Imigrasi Pastikan 18 TKA Ilegal Dideportasi

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 353

Imigrasi Pastikan 18 TKA Ilegal Dideportasi
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Darmunansyah, Kepala Kantor Imigrasi Ketapang
"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Untuk sanksi pasti ada, kita deportasi mereka. Tapi tunggu pemeriksaan kita selesai," 

Suherman, Ketua Kordinator Wilayah KSBSI) Kalbar 
"Terus terang saya juga geregetan melihat tenaga kerja asing karena menutup peluang tenaga kerja lokal,"

KETAPANG, SP - Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 18 tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok di Kantor Imigrasi Ketapang. 

Sebanyak 18 TKA yang berhasil diamankan dari beberapa tempat di lokasi kerja di proyek pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tembilok, Kecamatan Muara Pawan, Jum'at (25/5) sore, dipastikan akan segera dideportasi.

"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Untuk sanksi pasti ada, kita deportasi mereka. Tapi tunggu pemeriksaan kita selesai," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Ketapang, Darmunansyah, Selasa (29/5).

Ia melanjutkan, pihaknya akan terus meningkatkan pemeriksaan agar dapat segera selesai dan ditargetkan pada pekan depan pemeriksaan akan selesai dilakukan.

"Untuk para TKA tidak kita amankan di kantor imigrasi tapi sudah dipindahkan di losmen di dalam kota Ketapang lantaran kita tidak mau keberadaan mereka di kantor kita menganggu pelayanan kita kepada masyarakat," katanya.

Ia akan menanyakan, alasan para TKA termasuk perusahaan yang membawa mereka, kenapa tidak melaporkan keberadaan mereka ke Kantor Imigrasi. Pihaknya akan mengecek izin tinggal mereka apakah dalam rangka apa.

"Kesalahan mereka yang jelas tidak ada melaporkan keberadaan ke Imigrasi. Makanya ketika dapat informasi kita langsung tindaklanjuti dan amankan mereka. Sedangkan untuk soal IMTA dan dokumen ketenagakerjaan itu ranahnya ada di Dinas Tenaga Kerja, kita akan koordinasikan itu," katanya.

Ia menerangkan, seharusnya pihak perusahaan yang membawa para TKA harus melaporkan keberadaan TKA, baik ke Disnaker maupun ke Imigrasi. Pekerja lokal yang ada di suatu perusahaan saja, harus dilaporkan berapa jumlahnya. Apalagi jika ada pekerja dari luar atau asing.

"Kalau dipikir-pikir tidak mungkin juga perusahaan tidak tahu soal aturan ini. Apalagi mereka membawa orang dari jauh, kalau tidak tau bertanya ke Disnaker atau Imigrasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2018, pihaknya sudah dua kali mengamankan TKA. Beberapa bulan lalu, pihaknya mengamankan 4 TKA yang sudah dideportasi ke negara asal, sedangkan untuk kasus ini pihaknya mengamankan 18 TKA asal Tiongkok.

Ia mengatakan, di Ketapang jumlah TKA yang tersebar di seluruh wilayah Ketapang hingga Kayong Utara, ada sekitar 500-an TKA yang bekerja di berbagai perusahaan, seperti PT WHW, BSM dan lainnya.

Perketat Razia

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid angkat bicara, terkait penangkapan 18 orang TKA asal Tiongkok. Menurutnya, kemungkinan besar para TKA ilegal ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan atau paspor wisata.

“Jadi mereka salah gunakan itu paspor. Saya ras kemungkinan besarnya di situ,” ujar Markus. 

Dengan adanya peristiwa ini, Markus meminta kepada pihak terkait dalam hal ini pihak Imigrasi, Dinaketrans dan aparat kepolisian, lebih meningkatkan pegawasan terhadap kantong-kantong yang memungkinkan keberadaan para TKA ilegal. Seperti di perusahaan-perusahaan milik Tiongkok yang beroperasi di Kalbar. 

“Jadi, kita minta supaya pengawas dari kantor maupun petugas Imigrasi dan juga polisi, untuk lebih aktif dalam mengawasi orang asing ini,” pintanya. 

DPRD memiliki kewenagan terbatas, dan tidak bisa menindak, sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah, melakukan koordinasi dan menekan pihak terkait untuk mengawasi secara lebih aktif.

Markus mengimbau petugas untuk lebih pro aktif melakukan pengecekan rutin dan berkala, sehingga bisa meminimalisir keberadaan para TKA ilegal ini. Kalau ditemukan terus harus dipertegas kepada pihak perusahaan yang menerima mereka bekerja. 

“Ditindak saja perusahaan itu. Nah yang perlu di hukum adalah perusahaan itu, pemilik perusahaan harus dihukum, apakah ditegur atau dicabut izin. Kalau tidak begitu ya tiap saat pasti ada kejadian seperti ini, kan ini modus orang perusahaan. Jadi kita harus tegas, cabut izinnya,” pungkas Markus. 

Padahal di undang-undang kata Suriansyah jelas bahwa tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja hanya untuk tenaga kerja setingkat superpisor saja atau tenaga ahli yang tidak ada di Indonesia.

