Nasib Apes Guru Kontrak

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 393

Nasib Apes Guru Kontrak
Ilustrasi. Net
Alexius Akim, Kadisdikbud Kalbar
"Kami sampai saat ini belum ada biaya yang mampu untuk membiayai itu,"

Iif Usfayadi, Wakil Ketua DPRD Melawi
“Melalui surat gubernur, pemerintah provinsi menolak untuk menganggarkan lagi gaji guru kontrak. Jadi, nasib mereka sekarang terkatung-katung. Kita berharap kepada Pemda Melawi, mencari solusi terhadap hal ini,” 

KETAPANG, SP
– Masalah pendidikan di Indonesia seolah tak henti dirundung masalah. Mulai dari sistem pendidikan, fasilitas, penyebaran guru, hingga kesejahteraan guru yang jauh panggang dari api. Kasus terkini, gaji guru kontrak bakal tak terbayar, karena belum ada penganggaran.

Guru dan tata usaha SMA/SMK berstatus tenaga kontrak daerah (TKD), hingga kini masih bingung dengan nasibnya kedepan. Belum adanya kejelasan status mereka sebagai TKD provinsi, setelah munculnya informasi, Pemprov Kalbar belum menganggarkan untuk pembayaran gaji mereka tahun depan. 

Satu diantara guru kontrak di Ketapang, Maulan Harva mengatakan, dirinya sudah mulai menjadi guru kontrak sejak tahun 2009 di SMK 1 Muara Pawan. Ketika kewenangan guru berada di pemerintah Kabupaten Ketapang, persoalan gaji selalu lancar. 

Harva mendapat gaji Rp1.350.000 tiap bulan. “Ketika kewenangan diambil alih provinsi, sudah mau berjalan setahun memang ada kendala," ungkapnya Ketua Forum Komunikasi Guru Kontrak dan Honor di Ketapang, Rabu (6/12).

Diantaranya, soal waktu pengambilan gaji yang mana dari Januari 2017, ada gaji sempat dibayar dua bulan atau tiga bulan sekali. "Sejak diambil alih terkendala soal gaji, makanya permintaan kawan-kawan, bagus kewenangan dikembalikan ke kabupaten saja," tuturnya.

Apalagi, saat ini ada informasi didapat, kalau kabupaten sendiri tidak memiliki anggaran, begitu juga provinsi. Hal itu membuat posisi para guru kontrak dalam ketakutan. Jerih payah mereka mengajar dan mengabdi, tidak terbayarkan.

“Untuk itu diharapkan, pihak provinsi membuat kebijakan-kebijakan, karena sudah diambilalih, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak dianggarkan,” ujarnya.

Kekuatiran yang sama dialami honorer pegawai tata usaha (TU) di SMKN 1 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Tabrani. Ia mengatakan, sampai saat ini masih menunggu kepastian dari Pemprov Kalbar, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar, terkait kepastian nasib mereka kedepan.

“Guru dan tenaga kependidikan yang peralihan dari kabupaten ke provinsi memang belum diketahui untuk kedepan. Kita masih menunggu konfirmasi dari provinsi soal ini,” katanya.

Tabrani mengatakan, sepanjang tahun ini, gaji yang diterima dari provinsi masih sama persis jumlahnya, saat masih berstatus TKD Pemkab Melawi. Gaji untuk kontrak lulusan SMA sebesar Rp1.050.000, dan status sarjana honor sebesar Rp 1.100.000.

“Paling ada tambahan sedikit dari sekolah lewat Komite Sekolah. Gaji kita pun kemarin enam bulan pertama baru dicairkan sebelum Lebaran. Kemudian berikutnya per tiga bulan. Sekarang ini tinggal menunggu gaji tiga bulan terakhir,” katanya.

Tabrani berharap, status mereka sebagai tenaga honorer daerah, tetap dipertahankan Pemprov Kalbar. Apalagi, ia sudah mengabdi belasan tahun sebagai honorer di tingkat SMA/SMK.

“Harapan kami, karena masa kerja kami sudah lama, kalau provinsi tak menganggarkan, kabupaten tak menganggarkan juga, sia-sialah pengabdian kami sebagai guru dan tenaga kependidikan selama ini,” katanya.


