atau guru honorer.

Sementara itu, salah seorang tenaga pendidik yang berstatus guru honorer pada salah satu SMA Negeri di Kabupaten Kayong Utara, sebut saja namanya, Bunga, mengatakan masalah gaji masih belum tahu untuk tahun 2018 ini.  Disebabkan gaji januari belum ada dibayarkan. Kemungkinan pada Februari atau bulan berikutnya, gajinya keluar. 

"Yang diharapkan dari Gubernur baru tidak banyak, hanya minta penyesuaian gaji dengan kinerja kami. Karena kerja guru honorer dengan guru yang berstatus PNS sama, tidak ada bedanya. Dan juga agar distandarisasi gaji dengan UMR, itu sudah membuat para guru honorer senang," terang Bunga yang setiap bulannya menerima 1.050.000 rupiah dari gaji.

Di Kabupaten Sambas, Filda guru honorer mengatakan, gaji mereka sejauh ini lancar dan tak ada kendala. "Alhamdulillah selalunya tidak ada keterlambatan gaji meskipun honorer, sebelum-sebelumnya juga tidak," katanya.

Kendati demikian, dia berharap kondisi ini terus berlangsung dan tidak terjadi kendala apapun, sehingga insentif yang dia terima sebagai tenaga guru honorer di SMA tetap mengalir lancar.

"Mudah-mudahan situasi ini terus begini, tidak ada penunggakan seperti yang mungkin terjadi di daerah lain, dan gaji kami di sini tetap lancar," ujarnya.

Guru honorer lainnya, Edy mengatakan hal serupa, dia mengaku tidak ada permasalahan dalam gaji yang diterima. "Sampai sekarang kita tidak mengalami keterlambatan gaji, semogalah tidak terjadi keterlambatan," harap guru honorer olahraga ini.

Dia juga berharap, keputusan Pemprov tersebut tidak mempengaruhi para guru honorer di kabupaten sambas pada tahun mendatang.

"Kalaupun iya demikian, saya berharap ini tidak berpengaruh banyak pada kita yang honorer di sambas, intinya yang penting kita tetap mendapatkan hak kita sebagai guru honorer,"ucapnya.

Dia berharap agar Gubernur dan wakil Gubernur kedepan akan memberikan perhatian lebih kepada Guru Honorer.

"Keinginan untuk sejahtera meski cuma pegawai honor tentulah ada, kita berharap siapapun gubernurnya kelak akan memperjuangkan agar guru honor bisa menjadi PNS, tanpa banyak syarat yang memberatkan secara berkala," pungkasnya.

Di Kabupaten Landak, tahun 2018, keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) SMA dan SMK di tingkat kabupaten/kota, juga sudah diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Pemprov Kalbar, termasuk penanganan tenaga GTT di Kabupaten Landak. 

"Dengan adanya Undang-undang tersebut, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sudah di provinsi," ujar Ketua PGRI Landak, Jongki di Ngabang.

Selain itu, kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D), juga sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalbar. 

Ia menegaskan, di Landak tidak ada masalah dengan adanya pelimpahan wewenang itu. Sebab, PGRI menyerahkan personalia GTT yang dibiayai oleh Pemkab Landak, juga sudah diserahkan pendanaannya ke provinsi. 

“Jadi, dana kita yang ada di Disdikbud Landak dan tercantum dalam APBD, juga sudah kita serahkan ke provinsi," jelas Sekretaris Disdikbud Landak ini.

Dengan demikian, pembayaran honor GTT dan guru produktif SMA dan SMK di Landak yang juga dianggarkan oleh APBD, juga sudah dibayarkan di tahun 2017 lalu. 

"Jadi, sudah tidak ada masalah lagi untuk pembayaran honor tahun 2017 lalu, termasuk gaji guru PNS," kata Jongki.

Sementara itu, tenaga GTT produktif di SMK Negeri 1 Ngabang, Aleksander Cadra mengaku, sudah mengetahui jika kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sudah dilimpahkan ke provinsi.

"Tapi untuk pembayaran honor tahun 2017, masih dilimpahkan ke kabupaten," ujarnya.

Selain itu, sesuai informasi yang diterima dari provinsi, disebutkan per Januari 2018 ini, para tenaga GTT akan di SK-kan oleh gubernur. 

"Tetapi pihak Disdikbud Landak masih minta rekening kita. Jadi, kita belum jelas juga prosedurnya bagaimana nanti, apakah masih ditanggung APBD kabupaten atau APBD provinsi," katanya.

Ia mengaku sudah menerima honor tahun 2017, dari Pemkab Landak.

"Untuk guru honor jenjang pendidikan S1 sebesar Rp1,8 juta, DIII sebesar Rp1,5 juta, dan jenjang pendidikan SMA sebesar Rp1,4 juta," jelasnya. (dvi/jek/noi/lis)