Proyek Bansos Distanak Ketapang Rampas Tanah Warga

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 712

Proyek Bansos Distanak Ketapang Rampas Tanah Warga
Imadoeddin, warga Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Ketapang yang tanahnya dirampas untuk proyek pembangunan pintu air oleh Distanak) Ketapang, Kamis (16/6). (SUARA PEMRED/ THEO BERNADHI)
KETAPANG, SP - Warga Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Imadoeddin mengaku kesal dengan Bantuan Sosial (Bansos) proyek pembangunan pintu air oleh Dinas Pertanian dn Peternakan (Distanak) Kabupaten Ketapang, yang tanpa izin merampas lahan milik masyarakat.

“Saya telah melaporkan pihak yang terkait dalam proyek ini, ke Kejaksaan dan Polres Ketapang,” katanya, Kamis (16/6).

Proyek yang diberikan kepada Ketua Gapoktan Harapan Sejahtera, Desa Sungai Jawi atas nama Bakri tersebut, sama sekali tidak melalui izin masyarakat, justru langsung mencaplok tanah milik warga seluas 13.802 M2 untuk pembangunan pintu air.

"Sama sekali tidak ada izin. Mereka main bangun saja. Sudah ada masalah, baru mereka minta maaf kepada kita. Tapi tidak ada kejelasan soal ganti rugi atau solusi dari pihak terkait sampai saat ini," terangnya.

Lebih lanjut, Imadoeddin mengatakan, tak hanya lahan miliknya yang dirampas, melainkan ada sejumlah tanah warga lainnya yang dicaplok untuk proyek pembangunan pintu air dengan total anggaran Rp 1 miliar tersebut.
"Pembangunannya sekitar bulan Desember 2015 lalu. Saya sudah coba mencari keadilan, dengan melaporkan kasus perampasan ini ke Kejaksaan Negeri Ketapang, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya," katanya.

Selain itu, dirinya mengaku juga sudah mendatangi pihak Distanak Ketapang, yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Dana Bansos, Hendri Sibeuea.

Saat ditemui yang bersangkutan berjanji akan melakukan mediasi antara warga dan ketua Gapoktan yang melaksanakan proyek.

"Ketika mediasi di kantor Distanak Ketapang, pak Hendri Sibeuea tidak berada di tempat. Hanya ada kami dan ketua Gapoktan. Jadi saat itu, tidak ada solusi. Kami yang hadir hanya berdebat seolah diadu domba oleh PPK,” ketusnya.


Selain kecewa dengan pencaplokan lahan, Imadoeddin mengaku proyek tersebut juga terkesan asal-asalan dan hanya menghabiskan anggaran negara demi kepentingan oknum tertentu. Pasalnya, masyarakat sekitar sama sekali tidak mengaharapkan adanya pembangunan pintu air.

"Masyarakat lebih membutuhkan pembangunan jalan. Tapi yang dibangun malah pintu air. Selain dibangun tanpa izin pemilik tanah, proyek ini juga tidak ada fungsinya karena dibuat asal-asalan. Jadi kalau air pasang, maka air asin akan masuk ke sawah warga,” ungkapnya.


Atas sejumlah persoalan tersebut, dirinya melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resort (Polres) Ketapang, dengan harapan segala bentuk pelanggaran ataupun penyimpangan dalam penggunaan dana Bansos dapat ditindak dan diberi sanksi tegas.

Sementara itu, saat akan dikonfirmasi terkait persoalan ini, Hendri Sibeuea selaku PPK dalam proyek tersebut tidak dapat ditemui, lantaran sedang berada di luar kota. Sedangkan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Devi P Prantito dikatakan oleh stafnya enggan menemui awak media, karena tengah sibuk mengurus kontrak kerja dengan sejumlah kontraktor di ruangannya.
Terlebih, para wartawan bersedia menunggu dan telah meminta waktu singkat untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut.

Harus Melalui Usulan


Anggota DPRD Ketapang, Irawan menilai pembangunan proyek tanpa izin dari masyarakat atau pemilik lahan tentunya tidak dibenarkan. Menurutnya, warga yang merasa dirugikan dapat menuntut persoalan ini secara hukum. Terlebih, tidak ada proses ganti rugi.
"Bila tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Solusinya, harus diproses ke ranah hukum,” katanya.

Menurutnya, setiap pembangunan  fisik yang diperuntukkan untuk orang banyak, seharusnya melalui usulan dari masyarakat terlebih dahulu. Apalagi, terkait penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp 1 miliar.

"Ini bisa ditelusuri melalui Musrembangdes dan Musrembangcam. Kalau tidak ada, bisa saja itu dana siluman. Namun untuk memastikan hal tersebut, harus ada tindak lanjut dan pemeriksaan dari pihak terkait," katanya. (teo/bob/sut)