Kejari Ketapang Selidiki Laporan Masyarakat Terkait Proyek Jalan

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 699

Kejari Ketapang Selidiki Laporan Masyarakat Terkait Proyek Jalan
ILUSTRASI- Proyek Infrastruktur (sindonews.com)
KETAPANG, SP - Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Joko Yuhono meminta Inspektorat Kabupaten Ketapang untuk aktif dalam berkoordinasi, terkait proyek pembangunan yang ada di Ketapang. Pasalnya, sampai saat ini ada sejumlah proyek yang dilaporkan masyarakat kepada pihaknya.

"Ada beberapa laporan yang masuk ke kita, mengenai proyek jalan. Nanti akan kita selidiki dahulu. Jika memang ada indikasi penyimpangan yang kuat, maka akan kita tindak," kata Joko, akhir pekan.

Inspektorat juga diminta aktif dalam menangani laporan atau informasi penyimpangan proyek pembangunan yang ada di Ketapang.

Sebelum adanya penindakan, terkait masa tenggang waktu pengembalian atau pemeliharaan pekerjaan, maka penanganannya akan diserahkan ke Inspektorat.


"Jadi koordinasi itu penting, agar ada sinergitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.

Selain itu, Joko juga mengimbau kepada para seluruh kontraktor, pejabat lelang dan SKPD terkait, agar tidak melakukan transaksional atau melakukan pemberian dana awal pada proses lelang, guna mempermudah memenangankan proyek tanpa melihat kapasitas dan kemampuan peserta lelang.

"Tidak ada istilah panjar dulu untuk memenangkan proyek. Pemenang harus sesuai kriteria dan aturan. Kita akan tindak, jika kedapatan ada pemberian dana awal untuk memenangkan proyek," tegasnya.

Kepada para pelaksana pekerjaan proyek, Joko mengingatkan, agar menyelenggarakan kegiatan sesuai bestek yang ada, dan tidak melakukan pengurangan spesifikasi serta penyimpangan lainnya.


"Kita telah siapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang dibentuk untuk memberikan ketenangan bagi para pelaksana. Kita bisa dampingi," terangnya.

Dikatakannya, hampir semua proyek pembangunan yang ada di Ketapang, tidak melalui proses koordinasi dengan kejaksaan, terkait proses pendampingan. Padahal, pihaknya sudah melakukan sosiasiliasi dan komitmen bersama Pemerintah Daerah (Pemda) beberapa waktu lalu.

Mantan Anggota DPRD Ketapang, Darius Ivo menilai pembangunan di Bumi Betuah Raye dapat berjalan baik, jika semuanya dilakukan secara baik sejak awal pelaksanaan.

"Jangan ada panitia lelang yang menerima uang dari peserta, semata untuk menang dalam proses lelang. Meskipun peserta lelang tidak layak dan tidak memiliki kemampuan," tegasnya.

Persoalan ini, menurutnya akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang buruk. Terlebih, setiap perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari setiap proyek.


"Dampaknya, jalan yang dibangun akan cepat rusak. Yang dirugikan tidak hanya uang negara, tetapi masyarakat sebagai penikmati atau pengguna jalan," ungkapnya.

Untuk itu, ia mendesak kepada aparat penegak hukum, agar dapat memproses hal tersebut sesuai aturan, sehingga pelaku lelang nakal akan jera dan tidak mengulangi tindakan serupa.

"Kita mendukung penegak hukum menindak pelaku lelang proyek yang nakal," tuturnya.

Butuh Peran Bupati

Ketua LSM Ibu Pertiwi, Candra mendukung langkah Kejari Ketapang dalam melakukan pendampingan proyek pembangunan melalui tim TP4D. Ia meminta, agar upaya tersebut tidak hanya sebatas program tanpa ada realisasi di lapangan.

"Kita sangat mendukung keberadaan tim TP4D. Kita berharap proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara dapat dilaksanakan dengan baik dan terhindar dari penyimpangan," ungkapnya.

Dirinya juga meminta kepada Bupati Ketapang, agar dapat memperintahkan dinas terkait untuk melaporkan seluruh kegiatannya yang bersumber dari uang negara.

"Jangan yang dilaporkan hanya proyek kecil yang besar disembunyikan. Semua demi transparansi dan pembangunan yang berkualitas. Jika masih banyak proyek yang tidak dilaporkan atau terkesan ditutupi, kita harapkan tim TP4D bisa jemput bola dan lakukan penyelidikan," sarannya. (teo/bob/sut)