BPMD PKB Ketapang Verifikasi Ulang Dokumen Ratusan Balon kades

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 1087

BPMD PKB Ketapang Verifikasi Ulang Dokumen Ratusan Balon kades
ILUSTRASI PILKADES (antaranews.com)
KETAPANG, SP - Sebanyak 607 bakal calon kepala desa dari 129 desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) September mendatang, akan kembali melakukan penyeleksian dan penetapan calon kepala desa, baik melalui tes akademik maupun verifikasi ulang persyaratan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMD PKB) Kabupaten Ketapang.

Kepala BPMD PKB Ketapang, Muslimin menjelaskan, dari 129 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak, ada 19 desa yang memiliki bakal calon lebih dari lima orang, sehingga perlu dilaksanakan kembali tes akademik untuk menjaring peserta menjadi masing-masing lima orang di 19 desa tersebut, sesuai aturan yang ada.

"Tes akademiknya akan dilaksanakan Sabtu (23/7), ada 143 peserta dari 19 desa yang bakal calon kadesnya lebih dari lima orang. Mereka dijaring menjadi masing-masing lima orang," ungkapnya, Kamis (21/7).

Sedangkan untuk 464 bakal calon dari 120 desa lainnya, dipastikan tidak akan mengikuti tes akademik, karena sudah menjalankan proses sesuai aturan. Namun, tentu harus dilakukan verifikasi ulang, mengingat adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai keabsahan ijazah para bakal calon tersebut.

"Jadi tidak menutup kemungkinan ada bakal calon yang sudah mendaftar dan diterima panitia tiap desa kita gugurkan, jika dalam verifikasi terbukti menyalahi aturan seperti penggunaan ijazah yang keabsahan tidak jelas," tegasnya.

Hal tersebut, tambahnya dilandasi adanya laporan dari masyarakat, baik kepada pihak kecamatan maupun langsung ke BPMD PKB Ketapang, terkait keabsahan ijazah yang digunakan oleh para bakal calon di beberapa desa.


"Sedikitnya ada lima laporan yang masuk dan sedang kita cek kebenaran ijazahnya ke pihak Dinas Pendidikan Ketapang. Beberapa di antara ijazah peserta ada yang terbukti tidak sah, sehingga otomatis yang bersangkutan digugurkan dari pencalonan,” terangnya.

Menurutnya, ranah penjaringan bakal calon ada di panitia masing-masing desa. Namun, akibat adanya laporan dari masyarakat, terkait keabsahan ijazah serta meminimalisir kecurangan lainnya. Maka, pihaknya memastikan akan memverifikasi kembali persyaratan para bakal calon.

"Jadi setelah tes akademik terhadap 19 desa yang balonnya lebih dari lima orang selesai, kita kemudian memverifikasi kembali persyaratan balon di 110 desa lainnya, setelah itu akan ditetapkan menjadi calon dan melakukan tahap cabut undi nomor urut peserta," jelasnya.

Terkait anggaran pelaksanaan Pilkades serentak ini, diakuinya sudah disetejui pihak terkait, yakni kurang lebih Rp 2 miliar.

"Pelaksanaannya, belum dapat kita pastikan. Tapi prediksi saya tanggal 24 September 2016," ungkapnya.

Sementara itu, terkait pencabutan Perda tahun 2007 mengenai Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa oleh Mendagri beberapa waktu lalu, diakuinya tidak mempengaruhi jalannya Pilkades serentak di Kabupaten Ketapang.

Pasalnya, Perda yang dicabut adalah peraturan lama yang saat ini sudah digantikan dengan perda baru, Nomor 2  tahun 2016. (teo/bob)