Dewan Minta Bupati Copot Kabid PSP

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 849

Dewan Minta Bupati Copot Kabid PSP
Kantor Bupati Ketapang
KETAPANG, SP - Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas mendesak Bupati Ketapang untuk melakukan evaluasi kepada pejabat berperilaku arogan dan tidak sopan yang dapat merusak cita Pemerintah Daerah di mata masyarakat maupun luar.

Menurutnya, perilaku yang tak sepantasnya terdapat pada satu di antara pejabat di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Ketapang tepatnya pada sosok Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Ketapang, Hermansyah Wiran.

"Sebelumnya, yang bersangkutan sempat berkelahi dengan warga yang bernama Hakim Tanjung. Berita ini sontak membuat heboh masyarakat Ketapang yang menilai perilaku arogan Kabid dianggap tak layak," katanya, Selasa (11/7).
Bahkan, dirinya mengaku juga pernah mendapatkan perlakuan buruk dari Hermansyahwiran pada 5 Juni lalu. Saat itu, ia bersama dengan beberapa  pengurus PDIP Ketapang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah dan menguhubungi pejabat bersangkutan melalui via telepon.

"Saat komunikasi lewat telepon, dia mengucapkan kata-kata kasar dan juga kotor. Jadi, selain saya pribadi, partai juga tersinggung karena saat itu komunikasi via telepon menggunakan speaker," ungkapnya saat paripurna, kemarin (10/7).

Ia menambahkan, sikap tidak sopan tidak hanya dialami dirinya serta masyarakat yang sempat berkelahi dengan yang bersangkutan, tapi beberapa anggota dewan lainnya juga pernah mengalami perlakuan yang sama.
Untuk itu, dengan hormat, ia meminta Bupati Ketapang, Martin Rantan segera menindak tegas pejabat yang bersangkutan. Serta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 "Bupati kita harapkan tegas, ganti pejabat tersebut agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ini dapat merusak citra pemerintah daerah," mintanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Ketapang lainnya, Amrin mengaku sangat menyayangkan sifat seorang pejabat seperti itu, yang dinilainya tidak semestinya terjadi.

"Karena tak sepantasnya pejabat berkelahi di ruang kerja dan di waktu jam kerja, bahkan dengan masyarakat. Jadi kejadian waktu itu, tentu merupakan citra buruk bagi pemerintah. Maka bupati harus melakukan evaluasi kepada yang bersangkutan," tegasnya.

Wakil Bupati Ketapang, Suprapto  menegaskan akan segera mengevaluasi kinerja pejabat tersebut. Menurutnya, jika memang pejabat memiliki perilaku buruk dan tidak bisa bekerja maka sudah selayaknya untuk diganti.

"Akan kita usahakan secepatnya. Saat ini belum ada pembahasan Baperjakat, tapi secepatnya kita usahakan," katanya.

Ia menilai, pejabat tersebut sudah sepatutnya bisa dilakukan evaluasi, karena sudah dilantik lebih dari enam bulan lalu.
"Kalau memang ada pejabat yang kinerjanya buruk, maka ada kewajiban Bupati melakukan evaluasi melalui Baperjakat, karena kita tidak bisa main-main dengan pengelolaan keuangan. Sebab, tahun lalu kita sudah dapat sanksi dari pemerintah pusat berkaitan dengan penyerapan anggaran," tuturnya.

Terkait keributan di Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, Prapto mengatakan hal tersebut sudah menjadi catatan tersendiri dari Bupati Ketapang, sehingga akan segera dievaluasi. (teo/bob)