Seluruh Korban Laka Tunggal di Tayan Dirawat di Pontianak

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 1000

Seluruh Korban Laka Tunggal di Tayan  Dirawat  di Pontianak
Bis yang terguling masuk jurang (ist)
KETAPANG, SP – Satu unit Bis Damri terguling dan masuk jurang di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau , Minggu (22/5). Bis bernomor polisi  KB 7644 SL tersebut, membawa 28 penumpang, 23 di antaranya anggota Brimob Kalbar.
Bis Damri dari Manis Mata Kecamatan Ketapang, masuk di jurang di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 35 di Kecamatan Nanga Tayap. Bis terguling karena remnya blong, saat menuruni jalan berliku seperti huruf S.

Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto menjelaskan, seluruh korban laka tunggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Antonius Pontianak dan Rumah Sakit Polri, Anton Sudjarwo. Suara Pemred mengunjungi beberapa rumah sakit di Pontianak, beberapa perawat yang dinas di Dokkes membenarkan bahwa, ada pasien yang perlu dirawat akibat kecelakaan bis di Tayan.

“Untuk sementara kami tak bisa memberikan informasi lebih jelas. Kondisi pasien sekarang tidak dapat diganggu,” terang perawat Dokkes tersebut. "Di dalam bis itu ada 23 anggota Brimob Polda Kalbar yang hendak pulang ke Pontianak, 3 penumpang umum, serta seorang supir dan kenet bis. Seorang anggota Brimob mengalami patah tulang cukup parah. " ujarnya, Senin (23/5).

Lalu, kenapa Brimob masih menjaga kebun sawit? Bukankah setahun lalu, Kapolda Kalbar,
Brigjen Arief Sulistyanto melarang semua anggota Brimob di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, melaksanakan pengamanan secara langsung atau 'mengepos' di areal perkebunan sawit?
Hady menjelaskan, sebanyak 23 Brimob Polda itu, beberapa waktu lalu ditugaskan untuk membantu mengamankan saat terjadi pembakaran di perkebunan sawit, PT Harapan Hibrida Kalbar (HHK) Timur.

"Jadi, karena situasi sudah kondusif, jumlah mereka dikurangi. Saat kejadian, mereka sedang dalam perjalanan pulang menuju Pontianak," ujarnya.

Kapolres Sanggau, Donny Charles Go mengatakan, tidak ada yang namanya personil Brimob bertugas di perusahaan Sawit di Sanggau.

"Tugaskan khusus di perusahaan sih setahu saya tidak ada. Cuma kalau melaksanakan patroli jarak jauh itu ada, tapi tidak fokus ke satu perusahaan saja," ujar Donny.

Personil Brimob yang diturunkan saat patroli, biasanya per regu. Setiap regu berjumlah sekitar 10 orang. Namun, semua tetap tergantung surat perintah. Lamanya? Bisa dua minggu atau tergantung surat perintahnya.

Kapolda Kalbar, dalam suatu kesempatan memberikan contoh, jika satu perusahaan mengelola seluas 30 ribu hektar, maka satuan pengamanan yang dimiliki perusahaan minimal 100 personil, jelas Kapolda.


Humas Perusahaan Sawit CNIS, Visensius mengatakan, memang benar tidak ada Brimob bertugas khusus di perusahaan tempatnya berkeja. "Kalau tugas khusus Brimob di perusahaan ini tidak ada. Palingan kalau ada hal-hal penting, seperti mengambil uang gaji untuk karyawan, itu kita libatkan Polsek setempat untuk mengawalnya. Jadi memang tidak ada tugas khusus," ujarnya.

Anton P. Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar menyatakan, komitmen Kapolda Kalimantan Barat setahun lalu, yang menyatakan akan menarik semua personel kepolisian di perusahaan sawit merupakan langkah maju.
  Pihak kepolisian yang digaji dari pajak masyarakat memang sudah semestinya tidak menjadi "centeng" perusahaan. Tapi fakta di lapangan sekarang, tidak relevan dengan komitmen itu.  

Masih banyak personel kepolisian yang ditempatkan di perusahaan untuk mengamankan aktivitas di sana. Tentu mereka tidak bertugas secara pribadi. Melainkan mendapat tugas khusus dari kantor.   Hal ini bertentangan dan memperburuk harkat dan citra kepolisian.

Apalagi, personil polisi bukannya mengayomi, malah menjadi pengaman kepentingan perusahaan. Mereka kerap bertindak represif saat terjadi gejolak antara perusahaan dan masyarakat.   Padahal, seharusnya mereka bisa menjembatani masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan.

Ditambah, kapasitas personel memahami sejarah kepemilikan lahan minim. Termasuk juga para penjaga keamanan (security) perusahaan.
  Mereka tidak tahu asal-muasal lahan perusahaan. Sementara, permasalahan lahan adalah hal yang paling sering menimbulkan konflik antar keduanya.

Para personel kepolisian ini justru dibayar sebagai peredam aksi. Mengabdi dengan seragam, bukan pada negara, tapi korporasi.   Kapolda Kalbar harus benar-benar membuktikan komitmennya, dengan menarik semua personel kepolisian yang ada di perusahaan sawit. Ini merupakan tuntutan banyak pihak, dan komitmen tersebut mesti benar-benar ditegakkan. Semua demi nama baik, harkat dan martabat pihak kepolisian. (teo/pul/umr/bls/del/lis)