Polres Didesak Usut Keterlibatan Sekda Ketapang

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 294

Polres Didesak Usut Keterlibatan Sekda Ketapang
Ilustrasi
KETAPANG, SP - Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) mendesak Polres Ketapang untuk tidak sekadar berjanji melimpahkan berkas perkara tersangka atas nama Sonlie pada dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) tahun 2011 silam. FPRK juga meminta Polres mengusut dugaan adanya keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, HM Mansyur yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAK Disdik 2011.

"Ini kasus sudah sangat lama, tidak tahu kenapa bisa berlarut-larut, tapi saat ini katanya semua saksi sudah diperiksa, kerugian negara sudah ada, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pengungkapan kasus ini," minta Ketua FPRK, Isa Anshari, Senin (7/9).

Ia berharap, Polres Ketapang tidak berhenti pada penetapan satu tersangka saja. Menurutnya, tidak mungkin dugaan korupsi ini dilakukan hanya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial SN, namun untuk membuktikan keterlibatan pihak terkait lain tentu memerlukan bukti dan harus melalui berbagai proses hukum.

"Dengan dilimpahkannya berkas perkara satu tersangka ke Kejaksaan, kita berharap kepolisian dapat mengungkap tersangka-tersangka lainnya," katanya.
Terlebih, dalam rangkaian suatu pekerjaan atau proyek tentu tidak hanya ada PPK, tapi ada pihak bertanggung jawab lainnya, terutama dalam penggunaan anggarannya yakni Kepala Dinas atau Kuasa pengguna Anggaran (KPA-red) yang diduga bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara. "Apalagi dalam kasus ini, kerugian negara terjadi, akibat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tapi pembayaran 100 persen," tuturnya.

Menurutnya, dugaan kasus korupsi DAK Disdik tahun 2011 dengan total anggaran Rp33,4 miliar, baru diproses pada satu item pengerjaan penambahan ruang kelas di 97 Sekolah Dasar (SD) dengan anggaran sebesar Rp8,9 miliar.
Adapun delapan item lainnya yang diduga terdapat penyimpangan, yakni pembangunan kontruksi ruang perpustakaan, pengadaan meubeler, kegiatan pengadaan komputer, kegiataan pengadaan berupa alat laboratorium, kegiatan pengadaan barang berupa buku perpustakaan, kegiatan tentang rehab sedang dan berat bangunan sekolah, kegiatan tentang rehap sedang dan berat rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah.

"Makanya, kita desak segera tuntaskan satu item ini agar bisa memproses dugaan penyimpangan di item lain. Jika sudah ada bukti, maka siapa pun yang terlibat harus ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan sanksi tegas," mintanya. (teo/bob)