Kondisi Dilematis


Ketua PGRI Kabupaten Sekadau, M Rumainur menuturkan keprihatinannya, terutama kepada guru honor. Pasalnya, gaji guru honorer berasal dari dana bantuan operasinal sekolah (BOS) sebesar 15 persen saja.

“Sudah dipatok 15 persen dari dana BOS untuk membayar gaji guru honor. Sangat minim sekali, saya sangat prihatin juga,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila kondisi itu terus terjadi, 2-3 tahun kedepan, dikhawatirkan terjadi krisis guru, termasuk di Sekadau. Banyak guru pensiun atau meninggal. Tapi, pengangkatan guru tidak ada. 

“Jadi, akan terjadi kekurangan guru,” ucap Rumainur.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Sekadau Hulu, Apensius mengungkapkan, pihaknya memberikan insentif atau gaji kepada guru honorer, terpaksa diambil dari dana iuran Komite Sekolah. 

"Hal itu dikarenakan pencairan BOS oleh pihak provinsi lambat. Tenaga mereka sangat dibutuhkan di sekolah, terutama mengisi pelajaran yang gurunya sudah pensiun, dan sebagai tenaga adminitrasi lainnya membantu sekolah," ujarnya. 

Mengenai peralihan, dari kabupaten ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat berdampak kepada penghasilan guru honor tersebut. 

Setiap guru honorer digaji sekitar Rp800 ribu, ditambah uang pengawasan setiap kegiatan, sebesar Rp200-300 ribu. Jadi, sekitar Rp1 juta lebih. 

Sekretaris PGRI Ketapang, Rahmad Kartolo mengatakan, meskipun kewenangannya sudah diambil provinsi, namun diawal-awal persoalan gaji dihibahkan dari Pemkab ke provinsi. Namun, tentu untuk tahun berikutnya, harusnya persoalan gaji menjadi kewenangan provinsi, tanpa ada alasan provinsi tidak menganggarkannya.

"Harusnya provinsi menganggarkan gaji guru tingkat SMA/SMK. Apalagi tenaga guru kontrak daerah memang sangat diperlukan," tuturnya.

Menurutnya, di Ketapang jumlah guru kontrak SMA/SMK sekitar 200 lebih. Ia minta kalau provinsi tidak mampu mengakomodir persoalan gaji, diharapkan kewenangan yang ada, dikembalikan ke daerah. Namun, tentu itu harus melalui kajian-kajian.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kecamatan Sandai, Sadarudin berharap persoalan gaji guru kontrak, khususnya tingkat SMA/SMK dapat menemui titik terang.

"Pasca pengambilan kewenangan SMA/SMK, sistem penggajian kemarin-kemarin dilimpahkan ke provinsi. Kalau untuk tahun depan kita, belum mengetahui pastilah bagaimana," ungkapnya.

Menurutnya, pasca dipindahnya kewenangan SMA/SMK, kendala yang terasa yakni, rentang jarak tempuh pihaknya dalam mengurus sesuatu.

"Harapan kita, kalau kewenangan dikembalikan ke kabupaten, agar rentang koordinasi lebih dekat," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sekadau, Empani mengatakan, untuk mengatasi kekurangan guru, pihaknya akan menyiapkan produk hukum. Sehingga, ada regulasi yang menjadi payung hukum, sebagai upaya mengatasi kekurangan guru.

“Dibuat rancangannya. Harus disadari guru di Sekadau banyak kurang, salah satunya karena pensiun,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya akan mendata sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga guru, sehingga dengan pemetaan tersebut, dapat diketahui untuk mengisi kekurangan tersebut.

“Nanti akan disiapkan regulasinya. Untuk itu diharapkan prosesnya berjalan baik, sehingga kekurangan guru, khususnya di Sekadau bisa teratasi,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang, Ucup Supriatna mengatakan, pasca diambilnya kewenangan sekolah tingkat SMA/SMK, memang sistem penggajian guru masih menggunakan mekanisme hibah dari Kabupaten ke Provinsi. 

Tahun 2018 mendatang, pihaknya sudah mendapat surat dari gubernur ke bupati yang ditembuskan ke Disdik Ketapang, agar tetap menganggarkan gaji guru kontrak SMA/SMK.

"Untuk tahap selanjutkan kita masih mau rapat lagi, karena belum ada pembahasan kompehensif soal ini di DPRD," katanya.

Ia mengatakan, tahun 2017, sedikitnya biaya gaji guru kontrak di Ketapang sebesar Rp4,2 miliar setahun. Yang diperuntukkan untuk sedikitnya 247 guru kontrak SMA/SMK dan 17 guru SLB.

Belum Dibahas


Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus mengaku memang ada pembicaraan terkait persoalan gaji tenaga guru kontrak tingkat SMA/SMK. Namun pembahasan khusus terkait persoalan itu belum ada.

"Jadi ini menjadi persoalan rumit, karena kita kira sejak diambil alih kewenangannya, tentu soal gaji jadi urusan provinsi. Makanya, gaji guru kontrak SMA/SMK belum dibahas di RAPB 2018 yang sudah kita bahas," katanya.

Namun diakuinya, persoalan masih bisa diatasi lantaran untuk APBD masih dalam tahap asistensi, sehingga kedepan tinggal persoalan kebijakan daerah. Dalam hal ini, DPRD tentu mendukung kebijakan untuk menganggarkan gaji, karena merupakan hak dari para tenaga pengajar.

"Selagi ada surat atau segala macam terkait dari provinsi, kalau memang belum bisa menganggarkan atau belum jelas kewenangan, masih bisa dianggarkan. Kami DPRD mendukung, tinggal silakan dihitung lagi berapa biayanya," akunya.

Anggota DPRD lainnya, Abdul Sani mengatakan, hal yang sama terkait belum ada dibahasnya soal penganggaran gaji tenaga guru kontrak tingkat SMA/SMK. Yang kewenangannya telah diambil alih provinsi.

“Seharusnya provinsi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan kalau tidak bisa dijalankan, maka kita berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan kewenangan ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi. Ia membenarkan bahwa, tahun 2018 Pemprov Kalbar tidak menganggarkan lagi gaji guru kontrak. 

“Melalui surat gubernur, pemerintah provinsi menolak untuk menganggarkan lagi gaji guru kontrak. Jadi, nasib mereka sekarang terkatung-katung. Kita berharap kepada Pemda Melawi, mencari solusi terhadap hal ini,” ungkapnya.

Dikatakan Iif, Pemda Melawi harus mengambil langkah untuk menyikapi persoalan ini, karena kasihan dengan nasib para guru honor tersebut. Bayangkan untuk Melawi saja, ada 43 guru honor yang berada di SMA dan SMK yang sekarang kewenangannya sudah diserahkan ke provinsi. 

“Tapi karena total anggaran untuk guru kontrak di 14 kabupaten/kota cukup besar, maka pada tahun 2018 tidak teranggarkan oleh provinsi. Malahan diserahkan ke kabupaten lagi, untuk menganggarkan gaji para guru kontrak tersebut,” ujarnya.

Menurut  Iif, kalau memang nantinya tidak ada solusi dari Pemprov Kalbar terhadap persoalan ini. Dia minta kepada bupati untuk mengambil langkah, guru kontrak tersebut ditarik lagi ke kabupaten. 

Mereka diminta mengundurkan diri dari tenaga kontrak provinsi, menjadi tenaga guru kontrak kabupaten yang ditugaskan di SD dan SMP, tidak lagi di SMA atau SMK. 

“Karena kewenangan kita di kabupaten hanya di tingkat pendidikan SD dan SMP. Sedangkan SMA dan SMK kewenangannya sudah di pemerintah provinsi,” tuturnya.

Gaji guru maupun tenaga TU untuk SMA/SMK yang berstatus kontrak daerah sepanjang tahun ini, memang masih berasal dari kabupaten masing-masing. 

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono beberapa waktu lalu menerangkan, khusus tenaga kontrak yang mengajar atau bertugas di SMA/SMK Negeri di Melawi ada 43 orang yang pembayaran gajinya masih melalui APBD Kabupaten Melawi.

“Hanya nanti dana tersebut akan dihibahkan ke provinsi. Karena kita kan tak bisa bayarkan langsung ke mereka, karena SMA/SMK kini dibawah pengelolaan provinsi. Kalau kita bayarkan langsung malah salah,” katanya.

Kemudian, dana yang dihibahkan ini, akan diganti oleh Pemprov di tahun 2018. Hal itu adalah janji dari Pemprov Kalbar. Para guru kontrak maupun TU, juga akan tetap mengajar di sekolah yang sama.

“Secara aturan ini boleh, dengan sistem hibah. Nah, untuk tahun depan, nanti para guru kontrak ini akan menjadi pegawai kontrak provinsi, dan menjadi kewenangan mereka secara penuh,” jelasnya.

Persoalannya, munculnya surat dari provinsi yang seakan melepas tangan terhadap para guru honorer ini menjadi masalah. 

Bupati Melawi, dalam rapat paripurna penetapan RAPBD 2018, sudah meminta agar persoalan ini dibicarakan ke provinsi, tentang sikap serta keputusan apa yang harus diambil. 

“Karena tidak bisa mereka memiliki status yang tidak jelas, dengan kata lain terkesah seolah-olah mereka ditelantarkan,” kata Panji. 


Terkait Regulasi


Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus pun angkat bicara tentang masalah ini. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengotak-atik aturan dari kementerian maupun lainnya, mencari solusi memang tidak bisa mengunakan APBD.

"Hal tersebut kita sudah juga sampaikan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan kita lebih keras lagi ke Kementerian tentang honor itu. Sehingga dengan banyaknya aturan dan UU terkait nanti, berdampak bisa membwa orang diperiksa BPK, jika kami membuat regulasinya," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sekadau, Herculanus T, yang membidangi pendidikan. Ia mengatakan, persoalan itu sudah lama dibahas di DPRD. Bahkan, sudah dibawa hingga rapat di provinsi dan pusat.

"Ini perlu regulasi, kita DPRD juga tidak bisa putuskan terkait pengangkatan dan tunjangan guru honor di daerah,” ujarnya.

Ada mekanismenya, tergantung pada APBD Kabupaten Sekadau. Butuh Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengaturnya. Sehingga ketika DPRD memutuskan, tidak melanggar peraturan dan hukum yang ada. Hasil pertemuan ini, selanjutnya akan dibawa rapat internal DPRD bersama pemerintah daerah, dan dinas terkait. 

Anggota DPRD Sekadau lainnya, Muslimin mengatakan, sudah seharusnya ada penambahan tenaga guru, khususnya di Kabupaten Sekadau. Dewan Penasehat (Wanhat) Pengurus PGRI Kabupaten Sekadau ini mengatakan, sudah seharusnya ada penambahan tenaga guru, khususnya di Kabupaten Sekadau. Sebab, kekurangan guru terjadi, terutama di daerah pedalaman.

“Sekarang mengandalkan guru-guru honor. Bahkan, gajinya dari dana BOS hanya hanya 15 persen dari dana BOS,” bebernya.

Untuk itu, ia berharap adanya pengangkatan tenaga-tenaga guru. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru terutama di Kabupaten Sekadau. 

“Belum lagi banyak guru yang sudah pensiun. Pengangkatan tenaga guru memang sangat perlu Karena ini berkaitan dengan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang maksimal dari pihak sekolah,” tambahnya. 


DAU Bermasalah


Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menyebutkan,  pengalihan kewenangan dari kabupaten ke Provinsi terkait pengelolaan pendidikan di tingkat SMA/SMK, memang masih menyisakan berbagai permasalahan.

Hal ini bermula dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA/SMK, tidak serta merta dialihkan ke pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah Provinsi juga berasumsi, pembiyaan untuk tenaga kontrak sudah termasuk dalam DAU yang belum diserahkan sepenuhnya, kepada pemerintah provinsi. 

"Pemerintah provinsi mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian, dan penyelenggaraan operasional pendidikan di tingkat SMA/SMK, karena masih ada persoalan yang belum terselesaikan," ujar Suriansyah.  

