KIP Kalbar Gelar FGD di Ketapang

Ketapang

Editor Indra W Dibaca : 207

KIP Kalbar Gelar FGD di Ketapang
Foto bersama usai Focus Group Discussion. (SP/Teo)
KETAPANG, SP - Komisi Informasi Provinsi Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi guna mengimplementasikan UU Nomor 14/2008 sebagai instrumen dalam menjamin akses informasi publik.

Kegiatan dihadiri para peserta yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, media, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Rospita Vici Paulyn, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi mengenai keberadaan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ia menilai masih banyak masyarakat belum mengetahui hal ini terbukti seperti di Ketapang yang akhirnya membuat masyarakat enggan meminta informasi kepada badan publik terkait informasi yang bersifat terbuka.

Hal ini, ditambah dengan badan publik yang belum terlalu terbuka mengenai informasi yang seharusnya bisa diketahui masyarakat. Untuk itu ia berharap seharusnya badan publik wajib membuka setiap jenis informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat terbuka. Tidak boleh ditutup-tutupi.

"Badan publik memiliki kewajiban melakukan pelayanan informasi publik baik secara aktif maupun melalui permohonan informasi publik yang diminta," katanya.

Ia menjelaskan, meskipun UU KIP telah ada sejak 10 tahun lalu, namun masih banyak kasus yang menunjukkan ketertutupan badan publik, misalkan pada tahun 2016 terjadi sengketa informasi publik sebanyak 21 kasus dan ditahun 2017 terdapat 11 sengketa.

Yang mana ia menilai sengketa publik umumnya diakibatkan ketidaktahuan badan publik terhadap hak masyarakat atau bisa juga karena kehati-hatian badan publik dalam berbagi informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik terbuka.

"Ditambah lagi masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak atas informasi publik yang berakibat informasi publik menjad mahal dan rumit," katanya.

Untuk itu, ia mengaku pihaknya  gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara tatap muka langsung maupun melalui program-program yang dapat menyampaikan informasi terkait UU KIP dengan tujuan mendorong masyarakat untuk paham dan dapat menggunakan haknya atas informasi publik.

"Harapan kita sejumlah elemen yang hadir seperti instansi pemerintah, LSM, mahasiswa dan sebagainya bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas," tukasnya. (teo)