Warga KKU Diimbau Tak Terprovokasi, Jaga Ketertiban Wilayah Usai Pilkada

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 168

Warga KKU Diimbau Tak Terprovokasi, Jaga Ketertiban Wilayah Usai Pilkada
Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan
Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan
"Terkait adanya insiden-insiden di daerah lain, kami tetap mengantisipasi di Kabupaten Kayong Utara. Jangan sampai insiden tersebut melebar di wilayah Kayong  Utara"

SUKADANA, SP – Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca Pilkada. Mengingat sempat terjadi insiden-insiden di wilayah Kalbar lainnya.

Arief mengatakan, sampai sejauh ini secara umum situasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara, aman terkendali. Anggota kepolisian yang bergabung dengan anggota Kodim 1203/Ketapang hingga sekarang tetap mamantau proses Pilkada. 

"Terkait adanya insiden-insiden di daerah lain, kami tetap mengantisipasi di Kabupaten Kayong Utara. Jangan sampai insiden tersebut melebar di wilayah Kayong  Utara," ucapnya, Senin (2/7).

Kepolisian dan TNI, disebutkannya tetap menggalang kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Baik tokoh agama maupun adat agar sama-sama saling mengendalikan massa maupun pendukungnya. 

"Termasuk para Paslon, yang kita ketahui bersama yang dalam penghitungan sementara ini, angkanya tidak unggul," terang Kapolres.

Status untuk saat ini, sambungnya masih tetap Siaga 1. Yang pada prinsipnya, tetap menjaga wilayah masing-masing. 

Kepada masyarakat, Kapolres juga mengimbau jangan terpengaruh dengan situasi yang berkembang. Baik di media sosial maupun  di grup-grup Whatsapp. Karena ini semuanya bersifat provokatif. 

"Warga Kayong Utara, kami mengimbau jangan ikut arus. Yang penting, kita mikirkan wilayah sendiri. Yang menjadi tanggung jawab kita bersama," pungkas Arief. 

Sementara itu, terkait pelanggaran dalam Pilkada, Ketua Panwaslu Kayong Utara, Dahlia mengatakan pihaknya terus mengawasi pelaksanaan Pilkada baik Gubernur dan Bupati.

Terutama terhadap pelanggaran misalnya politik uang. Jika nantinya memang ditemukan, akan ditindak dengan aturan yang berlaku.

Jika money politic itu dilakukan secara terstruktur, sanksinya merupakan pinalti dan pembatalan terhadap calon pasangan. 

"Jika terbukti memenuhi unsur bukti materil dan formilnya, apakah mengandung unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta terbukti, sanksinya bisa pembatalan calon," sebutnya.

Meski ada calon yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, tapi politik uang merupakan hal serius. Akibat TSM tadi bisa tidak jadi dilantik, malah menjadi terpidana.

Tindak Provokator

Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Riduansyah sependapat dengan Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan. Masyarakat diminta bisa menjaga ketertiban dan keamanan pasca pencoblosan Pilkada, baik Gubernur maupun Bupati.

“Saya sependapat dengan AKBP Arief Kurniawan,  dan tidak kalah pentingnya yang menang harus bisa mengkondisikan atau meredam untuk para tim suksesnya agar jangan memancing dan terpancing isu-isu yang menimbulkan konflik," kata Iwan panggilan akrabnya, Senin (2/7).

Ditambahkannya, euforia para pemenang harus bisa dikondisikan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, sambungnya, untuk aparat penegak hukum agar menindak tegas pengguna media sosial yang membuat berita atau membuat status provokatif yang bakal merusak keberagaman suku dan umat beragama di Kayong Utara khususnya dan Kalbar pada umumnya. (ble/and)