Bupati Ketapang Dukung Pengurus Perempuan Melayu Sampai ke Akar Rumput

Ketapang

Editor Andrie P Putra Dibaca : 238

Bupati Ketapang Dukung Pengurus Perempuan Melayu Sampai ke Akar Rumput
Pengurus MPM Ketapang. (ist)
KETAPANG, SP - Sebanyak 92 orang Kepengurusan Majelis Perempuan Melayu (MPM) Kabupaten Ketapang, masa khidmat 2018-2022 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan langsung Ketua Umum DPP Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat, Hairiah, didampingi langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan, Sabtu (8/4) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalbar sekaligus Penasehat DPP MPM Kalbar, Suma Jenny, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, Wakil Ketua DPRD Ketapang sekaligus Ketua Harian MABM Ketapang, Junaidi, dan Forkopimda.

Terpilih sebagai Ketua DPD MPM Ketapang adalah Suryati. Dalam sambutannya, dia menjelaskan pentingnya keberadaan perempuan sebagai tiang suatu negara. Sehingga ia mengajak semua perempuan khususnya tergabung dalam kepengurusan untuk bersama-sama menggerakkan dan memberdayakan wanita sesuai dengan profesinya masing-masing.

"Dengan adanya DPD MPM Ketapang, kita berharap semua bisa menjalankan organisasi sesuai AD/ART yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan melayu khususnya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP MPM Kalbar, Hairiah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang yang mendukung terbentuknya DPD MPM Ketapang. Pelantikan DPD MPM Ketapang merupakan pelantikan yang ke-10 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengapresiasi pelantikan pengurus DPD MPM Ketapang. Ia meyakini organisasi ini akan potensial dan akan solid. Pasalnya diisi oleh perempuan Melayu yang memiliki latar belakang profesi berbeda mulai dari politisi, pengusaha, birokrat dan lain sebagainya.

"Kita siap mensuport, nanti di APBD perubahan kita bantu, namun saya berharap MPM punya hirarki tidak hanya sampai di kecamatan, tetapi juga di desa hingga dusun, sebab perempuan Melayu harus solid dan kompak," harapnya.

Selain mendukung keberadaan MPM, pihaknya sendiri juga sudah mengalokasinya dana pengadaan tanah Rumah Adat Melayu sebesar Rp 1,5 miliar. Design Enginering Detail (DED) sebesar Rp500 juta pada APBD 2018.

Pada tahun 2019 akan dialokasikan kembali pembiayaan untuk pembangunan rumah adat Melayu Kabupaten Ketapang, yang nantinya bisa digunakan oleh semua komunitas Melayu yang ada di Ketapang.

Dia berharap, ke depan seluruh organisasi yang ada di Ketapang bisa bersinergi untuk kemajuan daerah, lantaran dirinya tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak dalam membangun daerah ini. (pk/teo)