Ketua DPRD Ketapang Minta Pencabutan Perda Ditinjau Ulang

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 1090

Ketua DPRD Ketapang Minta Pencabutan  Perda Ditinjau Ulang
Mendagri Tjahjo Kumolo. (tempo.co)

KETAPANG, SP - Pencabutan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang oleh pemerintah pusat tuai kritikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Budi Mateus,
 meminta pemerintah pusat segera meninjau ulang atas pencabutan Perda tersebut, terlebih kebijakan ini belum pernah terjadi di Ketapang.

Selain itu, ada persoalan yang ganjil dalam kebijakan ini, di antaranya yakni revisi atau pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis yang mana belum pernah ada di Ketapang.

"Untuk Perda pendidikan gratis itu tidak ada. DPRD tidak mungkin berani membuat Perda yang pada praktiknya tidak dikerjakan. Perda itu memang belum ada," ungkapnya, Jum'at (24/6).

Lebih lanjut, Budi Mateus juga meminta pemerintah pusat meninjau ulang pencabutan  Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah, lantaran Perda tersebut dinilai penting untuk wilayah Kalimantan.
"Memang Perda Konservasi penting dan masih perlu dipertahankan," tegasnya.

Perda Areal Konservasi tersebut, tambahnya bertujuan untuk kepentingan daerah. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki persoalan hutan yang sama, sehingga kebijakannya disama ratakan.

"Seharusnya pencabutan dan revisi Perda harus dipilih secara cermat. Kalimantan masih ada kawasan hutan yang harus diberi ruang konservasi. Perda ini sama sekali tidak menghambat pembangunan dan investasi," terangnya.

Apalagi, pembentukan Perda bukan melalui hal instan melainkan melalui prosedur dan acuan perundang-undangan seperti Perda Retribusi Daerah yang dibuat dengan dasar, yakni Undang-undang yang memang mengatur pajak serta retribusi daerah.


Selain itu, ada juga Perda yang direvisi oleh DPRD Ketapang yakni Perda  Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perda ini merupakan peraturan lama yang sudah direvisi tahun 2016.

Untuk itu, dirinya menegaskan, bahwa Perda Pilkades akan tetap digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ketapang, yang rencananya digelar pada Juli mendatang.

"Perda ini sudah direvisi, maka dari itu tetap kita gunakan. Karena tidak mungkin Pilkades digelar jika tidak ada Perda yang mengatur," terangnya.

Untuk itu, dalam proses pencabutan dan revisi Perda, Budi meminta harus ada perlakuan yang berbeda antar setiap daerah. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki persoalan yang sama, terlebih tidak menghambat pembangunan dan investasi.

"Pusat harus memahami ini. Sebab yang penting lihat dulu efek perekonomian daerah dan nasional," tuturnya. (teo/bob/sut) 


11 Perda Kabupaten Ketapang yang dicabut atau direvisi Pemerintah Pusat :

- Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Perda Nomor 13 Tahun 2011 tantang Pajak Air Tanah.
- Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah.
- Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis.
- Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Areal Konservasi Daerah.
- Perda Nomor 4 Tahun 2013 tengang Retribusi Terminal.
- Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan.
- Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Ketapang.
- Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan.