Program Rumah Murah Jadi Percontohan

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 266

Program Rumah Murah Jadi Percontohan
DISKUSI - Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menggelar Diskusi Publik, Rabu (29/11). (SP/Theo)

Komisioner Kejaksaan dan Pemda Mojokerto Datang Ke Ketapang


Bupati Ketapang, Martin Rantan
"Program rumah murah di Kabupaten Ketapang, sudah berjalan dengan baik. Saat ini, sudah ada 28 unit yang telah akad kredit. Bahkan, pihak deplover terus melakukan pembangunan"

KETAPANG, SP - Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menggelar Diskusi Publik terkait peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, Rabu (29/11).

Kegiatan ini digelar dalam rangka adanya kunjungan Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Kajari Mojokerto serta Perwakilan Pemda Mojokerto terkait program rumah murah yang dimiliki Ketapang.

Bupati Ketapang, Martin Rantan mengaku sangat senang dan bahagia atas kunjungan dari pemerintah kabupaten/kota lain yang menyambangi Ketapang, semata untuk melihat dan berdiskusi tentang pembangunan rumah layak huni di Ketapang.

"Ada rasa bangga dengan kedatangan kawan-kawan dari kabupen dan daerah lain ini," ungkapnya.

Menurutnya, program rumah murah yang diinisiatif oleh Kajari Ketapang bekerjasama dengan Pemda merupakan program baik, sehingga dapat menarik perhatian dan Pemda luar datang untuk berstudi banding.

"Tentu kita berikan pelayanan dan pendampingan, agar tamu yang datang bisa melihat langsung kondisi di lapangan," tuturnya.

Iapun berharap, ke depan Ketapang dapat menciptakan gebrakan ide baru dalam hal pembangunan, yang bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya. 

"Program rumah murah di Kabupaten Ketapang, sudah berjalan dengan baik. Saat ini, sudah ada 28 unit yang telah akad kredit. Bahkan, pihak deplover terus melakukan pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak usai kegiatan sangat mengapresiasi kinerja Kajari Ketapang yang dinilai berhasil membangun citra dan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan.

"Tentu kita sangat apresiasi, karena Kejari Ketapang memiliki kepedulian terhadap masalah mendasar di bidang perumahan yang selama tidak tuntas tapi bisa diselesaikan melalui solusi konkrit dan nyata, bukan cuma sekadar wacana atau opini," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kejari Ketapang bekerja tak hanya menjalankan tugas-tugas menangani perkara, tetapi memberikan kontribusi positif kepada daerah. Bayangkan saja, Kajari berhasil meyakinkan sektor swasta untuk tidak mengeruk keuntungan besar dalam pembangunan rumah murah ini dan paling penting Kajari menjadi inisiator dalam memangkas birokrasi. Ini sesuai Nawacita Pak Presiden, yakni masyarakat harus terlayani tanpa memandang posisi jabatan.

"Proses pengurusan lainnya cepat, seperti pengukuran tanah, sertifikasi balik nama. Selama ini, proses tersebut menjadi beban birokrasi. Namun, sekarang ada solusinya dengan mempertemukan semua stakeholder terkait, demi distribusi kebahagian untuk masyarakat," lanjutnya.

Ia mengaku program yang ada di Ketapang tentu bisa menjadi model untuk daerah dan Kantor Kejaksaan lainnya. "Ini merupakan implementasi pencegahan korupsi secara nyata, tapi tentu harus berjalan seiring, antara Kejaksaan dan Pemda," ujarnya.

Ia berharap program seperti ini dapat menjadi contoh. "Ini akan kami usulkan menjadi model percontohan di unit kerja yang membutuhkan, namun tidak harus program rumah murah tetapi menyesuaikan lokasi dan bidang di masing-masing Kejaksaan," kata Barita.


Siap Bangun untuk Masyarakat Umum


Sebagai inisiator, Kajari Ketapang, Joko Yuhono mengatakan, program ini merupakan refleksi bahwa Kejaksaan bisa menegakkan dan membangunan keadilan tidak hanya di lorong-lorong keadilan, tetapi melalui pembangunan, salah satu melalui rumah murah ini.

"Saya bersyukur pembangunan rumah murah menjadi percontohan di Indonesia, terbukti bahwa Ketapang satu-satunya kabupaten yang mendapat penghargaan atas pembangunan rumah murah ini," ungkapnya.

Ia menceritakan, awal mula munculnya program ini, yakni berlandaskan program nasional mengenai sejuta rumah yang berjalan stagnan, ditambah keprihatinan dirinya dengan masih banyaknya pegawai dan masyarakat belum memiliki rumah di Ketapang.

"Dari situ, program ini saya jalankan kemudian dengan konsep yang ada, ternyata tak hanya membangun rumah, tapi bisa untuk mengeleminir adanya korupsi dalam proyek pembangunannya," katanya.

Saat ini, dikataknnya kuota rumah murah di Ketapang  sekitar 1.000 unit dan untuk tahun ini, ditargetkan terbangun 400 unit rumah. Bahkan, untuk tahun depan, diakuinya kemungkinan bisa bertambah.

"Tahap awal komitmen untuk mengakomodir PNS di Ketapang, tapi saya katakan ini bukan cuma untuk PNS, sebab tahun depan nanti rumah bisa untuk masyarakat," tegasnya.

Bahkan, terkait tenaga honor daerah, saat ini sedang diusahakan agar bisa mengambil rumah murah ini.

"DPD REI ada MoU dengan Bank untuk mengakomodir tenaga honorer di daerah. Mudah-mudahan ini diakomodir oleh Bank Kalbar," terangnya. (teo/bob)