LAKI Ketapang Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Tipikor Proyek Jalan Jambi-Sukaramai

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 747

LAKI Ketapang Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Tipikor Proyek Jalan Jambi-Sukaramai
ILUSTRASI HUKUM (merdeka.com)
KETAPANG, SP - Lambannya penyelesaian kasus dugaan korupsi peningkatan jalan di Desa Jambi-Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, membuat Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)) Kabupaten Ketapang, Ibrahim mendesak Polda, Kejati Kalbar maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk turun tangan mengambil alih kasus tersebut.

Sebelumnya, Polres Ketapang telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp630 juta. Dua di antaranya sudah divonis dan menjalani masa hukumannya di penjara. Namun, sembilan pelaku lainnya masih bebas berkeliaran,  tanpa kepastian hukum yang jelas.
"Sudah hampir enam tahun kasus ini berjalan, tapi tidak ada keseriusan dari penegak hukum di Ketapang dalam menyelesaikan perkara ini," ungkap Ibrahim, Kamis (14/7).

Atas lambannya penanganan kasus tersebut, dia mendesak KPK untuk turun tangan menyelesaikan perkara ini. Meskipun, kerugian negaranya terlampau kecil dari kasus korupsi di ibukota, setidaknya upaya ini dapat memberikan efek jera terhadap koruptor di tingkat daerah.

"Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 pasal 2 dan dijelaskan pasal 9, bahwa KPK berhak mengambil alih penanganan kasus korupsi, jika penanganan kasus korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda. Kasus proyek jalan Jambi - Sukaramai sudah jelas lamban, karena enam tahun belum selesai," ketusnya.

Menurut Ibrahim, kasus proyek jalan Jambi – Sukaramai berbeda jauh dengan sejumlah perkara lainnya yang masih mandek, seperti dugaan korupsi pada kegiatan drainase yang belum ada penetapan tersangka dan  tiada fakta persidangan serta vonis terdakwa.


Sementara itu, satu di antaran terdakwa kasus korupsi peningkatan jalan Desa Jambi-Sukaramai yang telah menjalani masa hukuman, ZN menyayangkan kinerja aparat penegak hukum yang dinilai lamban dan tidak serius menyelesaikan perkara ini. "Padahal pengadilan sudah jelas menyatakan, bahwa kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi, lantaran ada kerugian negara, bukan soal mensubkon kerjaan," ketusnya.

Menurutnya, jika kasus ini hanya soal mensubko
n pekerjaan, tentu akan masuk pada ranah pidana umum bukan pidana khusus,  dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Pontianak, terlebih hasil audit BPKP menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 630 juta dalam proyek peningkatan jalan Jambi - Sukaramai.

Apalagi, dirinya beberapa waktu lalu telah didakwa bersalah, karena terbukti membuat laporan pekerjaan palsu.

"Saat itu, jaksa menuntut kami melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan dokumen laporan pekerjaan. Tuntutan jaksa itu terbukti dan kami didakwa bersalah," katanya.

Jika dalam fakta persidangan, dirinya terbukti bersalah membuat dokumen laporan palsu, terkait pengerjaan proyek peningkatan jalan di Desa Jambi – Sukaramai, ZN selaku pihak yang terlibat mempertanyakan, tindakan terhadap sembilan tersangka lainnya yang sampai saat ini belum jelas kepastian hukumnya.

"Saya jelas didakwa bersalah, karena terbukti membuat dokumen laporan palsu. Tetapi, kenapa pejabat terkait lainnya tidak diadili. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menjerat sembilan tersangka, dengan pasal pembiaran yang menimbulkan kerugian negara,” tegas ZN.

Dalam persidangannya, jaksa mengajukan dua tuntutan kepada dirinya, pertama mengenai soal mensubkonkan, kedua terkait korupsi. Namun yang terbukti hanya persoalan korupsi. Pasalnya ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut, ini terbukti dari hasil audit BPKP.

"Saya sangat berharap aparat penegak hukum, dapat bekerja secara profesional, terlebih saya percaya penetapan sembilan tersangka lainnya oleh pihak kepolisian tidak mungkin sembarangan, karena berlandaskan minimal dua alat bukti yang kuat dan dianggap terlibat suatu perkara,” terangnya.

Diketahui, sembilan tersangka kasus korupsi peningkatan jalan di Desa Jambi- Sukaramai yang belum ditahan di antaranya Mantan Kadis PU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Darmansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu M Iqbal, Pelaksana Teknis Kegiatan, Paulus Udu, Asissten Teknis, Amat Jaya kemudian H Dennery, Herlamsyah, Rahmad, Suharto, Lalu Heru yang saat itu menjabat sebagai PHO proyek tersebut.  


Tahan Pelaku Utama


Praktisi Hukum asal Ketapang, Darius Ivo Elmoswat mendesak penyidik dapat menahan empat dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan. Penahanan empat pelaku, dinilainya cukup penting dalam pengungkapan kasus korupsi peningkatan jalan di Desa Jambi-Sukaramai.

"Ke empat tersangka tersebut, di antaranya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang saat itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Ketua Tim Pejabat Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) sudah bisa dilakukan penahanan," ungkapnya.

Jika empat tersangka utama telah ditahan, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah untuk menyidik kasus ini, sehingga bila ada kekurangan pada alat bukti,  penyidik dapat melengkapi berkas dengan gampang, tanpa harus bolak balik.
"Bila para tersangka ditahan, maka proses penyidikan akan lebih mudah. Dipastikan tidak ada alasan berhalangan untuk hadir ketika dipanggil dan lainnya," kata Darius.

Aparat penegak hukum, tambah Darius, harus perlu mempertimbangkan dampak negatif bila para tersangka tidak tahan, di antaranya para saksi diintervensi atau hilangnya alat bukti.

"Apalagi dua tersangka kasus ini sudah divonis bersalah dan sudah menjalani masa hukuman, namun sembilan tersangka lainnya masih bebas. Ini akan menjadi pertanyaan di masyarakat," ujarnya. (teo/bob/sut)