APBD Perubahan Kabupaten Ketapang Disahkan

Ketapang

Editor Tajil Atifin Dibaca : 389

APBD Perubahan Kabupaten Ketapang Disahkan
TANDA TANGAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Budi Matheus menandatangani RAPBD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penandatanganan ini disaksikan oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan,
KETAPANG, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Ketapang Tahun 2017, sekaligus penetapannya menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Senin (9/10).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Matheus, bersama unsur-unsur Wakil Ketua DPRD Ketapang lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Ketapang, Martin Rantan, Sekda HM Mansyur, Forkopimda dan SKPD.
 
Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Ketapang memberikan tanggapan, masukan dan kritikan terhadap APBD Tahun 2017, antara lain Fraksi PDI P yang disampaikan oleh M.H.Mulyono Upas, Fraksi Golkar oleh Gusmani, Fraksi PAN, Elmantono, Fraksi Hanura Nasdem, Sukiman lodom. Kemudian Fraksi Demokrat oleh Jhon Yangkim, Fraksi Gerindra, Paulus Tan, sedangkan satu fraksi yang tidak memberikan tanggapan adalah Fraksi PPP.

Bupati Ketapang, Martin Rantan mengungkapkan, pelaksanaan APBD tahun 2017, merupakan aktualisasi  visi Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera, dan khusunya pada misi kedua yaitu meningkatkan infratstruktur daerah yang menelan biaya cukup besar.

"Sekarang kita membuka akses termasuk jalan di kota, seperti jalan kita lebarkan, dan berharap pada tahun 2018 semakin meningkat dan tahun 2019 akan tuntas semua," kata Martin.
Ke depan, dirinya berjanji pada tahun 2020 akan mengatur kembali supaya regulasi kegiatan kepemerintahan merata di segala bidang tidak lagi hanya terfokus untuk infrastruktur.  Terhadap pendapat enam fraksi yang disampaikan legislatif, Martin mengatakan, bahwa pendapat fraksi adalah sesuatu bahan masukan yang harus dicermati, dan harus diakomodir dalam rangka pelaksanaan kepemerintahan di daerah ini. 

"Seluruh pendapat fraksi akan kami kumpulkan, dan akan dibahas dalam tim SKPD untuk ditindaklanjuti," terangnya.

Adapun komposisi Raperda APBD perubahan tahun 2017, sebagai berikut, pendapatan Rp, 1,985,216,544,292,73,-  belanja Rp, 2,078,057,761,871,91,- Devisit Rp, 92,841,217,579,18, - penerimaan pembiayaan Rp, 56,833,093,786,50, pengeluaran pembiayaan Rp. 5,732,340,000,00,- dan Pembiayaan netto, Rp, 51,100,753, 786,50. (teo/bob/pk)