Bupati Siapkan Dana Posko Gabungan, Upaya Penanggulangan Karhutla di Ketapang

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 195

Bupati Siapkan Dana Posko Gabungan, Upaya Penanggulangan Karhutla di Ketapang
KONSOLIDASI – Bupati Ketapang, Martin Rantan bersama jajaran Forkopimda melakukan rapat konsolidasi Karhutla, Rabu (25/7). Dalam Kesempatan ini bupati meminta badan keuangan menyiapkan anggaran Karhutla. (Ist)
Bupati Ketapang, Martin Rantan
"Karena saat ini sudah satu bulan kemarau, jangan sampai terlena dikarenakan pada tahun 2016, tahun 2017 tidak ada kemarau panjang"

KETAPANG, SP
– Bupati Ketapang Martin Rantan, bersama Dandim 1203/Ketapang Letkol Kav Jamian dan Kapolres AKBP Yuri Nurhidayat, menggelar rapat konsolidasi mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah tersebut.

Rapat berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (25/7) dihadiri komponen Forkopimda dan para tokoh. 

"Karena saat ini sudah satu bulan kemarau, jangan sampai terlena dikarenakan pada tahun 2016, tahun 2017 tidak ada kemarau panjang," kata Martin.

Martin menginstruksikan, Kepala Badan Keuangan untuk mengalokasikan dana di anggaran perubahan. Untuk operasional Posko Gabungan Pemda, Kodim, Polres yang akan dibentuk melalui SK Bupati. 

Tugas Posko ini mencakup sampai kecamatan. Sedangkan di tingkat desa, diinstruksikan untuk membeli alat pemadam kebakaran menggunakan anggaran Dana Desa (DD). 

Sementara desa binaan perkebunan dan pertambangan, supaya perusahaan mau bertanggungjawab menyediakan alat damkar. 

“Selanjutnya secara berjenjang, dari Posko kabupaten, kecamatan dan desa dengan 1 pleton Desa Siaga Api yang sudah terbentuk bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.

Kabut asap yang terjadi di Ketapang, menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu penerbangan. Bahkan, ada perkebunan yang disanksi oleh kementerian akibat lahan terbakar merembet ke wilayah gambut di sekitarnya.

"Kapolda sudah menyampaikan atensi Karhutla kita cegah besama. Sekiranya kebakaran lahan ada kearifan lokal juga ada prosedurnya, seperti membakar ladang, kepala desa harus melapor supaya bisa dikendalikan," terangnya. Bupati.

Dalam upaya penanganan Karhuta, kabupaten ini juga mendapat bantuan helikopter untuk pemadaman api. Setiap harinya memantau dan memadamkan api dengan biaya sekitar Rp25 juta.

Sebelumnya, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Ketapang, Sumiransyah mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghadapi Karhutla.
Pihaknya juga selalu memantau titik rawan hotspot. Di antaranya melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk.

Buka Lahan Gunakan Teknologi
 
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengingatkan pentingnya upaya antisipasi serta penanganan Karhutla di Kalbar termasuk di Kabupaten Ketapang. 

Selain meminta pemerintah daerah agar terus berkoordinasi, Didi juga mengingatkan pentingnya peran serta pelaku usaha dalam penanggulangan Karhutla yang juga jadi tanggung jawab mereka.

“Masyarakat secara luas juga harus diberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya kebakaran lahan,” katanya.

Dia menjelaskan terkait aturan membakar lahan untuk berladang seluas dua hektare. Meski demikian, itu dilakukan di daerah tertentu. Namun sebelum melakukan hal tersebut, wajib memberitahu kepala desa. 

Kepala desa juga wajib memberitahu OPD terkait yang menangani persoalan lingkungan. Setelah diizinkan baru bisa dilakukan pembakaran lahan.

"Jadi harus mendapat izin terlebih dahulu, kalau tidak diizinkan tidak boleh melakukan pembakaran, kalau pun diberi izin itu, yang membakar itu tidak diperbolehkan pada musim kemarau," ujarnya.

Didi juga menekankan agar masyarakat yang membuka lahan untuk memanfaatkan teknologi.

“Ada banyak teknologi yang bisa digunakan dalam membersihkan lahan, tanpa harus membakar. Karena itulah, semua komponena masyarakat harus menjaga keseimbangan lingkungan. (pk/teo/and)