Selain itu, akibat dari hal ini, beberapa komponen biaya seperti gaji untuk tenaga kontrak dan honorer guru di tingkat SMA/SMK, tidak terakomodir dengan baik, karena nilai anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA/SMK, memang cukup besar sehingga tidak terpenuhi semua. 

"Penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA/SMK mesti dialihkan sepenuhnya kepada provinsi, sehingga pemerintah provinsi bisa mengambil semua tanggung jawab akibat dari pengalihan ini. Jika tidak hal ini tidak akan bisa terselesaikan," tuturnya. 

Ia menegaskan, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berharap, akibat dari persoalan tersebut yang tidak terselesaikan, mengakibatkan guru kontrak maupun guru honor menjadi terkatung-katung.

"Jangan sampai ada ego dan ketidakpedulian, sehingga mengganggu kesejahteraan guru-guru honor maupun guru kontrak. Gaji mereka tidak seberapa, ditambah lagi dengan ketidakjelasan status dan nasib mereka," ujarnya.  

Ia menuturkan, kebutuhan anggaran tenaga honorer dan tenaga kontrak yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tentunya sudah dianggarkan. Hanya saja, persoalan pencairannya masih terjadi keragu-raguan karena undang-undang, peraturan dan tanggung jawab belum jelas. 

"Pemerintah provinsi mesti berkordinasi segera dengan Kementerian Pendidikan, dan BKPD juga harus segera berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, agar persolaan ini bisa terselesaikan," katanya.

Nihil Anggaran


Menanggapi persoalan belum dibayarkannya honor guru tidak tetap di sejumlah daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, Alexius Akim mengungkapkan, Pemprov Kalbar belum memiliki anggaran pembiayaan.

"Kami sampai saat ini belum ada biaya yang mampu untuk membiayai itu," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Kalbar telah menyurati seluruh kepala daerah kabupaten/kota, agar kembali melakukan penganggaran.

"Maka oleh gubernur diberikan surat bupati/wali kota, supaya mereka menganggarkan lagi," ungkapnya.

Dari surat itu, penganggaran dilakukan dengan cara pola bantuan keuangan, sebagaimana pola pada tahun sebelumnya.

"Namun, polanya bantuan keuangan, kayak model tahun yang lalu," katanya.

Seandainya ada kabupaten/kota yang tidak sanggup (dengan alasan) bukan kewenangannya, dari hal itu bisa dilihat keseriusan pemerintah daerah kepada rakyatnya seperti apa.

Menurutnya, pola bantuan keuangan itu diperbolehkan dengan terlebih dulu mengatur mekanisme hukumnya.

"Kalau nanti mereka tetap anggarkan, supaya tidak salah di mata hukum, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Salah satu mungkin bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi," terangnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK beralih dari kabupaten/kota ke Pemprov.

"1 Januari 2017. Itu artinya seluruh kegiatan termasuk pembiayaan guru, itu sudah harus ditanggung oleh pemerintah provinsi," ujarnya. 

Untuk menanggung gaji guru tidak tetap itu, Akim mengungkapkan, Pemprov Kalbar belum mengajukan beban pembiayaan.

"Hari ini Pak Gubernur baru terima DIPA di Bogor. Nah kita lihat, apakah Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) itu pengalihannya pembiayaannya sudah diberi atau belum? Kalau ternyata oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan tidak memberikan pembiayaan, pakai apa bayarnya?" kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, bahwa P3D di Kalbar, saat ini baru pada peralihan personalia dan dokumen yang sudah beres. Pembiayaan belum diberikan pemerintah.

Menyangkut peralihan aset di sektor pendidikan, Pemprov terlebih dulu memastikan aset sudah diverifikasi, sehingga ke depannya tidak ada masalah.

"Masalah honor guru tidak tetap, sekolah gratis yang dulu dijanjikan oleh pemerintah kabupaten/kota, seyogyanya barang ini ke kami. Tapi kan kami perlu juga mengadakan penataan, betul ndak," pungkasnya. (abd/akh/eko/jek/jul/teo/noi/umr/lis)