Langganan SP 2

PN Ketapang Eksekusi Aset PT ABP

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 564

PN Ketapang Eksekusi Aset PT ABP
Satu unit alat berat membongkar pos jaga PT ABP, beberapa waktu lalu. (Suara Pemred/theobernadhi)
KETAPANG, SP – Pengadilan Negeri Ketapang mengeksekusi aset PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) yang berada di lahan milik PT Inti Sawit Lestari (ISL), Kamis (15/9).

Tindakan itu diambil setelah melewati jalan panjang terkait sengketa lahan milik PT ISL selaku pemenang lelang lahan eks PT Benua Indah Grup (BIG) yang diduga diserobot oleh PT ABP dan PT Arrtu Plantation di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap.

Direktur PT ISL, Kamsen Saragih menjelaskan sengketa lahan pihaknya dengan PT ABP berawal pasca pihaknya ditetapkan sebagai pemenang lelang lahan tiga anak perusahaan PT BIG.

Ketiga perusahaan itu antara lain PT Bangun Maya Indah (BMI), PT Sumber Ladang Andalan (SLA), PT Duta Sumber Nabati (DSN) dengan total lahan seluas 11.500 hektare pada 8 April 2015 yang diselenggarakan oleh KPKLN Provinsi Kalbar, Bank Mandiri dan PN Ketapang.

Pasca menang lelang, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi. Saat sosialisasi pihaknya mendapat informasi dari masyarakat kalau ada perusahaan lain yang melakukan penanaman di lahan hak guna usaha (HGU) yang dimenangkan lelang pihaknya.

Setelah dilakukan pengecekan, diketahui di lahan PT BMI yang pasca diubah namanya setelah lelang menjadi PT Raya Sawit Manunggal (RPM), ada sekitar 600 hektare lahan yang diklaim oleh pihak PT Arrtu Plantation. Seluas 200 hektare sudah ditanam.

  
Kemudian dilahan PT SLA yang namanya juga diubah oleh PT ISL menjadi PT Wahana Hijau Indah pasca menang lelang juga terdapat overlap seluas 2.300 hektare dan sudah ditanam sekitar 1.300 oleh PT ABP.

"Itu awal mula kejadiannya sampai akhirnya dilakukan eksekusi pengosongan PT ABP di lahan yang memang kami menangi lelang," ungkapnya, Jumat (16/9).

Pihaknya juga ikut menyaksikan  eksekusi yang dilakukan oleh PN Ketapang pada Kamis (15/9) sesuai surat permintaan hadir dari PN Ketapang saat eksekusi pengosongan tersebut.

"Kita hanya menghadiri dan memantau kondisi di lapangan, sedangkan yang melakukan eksekusi PN Ketapang," katanya.

Dikatakan, eksekusi tersebut sesuai surat eksekusi pengosongan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan UB. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/7056/HK.02.04/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal mohon bantuan Eksekusi Pengosongan dalam perkara nomor 20/Eks.RL/2016/PN jkt.Sel dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PN Ktp, tanggal 30 Agustus 2016 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 20/Eks.RL/2016/PN Jkt.Sel tanggal 24 April 2016.

"Surat eksekusi pengosongan dalam rangka pelaksanaan Risalah Lelang Nomor 134/2015 Tanggal 8 April 2015," jelasnya.

Eksekusi dilakukan secara simbolis dengan mencabut beberapa pohon sawit milik PT ABP yang berada di lahan milik PT ISL dan membongkar sebuah pos penjagaan milik PT ABP.

Kamsen menilai seharusnya eksekusi pengosongan tidak perlu terjadi jika hasil mediasi antara pihaknya dengan pihak PT ABP untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan secara musyawarah atau Bisnis
to Bisnis (B To B-red).

"Namun faktanya beberapa kali pertemuan dan disepakati untuk menyelesaikan secara bisnis to bisnis hingga setahun lebih kita menunggu juga tidak ada itikad baik dari pihak PT ABP, bahkan kami juga disomasi oleh pihak mereka lantaran dituding menanam di lahan mereka," ketusnya.

Untuk itu, pasca eksekusi pengosongan PT ABP, ia berharap agar tidak ada lagi persoalan lainnya sehingga masyarakat yang ada dilokasi sekitar dapat bekerja dengan tenang, aman dan nyaman.

Salah Alamat


Anes, Humas PT ABP menilai eksekusi tersebut salah alamat lantaran di dalam risalah lelang alamat desa tempat lokasi lelang adalah Desa Laman Baru Kecamatan Tumbang Titi, tetapi eksekusi dilakukan di Desa Siantau, Kecamatan Nanga Tayap.

Terlebih saat eksekusi
, Anes menganggap Pengadilan tidak menggubris keberatan masyarakat serta pihak PT ABP yang merasa terzalimi.

"Di sini terjadi ketidakadilan karena objek yang dilelang
,  tidak sesuai dengan tempat eksekusi. Jadi intinya pihak Arrtu sendiri menolak eksekusi dan akan melakukan perlawanan hukum," kata Anes. (teo/bah/sut)