Pemkab KKU Optimalkan Perda Sarang Burung Walet

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 153

Pemkab KKU Optimalkan Perda Sarang Burung Walet
SOSIALISASI - Bidang Pendapatan Kayong Utara menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018 di Sukadana, Kamis (1/3). (SP/Humas)
SUKADANA, SP - Sampai saat ini penangkaran burung walet di Kabupaten Kayong Utara belum bisa ditarik pajak, dikarenakan banyak pemilik bangunan walet  yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat penarikan pajak.

Demikian disampaikan oleh  Kepala Bidang Pendapatan Kayong Utara, Yusrin saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018 di Sukadana, Kamis (1/3).

“Meskipun sekarang Perda-nya  sudah ada, yakni Perda Nomor 12 tahun 2011. Namun, kita belum berani menarik pajak sarang burung walet, bahkan mengejar penjualnya," katanya.

Syarat penagihan pajak, dikatakannya ialah mereka harus memiliki izin bangunan. Sementera di Kayong Utara ini yang mempunyai bangunan sarang burung walet  belum memiliki izin dan juga belum terdaftar pajak bumi dan bangunannya.

"Ini yang memberatkan kita untuk menagih,”kata Yusrin. 

Untuk  menerapkan  Peraturan Daerah  (Perda) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini, dikatakanya,  Pemda telah melakukan sosialisasi ke semua desa guna mendapatkan data pemilik bangunan sarang burung walet.

“Berkaitan dengan Perda  Sarang Burung Walet, kita memang di tahun 2017 belum memiliki data walet. Jadi di tahun 2017 itu kita memberi surat kepada semua desa lewat kecamatan untuk minta data kepemilikian  bangunan sarang burung walet ,”kata dia.

Diakuinya, Bidang Pendapatan Daerah saat ini sedang mengatur strategis agar pemilik sarang burung walet bisa memiliki kesadaran untuk mengurus IMB dan PBB  terhadap penakaran sarang burung walet yang telah banyak berdiri di Kayong Utara.

“Cuma ke depan, bagaimana Perda Sarang Burung Walet ini bisa kita berdayakan, harus kita dorong orang untuk membayar pajak burung walet. Kalau kita menagih itu dinamakan pungli, itu yang kita takutkan,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kayong Utara agar pemilik bangunan burung walet diberi  akses kemudahan dan kesadaran untuk  mengurus perizinan mereka.

“Setelah itu, barulah kita dilegalkan untuk mengejar dan menarik pajak sarang burung walet,”tutupnya. (hms/ble/bob)