Sebanyak 246.879 Penduduk Kabupaten Ketapang, Kalbar Belum E- KTP

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 1509

Sebanyak 246.879 Penduduk Kabupaten Ketapang, Kalbar  Belum E- KTP
Sejumlah warga antre saat hendak melakukan perekaman e-ktp di Kantor Disdukcapil Kabupaten Ketapang, Kamis (25/8). (Suara Pemred/ theo bernadhi)
KETAPANG, SP - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang terus melakukan upaya jemput bola terhadap perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Sebab, per 30 September mendatang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan penonaktifan data bagi seluruh warga yang belum melakukan perekaman sampai batas waktu tersebut.

Terlebih, saat ini dari jumlah masyarakat wajib memiliki e-KTP yakni 452.019 orang, baru 205.140 orang atau 45,38% yang sudah melakukan perekaman, sehingga masih ada sekitar 54,62% yang belum melakukan perekaman e-KTP hingga saat ini.

"Jadi untuk pelayanan e-KTP sampai Juli 2016 masih ada sekitar 246.879 orang yang belum melakukan perekaman," ungkap Kadis Disdukcapil, Mansen, Kamis (25/8).

Mansen menjelaskan, dari 205.140 orang atau 45,38% yang sudah melakukan perekaman e-KTP, baru 149.009 atau 72,64% yang sudah dicetak e-KTPnya. Untuk mengejar target yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola sebagai salah satu langkah mempercepat masyarakat melakukan perekaman e-KTP.

"Selain petugas jemput bola di kecamatan atau desa, sekarang kita juga sedang melakukan penjemputan bola ke sekolah-sekolah yang pelajarnya sudah 17 tahun ke atas atau sudah wajib memiliki e-KTP. Sementara ini masih di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kota Ketapang," jelas Mansen.

Adapun sekolah-sekolah yang akan dilakukan penjemputan bola sejak Senin (29/8) hingga Senin (19/9) di 13 sekolah  tingkat SMA atau sederajat di wilayah Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Benua Kayong.

Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan kerjasama di lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti di City Mall Ketapang sebagai lokasi pelayanan perekaman e-KTP. Sehingga masyarakat tidak hanya bisa melakukan perekaman di kantor disdukcapil, tetapi di lokasi keramaian pula.

"Memang sesuai surat dari Mendagri masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah wajib melakukan perekaman e-KTP hingga 30 September 2016. Jika ada yang belum melakukan perekaman, berdasarkan aturan maka sanksi kepada bersangkutan tidak dapat menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan KTP seperti bantuan BPJS, pembuatan pasport, akses di bandara serta bantuan pemerintah lainnya yang berbasi NIK di KTP," terang Mansen.

Untuk itu, Mansen meminta kesadaran masyarakat untuk segera melakukan perekaman, sehingga ketika memerlukan bantuan yang berkaitan dengan penggunaan KTP, masyarakat tidak disulitkan akibat belum melakukan perekaman.

Menurut Mansen, sanksi denda sampai saat ini memang belum ada. Hanya saja pada tahun 2017 mendatang pihaknya akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.

"Jadi rencana kita perda itu akan diterapkan per tahun 2017 mendatang. Jadi sanksi denda soal administrasi diatur dalam perda itu," kata Mansen.

Saat ini, memang hampir seluruh desa yang ada di Ketapang belum mencapai 70% penduduk wajib e-KTP yang melakukan perekaman. Hal tersebut menjadi PR pihaknya, apalagi selama ini ada beberapa kendala dalam melakukan penjemputan bola.

"Selain soal geografis wilayah di Ketapang yang menjadi kendala, soal anggaran yang terbatas juga menjadi kendala petugas yang melakukan jemput bola ke lapangan. Namun, kami kadang melakukan inisiatif bekerja sama dengan para kepala desa untuk mengumpulkan masyarakat wajib KTP berkumpul ke lokasi yang terjangkau untuk dilakukan jemput bola," jelas Mansen.

Pihaknya juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat e-KTP. Masyarakat hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) saja. Hal itu jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya yang mana masyarakat harus melengkapi syarat administrasi seperti surat dari RT, desa, atau camat.

"Bahkan kita juga memberikan prioritas bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan mendesak. Misal untuk kebutuhan berobat, maka jadi prioritas kita," tegas Mansen.

Mansen mengatakan bahwa saat ini memang terjadi peningkatan perekaman e-KTP. Tercatat, rata-rata per harinya mencapai 100-200 orang yang melakukan perekaman e-KTP di Disdukcapil. Sedangkan di kecamatan bisa mencapai 300 orang.
"Untuk ketersedian blanko kita masih aman sampai tanggal 25 September mendatang. Sekarang ada 8.000 blanko dan akan kita minta kirimkan lagi jika memerlukan blanko," kata Mansen.

Pemerintah Lalai
Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Ignasius Irawan meminta pemerintah untuk bijak dalam menerapkan deadline waktu perekaman e-KTP. Masyarakat jangan sampai hanya menjadi objek sasaran dengan adanya aturan deadline tersebut.

"Saya pribadi meminta pemerintah bijak, dievaluasi dulu. Jangan sampai lalai sehingga masyarakat tak terlayani dan menjadi pihak yang dirugikan," kata Ignasius.


Menurut Ignasius, masih banyak masyarakat yang belum bisa melakukan perekaman karena kelalaian pemerintah seperti alat rusak atau terkendala anggaran. Apalagi tidak semua masyarakat, khususnya di pedalaman, bisa datang ke lokasi perekaman e-KTP akibat terkendala akses jalan.

"Saya mendukung penggunaan e-KTP. Hanya saja kebijakan yang dikeluarkan harus dikaji di lapangan. Masih banyak masyarakat yang kesusahan membuat e-KTP akibat akses jalan rusak," pungkas Ignasius. (teo/bah)
(teo/bah/sut)