Langganan SP 2

Poyek DPPP Ketapang Dinilai Mubazir

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 425

Poyek DPPP Ketapang Dinilai Mubazir
IRIGASI – Jarno salah seorang petani di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi mengalirkan air irigasi ke tanaman padi miliknya. Sarana ini merupakan bagian dari proyek pemerintah melalui Dinas Pertanian Banyuwangi. Sementara itu, Dinas Pertanian Ket
KETAPANG, SP - Ketua Perkumpulan Bihak Sekayuq, Sabinus Andi mempertanyakan jumlah proyek Penunjukkan Langsung (PL) di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) yang dinilainya sama sekali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Untuk diketahui jumlah proyek di bidang sarana dan prasarana pertanian DPPP Ketapang mencapai 1.078. "Kita pertanyakan manfaat proyek PL sampai ribuan paket apa? Jumlahnya sangat luar biasa.Terus apakah pendistribusiannya merata ke semua kecamatan, terlebih dari tahun-tahun sebelumnya di Hulu Sungai sangat minim adanya bantuan proyek-proyek PL pertanian," ungkapnya, Minggu (21/5).

Ia menyarankan,  alangkah baiknya ribuan proyek-proyek yang dipecah tersebut, dibuat suatu pengerjaan yang ditanderkan dan diprioritaskan untuk infrastruktur dasar yang dapat membuka akses jalan.
"Ribuan paket PL itu terkesan mubazir, karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, sebab proyek ini terkadang adalah titipan oknum tertentu, belum lagi pendistribusian proyeknya tidak merata ke semua kecamatan," ketusnya.

Ia menilai, kadang-kadang proyek PL kebanyakan untuk pekerjaan yang tidak krusial atau terlalu penting, sehingga peruntukannya dinilai kurang tepat terlebih jumlahnya mencapai ribuan paket. Menurutnya ini rawan terjadi penyimpangan.
Untuk itu, ia berharap ribuan paket ini dapat benar-benar diperuntukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dapat diawasi, sehingga ketika terjadi penyimpangan maka dapat langsung dilaporkan kepihak terkait untuk ditindak lanjuti.

"Kita berharap tidak ada lagi paket proyek PL jumlahnya sampai ribuan. Lebih baik ditander untuk proyek infrastruktur dasar, karena di Ketapang masih banyak daerah pedalaman yang belum terbuka aksesnya termasuk di Hulu Sungai," katanya.

"Bukannya tidak percaya dengan apa yang telah dibuat oleh dinas, tapi kenyataannya selama ini di wilayah kami bantuan minim tersalurkan, padahal mayoritas warga di tempat kami bertani dan beladang," lanjutnya.

Akibat membeludaknya jumlah paket proyek ini, ia menilai menjadi salah satu penyebab lambatnya serapan anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebenunan. Tak ayal berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.

"Selain itu yang kita khawatirkan, ribuan paket rawan terjadi penyimpangan jika tidak terawasi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP), Eldiyanto membenarkan, kalau ada ribuan paket di dinasnya. Ribuan paket tersebut paling banyak terdapat di bidang Prasaranan dan Sarana Pertanian (PSP).

"Sedangkan untuk bidang lainnya, seperti peternakan hanya sedikit saja," ujarnya.

Menurut keterangan Kepala Bidang (Kabid) PSP, Hermansyahwiran yang diterimanya, kalau 1.078 paket PL di bidang PSP itu merupakan usulan dari aspirasi anggota dewan serta usulan daerah.

"Keterangan kabidnya, untuk 1.078 paket total anggaran di Daftar Pengguna Anggaran (DPA), khusus di bidang PSP sekitar Rp105 miliar yang mana kurang lebih Rp74 miliar usulan aspirasi dewan dan sisanya kebijakan daerah," terangnya.

Sampai saat ini, diakuinya masih banyak pekerjaan yang belum terealisasi, sehingga serapan anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang masih minim.
Untuk itu, ia meminta kepada pejabat di bidang PSP, agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

"Imbauan saya untuk pejabat di bidang PSP, yakni jangan tebang pilih dalam realisasi kegiatan yang ada, jangan mentang-mentang punya aspirasi lalu diakomodir semua, atau mendahulukan oknum-oknum pejabat tertentu. Kegiatan harus merata dan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang berharap manfaat dari proyek yang ada," tukasnya. (teo/bob)