Muhammadiyah Kritik Kebijakan Bupati Ketapang

Ketapang

Editor Soetana hasby Dibaca : 1314

Muhammadiyah Kritik Kebijakan Bupati Ketapang
Ilustrasi
KETAPANG, SP – Ketua Muhammadiyah Ketapang, Al Muhammad Yani mengritik kebijakan Bupati Ketapang, Martin Rantan yang melakukan uji ulang kompetensi dan formasi tenaga honorer dan kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

"Kami berharap Bupati mempertimbangkan kembali tes ulang terhadap tenaga non-Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Yani, Senin (30/1).

Mantan anggota DPRD Ketapang ini, mengemukakan alasannya, di antaranya pertimbangan kemanusiaan dan pertambahan pengangguran.

“Mereka yang sudah menjadi pegawai kontrak tujuh tahun bahkan lebih baik di sekolah negeri maupun swasta atau pegawai kontrak di luar tenaga pendidikan, udah mengabdi lama harus terhenti hanya karena tes, misalkan mereka tidak lulus. Itu harus jadi pertimbangan," kata dia.

BERITA TERKAIT:
Mekanisme Uji Ulang Kompetensi Tenaga Honorer Masih Dibahas 

Sedangkan terhadap tenaga honorer yang malas, Yani mengatakan, pemerintah bisa melakukan penerapan sanksi. "Bisa didata di setiap dinas atau di sekolah data pegawai non-PNS, jika ada yang malas kerja, melanggar aturan, itu dibina dan diberi sanksi. Kita mendukung langkah itu," ujar Yani.

Mengenai dalih efisiensi anggaran, Yani mengatakan, hal itu bukan jadi persoalan besar karena APBD Ketapang mencapai Rp 2 triliun.

Diingatkannya, dampak dari uji ulang kompetensi menambahkan pengangguran. "Harapan kami Bupati pertimbangkan lagi kebijakan soal tes ini. Jika harus ada pengurangan kenapa dibuka penerimaan baru. Tenaga non-PNS yang sudah lama bekerja tidak lagi dites,” imbuh Yani.

Sebelumnya, Bupati Ketapang Martin Rantan menegaskan uji ulang kompetensi terhadap tenaga honorer dan kontrak, serta menyesuaikan kebutuhan tenaga honorer di setiap dinas.

"Selama ini distribusi dan penempatan tenaga non-PNS, belum sesuai kebutuhan," katanya.

Bupati menyatakan kebijakan itu tidak semata efisiensi anggaran. Sebab, di beberapa dinas dan bidang akan menambah pegawai. "Selain pengurangan, berapa pos akan ditambah. Misalkan pendidikan, medis, penyuluh pertanian, perikanan, dan kehewanan,” kata Martin. (teo)

Baca Juga:
Jalan Rusak, Seorang Warga Meninggal Saat Menuju Rumah Sakit
Toy, Tersangka Inses Dijerat Pasal Pembunuhan
Polisi Ungkap Keterlibatan Kadus Pedalaman Dalam Aksi Kejahatan