Pemilik Lahan Tuntut Uang Kompensasi dari PT WHW Ketapang

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 1177

Pemilik Lahan Tuntut Uang Kompensasi dari PT WHW Ketapang
DISKUSI – Julkipli (35) keluarga dari Munauwarah bersama penasehat hukumnya, menunjukan sertifikat hak milik tanah. (SP/ Theo)
KETAPANG, SP – Munauwarah (47) warga Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan mengancam akan melaporkan PT Well Harvest Winning Alumina (WHW) ke polisi. Pasalnya, perusahaan ini dianggap telah mengingkari janji dalam memberikan uang kompensasi atas pembangunan tanpa izin dilahan milik Munauwarah.

"Jadi pertama kali klien kami sudah melarang, namun pihak PT WHW bersikukuh terus melakukan pembangunan," kata  Al Muhammad Yani, satu di antara kuasa hukum pemilik lahan.

Menurut Yani, lokasi tanah yang dibangun PT WHW untuk perumahan karyawan,sejak tahun 2015 lalu, merupakan milik kliennya secara sah, hal tersebut terbukti dengan sertifikat hak milik serta surat pengakuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang yang saat itu melakukan survei di lapangan.

Setelah mendapat kuasa dari klien, pihaknya kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi dengan PT WHW. Namun, beberapa kali pertemuan digelar, pihak PT WHW hanya mengirim petugas lapangan yang tidak bisa memutuskan apakah akan dilakukan pergantian kompensasi terhadap lahan kliennya yang dipergunakan tanpa izin.

Melihat tidak adanya itikad baik dari PT WHW, pihaknya kemudian mengirimkan surat somasi tertanggal 5 Desember 2016 kepada PT WHW.  Beberapa waktu kemudian, PT WHW membalas surat somasi tersebut, dengan jawaban menyetujui untuk membayarkan kompensasi atas kekeliruan selama ini dengan harga yang wajar.

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak PT WHW menepati janjinya sesuai jawaban surat somasi yang ditandatangani oleh Direktur PT WHW beberapa waktu lalu, yakni akan membayar kompensasi atas tanah kliennya yang selama dua tahun dipergunakan tanpa izin.


Sementara,
Public Relations PT WHW, Hen Roliya mengaku tak mengetahui persoalan tentang lahan ini. Pihaknya menyerahkan kembali persoalan ini ke BPN, mengingat lahan yang dikelola juga memiliki sertifikat dari BPN.
"Kalau ada yang mengklaim itu lahannya, silahkan dipertanyakan ke BPN, karena kita juga memiliki sertifikat dari BPN," ungkapnya.

Roliya mengaku juga tidak mengetahui bila BPN sudah pernah melakukan pengukuran dan mengeluarkan surat yang menunjukkan kalau memang terjadi tumbang tindih lahan di tanah tersebut, serta adanya surat jawaban dari pihak PT WHW yang bersedia membayar kompensasi atas lahan itu sesuai harga yang normal.

"Kalau itu saya belum mengetahuinya, saya minta waktu sebentar konfirmasi ke bagian legal untuk menanyakan ini, nanti akan saya infokan lagi," tuturnya.

Selang beberapa jam kemudian, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, ia mengaku belum mendapat jawaban dari bagian legal PT WHW, terlebih diakuinya dirinya saat ini sedang berada di luar kota. (teo/bob)

Baca Juga:
Antisipasi Dini Penyakit, Ini Upaya Dinkes Sambas
Badan Jalan di Jembatan Penanjung, Sekadau Rawan Putus 
Kecamatan Terentang Minim Tenaga Guru dan Kesehatan