Hildi Hamid Warning Pungli di Sekolah

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 161

Hildi Hamid Warning Pungli di Sekolah
PUNGLI - Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengingatkan kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. FACEBOOK HILDI HAMID
SUKADANA, SP - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid meminta pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat untuk transparan dalam menyampaikan dana yang masuk ke sekolah baik dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun Biaya Operasional Pendidikan (BOP), sebelum melakukan pungutan.

Hal tersebut disampaikan Hildi, menyikapi adanya SMA di Kayong Utara yang sudah melakukan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan  (SPP) kepada siswa kendati sekolah tersebut mendapat BOP dari pemerintah kabupaten dan BOS dari pemerintah pusat.

"Pihak sekolah harus transparan untuk menyampaikan kepada komite atau orangtua siswa tentang besaran BOS dan BOP serta peruntukannya, sehingga jelas pungutan di sekolah dapat dibenarkan," kata Hildi Hamid.

Saat ini, dijelaskannya, pengelolaan SMA sederajat di Kayong Utara dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  Sehingga di Kabupaten Kayong Utara yang dahulu masuk dalam program pendidikan gratis 12 tahun mengalami perubahan skema pembiayaannya.

Dengan kewenangan SMA yang diambil alih provinsi, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tetap mengalokasikan dana untuk pelajar SMA se Kayong Utara melalui dana bantuan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih dari Rp3 miliar rupiah per tahun.

Namun dengan dalih tidak mencukupi untuk biaya operasional, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) melakukan pungutan berupa SPP.

"Sekolah harus dapat merincikan kegiatan apa saja dan dibiayaai dari mana harus jelas,  misalnya, jika ada 100 item kegiatan setahun ada 40 yang dibiayai BOS, 30 dibiayaai BOP, baru sisanya boleh melakukan pungutan, namun jika justru ada pungutan yang ganda, bisa jadi ini pungli," kata Hildi.

Dikatakannya, untuk tahun 2018, Kabupaten Kayong Utara selain membiayai pendidikan untuk SMA sederajat melalui BOP lebih dari Rp3 miliar, juga membiayai para guru honor, dan itu dibayar langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, dan tidak masuk dalam bantuan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga jika ada sekolah yang  beralasan SPP untuk biaya guru honor perlu dicurigai. (ant/ble/bob)