Senior Legal PT USTP Bantah Pengakuan Terdakwa

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 928

Senior Legal PT USTP Bantah Pengakuan Terdakwa
Senior Legal PT USTP, holding PT HHK Timur, Ghufron Mansyur memberikan keterangannya sebagai saksi pada kasus pencurian TBS sawit milik PT HHK Timur yang dilakukan terdakwa Marasyah, Selasa (28/6) sore. (SUARA PEMRED/THEO BERNADHI)
KETAPANG, SP - Sidang lanjutan kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT HHK Timur atas nama terdakwa Marasyah  memasuki  agenda mendengarkan keterangan saksi,   di Pengadilan Negeri Ketapang,  Selasa (28/6) sore.
 
Menurut saksi Ghufron Mansyur, Senior Legal PT USTP, holding dari PT HHK Timur, empat hari setelah kejadian pencurian, pihaknya mendapatkan surat dari LSM PADMA yang diberikan kuasa oleh terdakwa.

Dalam surat tertanggal 24 Januari 2015 itu, terdakwa menyatakan TBS sawit tersebut adalah miliknya yang dirampok oleh PT HHK.  Kesaksian ini,  sekaligus membantah pangakuan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui pencurian pada 20 Januari 2015 itu.

Usai memberikan kuasa ke pihak LSM PADMA, menurut Ghufron, pihaknya sempat mendapat dua kali kiriman surat dari LSM PADMA, antara lain pada Oktober 2014.

"Surat kedua pada bulan November 2014. Intinya, mengucapkan terima kasih, karena tidak merespon surat pertama. Ini berarti, lahan sudah diserahkan kepada Marasyah," kata Ghufron.
 

 Menurut Ghufron,  Ketua LSM PADMA Gabriel Goa meminta adanya pertemuan yang disetujui pihaknya. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu dihadiri terdakwa dan Gabriel.

Ghufron menambahkan, lahan yang diakui terdakwa merupakan lahan milik perusahaan yang berada di area lima dan enam yang telah di take over dari perusahaan Malaysia pada 2007.

"Lahan tersebut dinyatakan tidak dalam sengketa, ketika dilakukan take over," katanya.

Menurutnya, terdakwa pernah menyuruh beberapa warga untuk memanen buah sawit milik PT HHK Timur, yang akhirnya ditangkap pihak kepolisian.


Berdasarkan catatan pihaknya, pencurian pada 22 November 2014 itu dikomandani langsung oleh terdakwa di lahan seluas 800-1.000 hektare.

"Terdakwa melakukan pengambilan sawit di lahan perusahaan sejak November 2014 hingga Januari 2015," terangnya.

 
Terdakwa Tidak Kooperatif

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Samsul Bahri Siregar menjelaskan, perbuatan terdakwa dijerat pasal berlapis yakni pasal 363 dan 406 KUHP,  dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 64 ayat (1) dan 55 ayat (2) KUHP.
 

Menurut jaksa,   kerugian akibat perbuatan terdakwa mencapai sekitar Rp240 juta. Atas perbuatannya, terdakwa diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Sejak proses penyidikan hingga persidangan, menurut Siregar, terdakwa dinyatakan tidak bersikap kooperatif. Diakuinya, terdakwa sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Ketapang dengan Nomor : DPO/28/V/2015/Reskrim, yang diterbitkan pada 25 Mei 2015. Terdakwa  akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan, 23 Maret 2016.

"Sidang lanjutan terdakwa ditunda dan akan dilanjutkan pada 14 Juli mendatang,  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya," tutur Siregar. (teo/bob/sut)