Kewenangan Pusat

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Sri Jumiadatin saat dikomfirmasi mengaku tidak sedang memengang data, terkait berapa total jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kalbar. Sebab data tersebut ada di kantor.

“Datanya pastinya di kantor, maaf,”  ujarnya.

Sri juga melakukan klarifikasi terkait Tim Pengawasan Orang Asing, menurutnya, tim itu diketuai oleh pihak Imigrasi, dan mereka hanya masuk sebagai anggota saja. 

Kendati demikian, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada yang namanya jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki tugas, melakukan pengawasan terkait aspek ketenagakerjaan di perusahaan.

Selain itu, jabatan pengawas ini juga melakukan pengawasan terhadap para TKA sesuai dengan IMTA yang ada.

“Kalau data TKA di Kalimantan Barat atau dimanapun pasti fluktuatif, karena ada yang hanya bekerja misalnya dalam tiga sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selesai itu ya kembali atau keluar, makanya tidak konstan,” imbuhnya.

Sementara itu terkait rencana penggunaan TKA, Sri menyebutkan kewenagan penetapannya dilakukan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja dan tidak berada pada pihak mereka. Sepenuhnya itu menjadi keweangan pusat.

“Propinsi hanya perpanjangan saja demikian juga IMTA itu, kita hanya melakukan perpanjangan saja,” kata Sri. 

Serikat Buruh

Ketua Kordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat, Suherman menegaskan pengawasan tenaga kerja asing di Kalbar masih lemah. Selama ini tim pengawas baru bergerak ketika ada laporan. Kalau tidak ada laporan mereka tidak bertindak.

"Harapan kita mereka bisa lebih melakukan pengawasan mulai dari izin mereka, sampai proses mereka sampai di perusahaan," ucapnya.

Berkaca dari kasus TKA di PT WHW, Kabupaten Ketapang tidak diketahui pasti bagaimana mereka masuk. Apakah begitu datang dari Jakarta langsung ke bandara Ketapang dan masuk ke WHW, atau ada cara lain. Namun disinyalir di WHW banyak TKA.

"Tapi mana pengawasan yang dilakukan tim, ada apa sebenarnya, itu yang kita pertanyakan," sambungnya.

Dalam hal ini serikat buruh juga pro aktif melakukan pemantauan TKA. Dia yakin, di WHW tidak hanya yang berhasil diamankan, jumlah TKA di sana jauh lebih besar. Seperti operasi di Tanjung Gundul, Singkawang di mana para tenaga kerja asing ilegal itu sembunyi. Setelah beberapa hari baru mereka keluar.

"Informasi bocor, paling tidak dari perusahaan yang membawa mereka. Ini perlu diperketat. Timpora ada banyak pihak, harusnya kuat. Kalau tidak, ada apa, kenapa WHW tidak begitu diawasi padahal disinyalir banyak TKA," tegasnya.

Malah di WHW, beredar kabar ada perkampungan para pekerja yang berasal dari Cina. Jika beralasan kabar itu hoaks, harusnya tim turun untuk membuktikannya. Turun ke lapangan bersama pemerintah setempat.

"Terus terang saya juga geregetan melihat tenaga kerja asing karena menutup peluang tenaga kerja lokal," katanya.

Masuknya TKA ilegal merupakan dampak dari masuknya investasi perusahaan Cina. Namun bedanya kalau di Eropa, tenaga kerja yang masuk punya skill, tapi kalau Cina yang buruh kasar pun dari mereka.

"Semua sudah dikasih sopoy, jadi agak tutup mata mereka," ucapnya.

Dalam pengawasan, serikat buruh tak pernah dilibatkan. Namun ketika kasus TKA di Kantor JnT Pontianak beberapa waktu lalu, kebetulan di sana ada anggota serikat. Anggota tersebut yang lapor dan Suherman datang membawa orang dinas dan Timpora.

"JnT dulu bos Oppo, sebelum dapat KTP dia (mengatur) dari hotel, begitu dapat dia ke kantor. Dia sempat kabur sejak itu manajemen JnT pusat tidak lagi mempekerjakan TKA asing," katanya.

Menurutnya untuk memperkuat pengawasan, perlu ada penambahan tenaga pemantau pekerja asing. Selama ini jumlahnya hanya 15 orang, sementara ada 7.000 lebih perusahaan di Kalbar.

"Jadi malah ada oknum pengawas yang 'main sabun' dengan perusahaan. Ada beberapa pengawas yang sudah kami tandai, dia tahu ada pelanggaran tapi karena ada kolusi dibiarkan. Termasuk di Ketapang. Maka dari itu kita minta ditambah," pintanya.

Dia berharap cita-cita masuknya investasi untuk membawa kesejahteraan ke masyarakat sekitar bisa dilakukan.

"Jangan sampai menyakiti warga dengan mempekerjakan tenaga dari Cina. Kalau dilihat mereka ini dari wajib militer, kita tidak tahu apa yang mereka buat nanti, itu sudah kita ungkapkan ke Imigrasi dan BIN," pungkasnya. (bls/iat/teo/nak/lis)