PT Wanasokan Persilakan Penggugat Tempuh Jalur Hukum

Ketapang

Editor Andrie P Putra Dibaca : 273

PT Wanasokan Persilakan Penggugat Tempuh Jalur Hukum
Ritual adat di rumah adat Serai Serumpun. (ist)
KETAPANG, SP - Pimpinan Operasional PT Wanasokan Hasilindo, Kabupaten Ketapang, Eddy Amani menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi tuntutan hukum adat yang disampaikan oleh para demong adat terhadap perusahaan.

Pasalnya, pihaknya telah menjalankan semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tahun 2015 kami memang ada menebang pohon ulin (belian-red) di wilayah konsesi HPH perusahaan sekitar 130 pohon, namun yang kami tebang semua tercantum di rencana kerja tahunan disahkan oleh dinas kehutanan. Semua potensi kayu kami lakukan survei sebelum penebangan yang ada dalam konsesi sebelum jadi RKT," ungkapnya.


Ia melanjutkan, setiap tahun selalu ada muncul potensi kayu ulin yang boleh ditebang. Namun karena perusahaan tidak menggunakan jenis ulin maka tidak ditebang dan hanya menebang untuk penggunaan bahan bangunan.

Perusahaan pada Januari 2016 menebang dan biaya pohon yang ditebang termasuk jenis ulin sudah dibayar ke masyarakat. Melalui panitia yang diakui masyarakat, terdiri dari beberapa kepala desa di hulu sungai. Total fee yang telah dibayarkan sebesar Rp300 juta lebih.


"Jadi semua penebangan pohon dalam RKT setahun kami bayarkan, semua dokumen pembayarannya lengkap ada semua bahkan kewajiban kepada negara kami bayar," tegasnya.

Namun berjalan waktu, adalah persoalan gugatan ini. Warga menggungat berasal dari hulu sungai, hanya saja sudah berdomisili di Kecamatan Sandai dan membuat laporan ke DAD Sandai.

"Yang mana kami merasa janggal sebab hukum apa saja di negara pasti mengacu pada lokasi kejadian sehingga kami merasa ini tidak menyambung," katanya.

Dua bulan lalu, perusahaan juga sudah menyampaikan jika tempat kejadian di Hulu Sungai bukan Sandai.

"Ada hadir dewan adat Hulu Sungai sudah kami jelaskan saja, makanya undangan kedua kami memastikan tidak hadir sebab lokasinya sudah salah. sebab substansi mau digugat kerjaan yang kami kerjaan secara sah, kok malah digugat secar adat," tegasnya.

Bahkan diakuinya, DAD Hulu Sungai tidak ada komplain, bahkan seharusnya yang menggugat ini sudah mendapatkan fee dari apa yang telah dibayarkan.

"Namun apakah sampai apa tidak itu bukan urusan kami lagi. Sebab kami hanya melakukan pembayaran soal pembagian bukan urusan kami," ujarnya.

"Kami sekarang dibilang mencuri, itu tidak benar jadi kami tidak akan layani soal hukum adat itu. Silahkan yang menggugat menempuh jalur hukum," tandasnya. (teo)